5. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pelatihan lanjutan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi aparat hukum sangat penting agar mereka memahami bagaimana menerapkan kebijakan kriminal dengan cara yang seimbang antara aspek penal dan non-penal. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dibekali dengan kemampuan memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis dari pelaku kejahatan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku pelaku.
6. Penggunaan Teknologi dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Dalam era digital ini, teknologi bisa memainkan peran yang signifikan dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Sistem deteksi dini melalui kamera CCTV yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah atau perangkat lunak analisis data besar (big data) dapat membantu aparat penegak hukum untuk memprediksi dan mencegah tindak kejahatan sebelum terjadi. Beberapa kota besar di dunia telah menggunakan teknologi semacam ini dengan sukses, dan Indonesia bisa mengikuti jejak tersebut dengan menerapkan teknologi yang serupa, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi.
Peran Kebijakan Kriminal dalam Menghadapi Kejahatan Terkini di Indonesia
Kejahatan Siber
Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminal melalui dunia maya. Kejahatan siber, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan peretasan, semakin marak terjadi di Indonesia. Kebijakan kriminal yang komprehensif harus mencakup tindakan pencegahan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan siber, serta edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan digital.
Penerapan kebijakan kriminal Hoefnagels dalam konteks ini melibatkan kolaborasi antara pendekatan penal dan non-penal. Di satu sisi, hukum pidana harus tegas dalam menghukum pelaku kejahatan siber, namun di sisi lain, upaya pencegahan melalui edukasi teknologi kepada masyarakat juga penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang cara melindungi data pribadi mereka dan menghindari praktik-praktik berbahaya di internet.
Kejahatan Lingkungan
Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, juga rentan terhadap kejahatan lingkungan, seperti penebangan hutan ilegal, perburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Kebijakan kriminal yang efektif harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan, di mana penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan sangat diperlukan, sambil tetap memastikan adanya solusi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan ekologi.
Penerapan kebijakan non-penal dalam konteks ini bisa berupa peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah, kampanye
publik, serta pemberdayaan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan lingkungan.
Penutup
