6. Tekanan Politik dan Ekonomi
Korupsi pajak juga bisa terjadi karena adanya tekanan dari kelompok politik atau kepentingan ekonomi tertentu. Misalnya, pejabat pajak atau pemerintah mungkin dipaksa untuk memberikan keringanan pajak kepada perusahaan besar atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik, sebagai imbal balik atas dukungan atau keuntungan tertentu. Hal ini menciptakan hubungan simbiosis yang korup antara sektor swasta dan pejabat publik.
Secara ontologis, korupsi pajak sering kali terjadi di wilayah res privata yang memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok kecil, mengabaikan res publica, yang dalam hal ini adalah kepentingan umum. Keserakahan, keinginan untuk memperkaya diri sendiri, dan lemahnya integritas moral merupakan akar dari tindakan korupsi ini. Seperti yang ditegaskan dalam modul Prof. Apollo, konflik antara res privata dan res publica menjadi inti dari diskursus etika dalam administrasi publik.
How: Bagaimana Korupsi Pajak Dapat Diatasi?
Korupsi pajak hanya dapat diatasi melalui reformasi sistemik yang mencakup pembenahan regulasi, peningkatan transparansi, dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Ada beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk meminimalisir korupsi pajak:
1. Penguatan Sistem Pengawasan: Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga pajak dengan menerapkan teknologi canggih seperti big data dan artificial intelligence untuk memantau aliran dana dan mendeteksi anomali dalam laporan pajak.
2. Peningkatan Transparansi: Setiap transaksi dan penggunaan dana publik, terutama dari hasil pajak, harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan begitu, warga negara bisa turut serta mengawasi penggunaan dana tersebut.
3. Pendidikan Anti-Korupsi: Pendidikan tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan pajak harus diberikan sejak dini, baik di lingkungan pendidikan formal maupun di lingkup pekerjaan. Hal ini penting agar masyarakat memahami peran vital pajak bagi kemakmuran negara.
4. Sanksi yang Lebih Tegas: Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi pajak juga harus diutamakan. Sanksi yang berat akan memberikan efek jera kepada para pelaku.
5. Penerapan Prinsip Res Publica: Pemerintah perlu menekankan pentingnya semangat res publica dalam setiap kebijakan fiskal yang dibuat. Setiap pengumpulan dan penggunaan pajak harus didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Peran Etika dalam Pengelolaan Pajak
