Mohon tunggu...
Raja mataniari
Raja mataniari Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Bebas

Penulis Realis

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Pencabutan Subsidi, Berkah atau Musibah?

17 November 2017   02:05 Diperbarui: 17 November 2017   06:30 1396
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Setiap rakyat dimata UUD adalah sama, tidak dibedakan oleh sesuatu apapun, karena setiap yang ada di dalam negara ini adalah milik bangsa Indonesia secara mutlak. Hal ini yang sekarang di selewengkan dengan berbagai aturan yang ada. Sehingga ekonomi Industrialisasi, Maritim, Agraria tidak di dalam daulat rakyat secara mandiri. Namun dikuasai oleh komplotan borjuasi yang menggunakan berbagai kebijakan negara yang ada. Jika diatas kita melihat bagaimana negara ini ada, dan bagaimana subsidi itu ada. Maka kita akan menemukan benang merah bahwa subsidi yang produktif yang mampu mendinamiskan ekonomi bangsa adalah subsidi yang memiliki pondasi ekonomi yang mandiri untuk mengelola sumberdaya alam,

Untuk itu agar Sumber daya alam yang kaya ini tidak menjadi kutukan, karena dikuasai oleh segelintir orang maka kebutuhannya adalah peningkatan sumberdaya manusianya melalui Pendidikan, kesehatan yang berkualitas, membangun rencana ekonomi yang kuat dan mandiri dengan melibatkan Rakyat, mengambil alih usaha Sumber daya vital bangsa yang memiliki potensi fiscal dalam percaturan ekonomi dunia, dan tentu pengakuan atas kedaulatan tanah dan air bagi Rakyat Indonesia untuk dapat dikelola secara merdeka. Karena hanya dengan cara inilah subsidi memiliki arti yang progresif, karena hajat social harus dipenuhi oleh negara.

Namun hari ini pemikiran bahwa subsidi hanya memberikan pemborosan anggaran adalah hal yang terjadi, jika kita melihat kondisi fiscal anggaran, rakyatlah yang selama ini memiliki kekuaatan dalam mensubsidi negara, karena lebih dari Rp.1,489 T adalah hasil dari Pajak, dan belanja Pemerintah pusat saja sudah Rp.1.315 T. Maka bukanlah persoalan kaya miskin yang menjadi ukuran yang berhak menerima subsidi. 

Sebab seperti program Subsidi silang yang hari ini ramai dipakai untuk membangun skema liberalisasi adalah konsep terdungu dalam pengelolaan pemerintah, sebaborang kaya diberi tanggung jawab mensubsidi yang miskin adalah bukti bahwa negara memiliki diskriminasi dan pelecehan terhadap rakyatnya. 

Karena pajak yang dibayarkan adalah karya pengabdian terbesar rakyatnya kepada negara, dibalas dengan penarikan kembali uang kepada rakyat tertentu. Sebab Subsidi adalah jaminan negara kepada setiap rakyatnya dalam upaya memperoleh kesempatan-kesempatan merasakan dan menikmati dinamika social yang layak.

Maka hanya dengan menguasai kededaulatan ekonomilah negara kita bisa memberikan dan melaksanakan sebesar-besarnya jaminan atau subsidi dalam upaya pengelolaan Sumber daya alam guna kepentingan Rakyat.

Kedepan Subsidi akan dipotong bahkan dihilangkan bukan lah berkah bagi kaum pekerja, ini adalah musibah yang akan menambah rentetan penindasan disegala sektor. Ini adalah konsekuensi menganut dan menjeratkan leher kepada neoliberalisme, semua telah tergadai, bahkan hutang yang semakin menggunung adalah kelumrahan, maka tidak ada jalan lain untuk kita selain mengukuhkan kemauan, memperkuat ikhtiar, memperhebat persatuan untuk membangun alat politik alternatif sendiri.

Alat politik yang lahir dari keringat, air mata dan darah rakyat. Mengikatkan diri pada satu tujuan yaitu, Pembebasan Nasional Melawan Imperialisme.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun