Kedua ialah kebijakan fiskal defisit untuk mengakselerasi peningkatan konektivitas antar wilayah dan menaikkan indeks pembangunan manusia. Konektivitas antar wilayah semakin meningkat dengan adanya pertumbuhan yang masif seperti jalan tol dan jalan nasional, bandara, dan jalur kereta api antara tahun 2014 sampai tahun 2020. Pembangunan infrastrutkur ini selain mempercepat mobilitas penduduk, juga mempercepat mobilitas barang termasuk menurunkan biaya logistik.
Pada tahun 2014, indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 68,90 persen. Pada 2020, IPM 71,94 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kenaikan belanja fungsi kesehatan dan pendidikan efektif dalam meningkatkan pencapaian pembangunan manusia (www.indonesiabaik.id). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, angka stunting berhasil ditekan 3,1% dari tahun sebelumnya.
Berbicara mengenai utang, mayoritas negara di dunia bahkan negara maju juga memiliki utang. Contoh ekstrim justru Jepang yang memiliki rasio utang lebih dari 200%. Jepang tidak khawatir karena mayoritas krediturnya merupakan penduduk dalam negeri. Dengan demikian, risiko nilai tukar lebih terjaga. Selain itu isu 'kedaulatan' menjadi tidak relevan.
Bagaimana dengan utang Indonesia, total surat berharga negara non valas ditambah dengan pinjaman dalam negeri sebesar kurang lebih 67,7 persen jika dibandingkan dengan keseluruhan posisi utang Indonesia per akhir Juli 2021.Â
Dengan demikian, kontribusi investor dalam negeri perannya semakin tinggi. Diharapkan nantinya investor dalam negeri ini dapat lebih mendominasi pembiayaan utang Indonesia. Oleh karena itu, investasi masyarakat pada Surat Berharga Negara Ritel sangat penting perannya dalam pembangunan. Saat ini Pemerintah sedang membuka masa penawaran Sukuk Ritel SR015. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tautan berikut.
Namun, di masa depan kontribusi dari sektor perpajakan perlu ditingkatkan. Hal ini seiring dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan semakin meratanya pembangunan dan distribusi pendapatan.Â
Kita tentu saja tidak bisa terus menerus bergantung pada utang terlebih saat kemampuan ekonomi Indonesia sudah semakin baik nantinya. Oleh karena itu, reformasi pajak yang saat ini terus berlangsung perlu didukung. Tentu saja masukan dari berbagai kalangan agar pajak mencapai tujuannya yakni mewujudkan Indonesia adil dan makmur secara inklusif dapat tercapai.
Siko Dian Sigit Wiyanto
Pranata HumasAhli Pertama
Kementerian Keuangan
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis.
