Humas Pemerintah sebagai Wajah Birokrasi Kekinian

Dalam era keterbukaan seperti ini maka reposisi humas pemerintah sangat penting untuk ditinjau kembali agar dapat diberdayakan secara optimal. 

Sam Black (1970) dalam bukunya Practical Public Relations, menegaskan bahwa aparat humas tidak hanya bertugas menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan dan hasil yang telah dicapai, serta menerangkan dan mendidik publik mengenai peraturan-peraturan dan perundang-undangan dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat, tetapi lebih signifikan dari perannya itu adalah memberi nasehat (menyampaikan saran dan masukan) pada pimpinan dalam hubungannya dengan reaksi dan tanggapan publik terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Bahkah wajah birokrasi juga dapat didukung oleh keberadaan humas pemerintah dalam menjalankan roda birokrasinya.

Sejalan dengan upaya perbaikan wajah birokrasi tentunya pejabat humas pemerintah menjadi wadah terhadap keseluruhan rangkaian perubahan birokrasi saat ini sehingga diharapkan dapat menjadi juru bicara yang mempunyai kemampuan bergaul, supel, menarik, dan berintegritas. 

Dalam hal ini tentunya ditunjukkan melalui kreativitas, inovasi, motivasi, minat yang tinggi dan mampu beradaptasi terhadap beragam perubahan. Humas pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk memasyarakatkan kebijakan dan program pemerntah yang perlu dukungan dari masyarakat.

Transformasi Humas pada Era Keterbukaan Informasi Publik

Pada era keterbukaan informasi publik, humas pemerintah dituntut untuk melaksanakan revitalisasi, transformasi, dan reformasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 

Humas pemerintah tidak hanya sekedar sebagai "image building institution", tetapi dituntut sebagai katalisator informasi kebijakan pemerintah, baik secara horisontal.

Kelemahan humas pemerintah dapat juga menjadi cerminan pada kinerja birokrasi. Hal ini dapat menjadi sebuah kendala bagi pemerintah karena memperoleh kurang dukungan dari masyarakat, belum lagi dengan adanya kendala terhadap standar rekrutmen pejabat humas pemerintah, latar belakang Pendidikan yang bervariasi, sarana pendukung yang kurang, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya membutuhkan komitmen dari pimpinan instansi pemerintah secara komprehensif dalam membangu humas pemerintah mulai dari tatanan organisasi, sistem, maupun fasilitas/sarana dan prasarana. 

Hal lainnya adalah upaya pengembangan kompetensi bagi humas pemerintah seperti diklat, peningkatan pelatihan kehumasan, jurnalistik, pelaksanaan riset kehumasan, teknologi komunikasi, dan hal-hal terkait dengan kehumasan lainnya. Upaya-upaya dimaksud dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan wajah birokrasi dalam memberkan pelayanan informasi publik sehingga dapat memenuhi pelaksanaan "right to know" kepada publik.

Perbaikan Wajah Birokrasi melalui Humas Pemerintah yang Kekinian

Perubahan birokrasi di Indonesia telah ditandai dengan semakin membaiknya praktik tata kelola pemerintahan melalui suatu paradigma New Public Management, yang ditunjukkan melalui upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.