Alam Indonesia sudah menyiapkan syarat-syarat demokrasi kerakyatan. Banyak budaya Indonesia yang mengajarkan falsafah Musyawarah untuk Mufakat. Kelompok-kelompok sosial secara tradisional banyak masih menyandarkan corak kehidupan feodalistik dalam mengambil falsafah diatas, akibat ragam macamnya klan, kelompok dan suku. Konsepsi demokrasi kerakyatan adalah konsep demokrasi yang menjalar dari basis rakyat ke atas yaitu musyawarah kelompok atau majelis perwakilan, kemewahan fikir rakyat lahir dari cara produksi mereka yang luhur itu adalah untuk persudaraan. Memang kita tidaklah akan memakai persis cara terdahulu karena kebutuhan zaman sudah jauh berbeda. Kehidupan seperti disebutkan diatas bukan lagi soal sandang, pangan dan papan.
Hubungan demokrasi dengan kehidupan sangatlah menentukan. Relasi dari buruh, tani, nelayan, pedagang, Kaum marjinal, mahasiswa/siswa, perempuan dan seluruh elemen rakyat akan di atur dengan kegiatan politik dalam demokrasi. Papua yang kaya akan sumber daya alam akan tetap miskin walaupun mereka bisa makan tiga kali dalam sehari, tetapi akses kesehatan, pendidikan dan hajat publik lainnya masih jauh dari layak. Begitupun dengan buruh yang selalu menjadi kalas subordinat dalam produksi tidak menjadi kaya karena gajinya lebih dari tiga juta rupiah, namun akses kehidupan sosialnya masih sangat jauh dari layak.
Maka dari itu ditengah ancaman dan bahaya ilusi demokrasi liberal, membangun kekuatan politik alternatif adalah jawaban dalam mengkis keham dan durjananya demokrasi liberal yang ditunggangi kapitalisme. Membangun organisasi-organisasi takyat dari kelompok terkecil dalam jumlah yang kecil adalah semangat kita untuk menjemput perubahan. Zaman ini sudah semakin edan tak ada lagi kebebasan kita dalam menyampaikan pendapat dan opini. Ketika tidak sesuai dengan kepentingan kapital maka siap-siap di bredel. Â Akhir kata dalam opini ini, Rakyat Harus sadar bahwa bisa menentukan Nasibnya Sendiri.
