Humas Pemerintah sebagai Wajah Birokrasi Kekinian

Terdapat beragam upaya pembaharuan yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan adaptasi kontekstual masing-masing instansi pemerintah,  secara berkelanjutan menciptakan nilai-nilai baru di lingkungan instansinya masing-masing, hal ini tentunya diarahkan untuk mencapai upaya birokrasi yang tetap kondusif untuk mendukung internalisasi perubahan mind-set dan cultural set dengan mengedepankan "demand-based reform". 

Melalui peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan, maka diharapkan dapat berperan menjadi faktor pengungkit dalam memperoleh kelancaran pada pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Dengan kata lain, semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dari sisi kelembagaan dan struktur telah dilakukan berbagai langkah persiapan sehingga birokrasi kita lebih cepat bergerak dan cepat mengambil keputusan, sehingga tugas birokrasi menjadi lebih ringan, dan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, pelayanan pada dunia usaha bisa menjadi lebih cepat lagi. 

Salah satu yang menjadi agenda Presiden Joko Widodo adalah melakukan penataan ulang eselonisasi dan mengedepankan fungsi dari pada struktur telah menjadi pilihan dalam menyukseskan percepatan reformasi birokrasi, yakni sebagai upaya untuk mengurangi fragmentasi birokrasi, penyederhanaan eselonisasi menjadi 2 level saja dan mengganti menjadi jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian, menghargai kompetensi diharapkan akan menjadikan birokrasi kita menjadi semakin lincah dan adaptif terhadap perubahan.

Sejalan dengan upaya perbaikan wajah birokrasi tentunya pejabat humas pemerintah mejadi wadah terhadap keseluruhan rangkaian perubahan birokrasi saat ini sehingga diharapkan dapat menjadi juru bicara yang mempunyai kemampuan bergaul, supel, menarik, dan berintegritas. 

Dalam hal ini tentunya ditunjukkan melalui kreativitas, inovasi, motivasi, minat yang tinggi dan mampu beradaptasi terhadap beragam perubahan. Humas pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk memasyarakatkan kebijakan dan program pemerntah yang perlu dukungan dari masyarakat.

Penerapan komunikasi humas pemerintah dapat dilakukan melalui pendekatan "Formula 5C" yaitu Causes, Change Agency, Change Strategy, Channels, dan Change Targets. 

Di mana dalam hal ini pejabat humas pemerintah perlu berinteraksi dengan instansi di luar, dunia usaha/swasta, dan masyarakat, melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan, mencatat umpan balik, dan opini masyarakat, melakukan inovasi serta memprioritaskan hubungan eksternal namun tidak mengabaikan perhatiannya terhadap hubungan internal.