Fenomena ini dapat dikatakan menciptakan pengadilan publik tanpa proses yang adil. Dalam beberapa kasus, kampanye cancel culture dapat memberikan hukuman dan konsekuensi langsung pada individu tanpa proses yang semestinya atau kesempatan untuk membela diri. Tanpa kemampuan untuk menjelaskan niat mereka, memperbaiki perilaku mereka atau belajar dari kesalahan, seseorang bisa kehilangan pekerjaan, reputasi atau kesempatan.Â
Dalam menghadapi cancel culture, penting untuk mempromosikan budaya inklusif yang menghormati kebebasan berekspresi sekaligus mendorong penghargaan terhadap perspektif yang beragam. Diskusi terbuka dan kemauan untuk mendengarkan orang lain adalah kunci untuk mendukung kebebasan berpendapat dan membangun masyarakat yang lebih demokratis dan inklusif.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H