Melacak Akar Genealogis Antagonisme Muhammadiyah terhadap Budaya Jawa

• Judul Buku: Muhammadiyah Jawa
• Penulis: Ahmad Najib Burhani
• Jumlah halaman: xxii + 206
• Penerbit: Al-Wasat Publishing House
• Tanggal-bulan-tahun diterbitkan: Juni 2010 
• ISBN: 978-979-19415-0-3

Ambigu, begitulah istilah yang tepat menurut Ahmad Najib Burhani untuk menggambarkan sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa. Ahmad Dahlan, sang pendiri, memberi gambaran paling pas tentang ambiguitas Muhammadiyah terhadap budaya Jawa. Ia tetap menjadi abdi dalem yang patuh dan setia pada keraton Yogyakarta hingga akhir hayatnya. Meskipun ia pemimpin sebuah organisasi modern (hal. 156).

Ahmad Najib Burhani merupakan satu dari sekian banyak kader muda Muhammadiyah yang merepresentasikan progresivitas persyarikatan ini. Peneliti dan penulis yang prolifik ini beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 27 agustus 2020 lalu telah dikukuhkan sebagai guru besar bidang Agama dan Tradisi Keagamaan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Agama, Kultur (In)Toleransi, dan Dilema Minoritas di Indonesia.

Buku ini merupakan terjemahan dari tesis master penulisnya sewaktu menempuh pendidikan di Universitas Leiden Belanda. Tesis tersebut berjudul The Muhammadiyah’s Attitude to Javanese Culture in 1912-1930: Appreciation and Tension. Fokus utama riset tersebut dan sekaligus menjadi isi buku ini adalah menggali sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa dalam rentang tahun 1912 sampai dengan 1930. 

Di masa-masa awal tersebut, menurut hasil penelusuran Najib, Muhammadiyah menunjukkan sikap terbuka dan bahkan akomodatif terhadap budaya dan tradisi Jawa. 

Hal ini ditunjukkan oleh setidaknya empat bukti yang memperkuat asumsi in. Pertama, pendiri Muhammadiyah adalah para priyayi Kraton Yogyakarta. Ahmad Dahlan sendiri merupakan seorang Abdi Dalem dengan gelar Raden Ngabehi. Dahlan merupakan seorang Ketib dengan gelar Ketib Amin. Ketib merupakan abdi dalem yang bertanggungjawab atas urusan keagamaan.

Kedua, busana yang dikenakan para pendiri dan anggota Muhammadiyah masa awal lebih condong ke busana Jawa. Bahkan, pada Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 1929, panitia mewajibkan penggunaan busana adat sebagai dress code. Ketiga, sebelum digantikan Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa merupakan bahasa resmi Muhammadiyah. 

Muhammadiyah memperkenalkan khutbah Jum’at dalam bahasa masyarakat setempat. Hal ini dilakukan supaya isi dari khutbah dapat dipahami oleh jamaah.

Kelima, Muhammadiyah memiliki hubungan erat dengan Boedi Oetomo yang merupakan organisasi dengan tujuan utama membangun kembali budaya Jawa. Boedi Oetomo juga berperan besar dalam mendukung pendirian Muhammadiyah. Terakhir, Muhammadiyah masa awal tidak pernah menolak upacara grebek yang diselenggarakan oleh Kraton Yogyakarta. Para penghulu yang terlibat aktif dalam upacara tradisional tersebut merupakan pimpinan Muhammadiyah.

Keenam sikap tersebut seakan kontradiktif dengan sikap yang dilekatkan masyarakat pada Muhammadiyah belakangan ini. Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi massa kegamaan yang anti terhadap tradisi. Najib mencatat, pergeseran tersebut dimulai sepeninggal Dahlan pasca 1930. 

Di antara penyebab utama pergeseran sikap tersebut adalah pengaruh para tokoh Muhammadiyah dari Minangkabau, khususnya Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan Haji Rasul.

Ayah Buya Hamka tersebutlah yang membawa Muhammadiyah ke tanah Minang. Namun, setelah itu terjadi pergeseran orientasi gerakan. Di bawah kepemimpinan Haji Rasul, Muhammadiyah menjelma menjadi gerakan yang puritan dengan fokus utama memurnikan ajaran-ajaran Islam dari takhayul, bid’ah, dan khurafat. Pembentukan Majelis Tarjih pada tahun 1927 turut mendukung sikap ini dan membuat paradigma syaria oriented makin tumbuh subur di kalangan kader Muhammadiyah.

Selain itu, ada faktor dari luar yang turut mendukung pergeseran sikap Muhammadiyah. Pertama, pendirian Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Kedua, kemenangan Wahabi menguasai Mekah dan Madinah pada 1924. Ketiga, bangkitnya nasionalisme Indonesia yang ditandai oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Sebagaimana diketahui, hubungan antara Muhammadiyah dan NU diwarnai dengan dinamika kontestasi dan koeksistensi. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam progresif yang mengusung modernisasi (dan belakangan purifikasi) kerap diperhadapkan dengan NU yang sejak berdiri mempunyai komitmen menjaga budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Dikotomi keduanya pun tak terhindarkan. Muhammadiyah berdiri di kubu modernis dan NU berdiri di kubu seberangnya sebagai kaum tradisionalis.

Kemenangan Wahabi di Arab Saudi juga menjadi faktor penting bagi Muhammadiyah. Adanya kesamaan napas gerakan, menjadikan Wahabi sebagai inpirasi bagi Muhammadiyah. Terlebih lagi kebijakan pemerintah kolonial waktu itu tidak hanya memisahkan, tapi juga mepertentangkan antara adat dan Islam. 

Muhammadiyah menganggap pemerintah kolonial menggunakan adat untuk memerangi Islam. Karena itulah, pada Muktamar ke-22 tahun 1933, Muhammadiyah menyatakan perang melawan adat (hal 146).

Sebagai hasil riset, isi buku ini kaya akan data. Terutama data akar historis sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa. Penggalian secara serius permasalahan ini jarang dilakukan oleh akademisi. Umumnya, penulisan sejarah Muhammadiyah berpusat pada tokoh-tokohnya dan kiprah sosial, kegamaan, dan politik organisasi ini. 

Selain itu, informasi mengenai kapan dimulainya pergeseran sikap Muhammadiyah terhadap budaya Jawa dari akomodatif ke penolakan juga menjadi nilai positif dari buku ini.

Meski demikian, terdapat semacam kekaburan dalam buku ini. Kekaburan yang dimaksud tersebut tampak dan terasa dalam hal membedakan antara Muhammadiyah dan individu-individu yang berada di dalamnya. Misalnya, dalam penjelasan mengenai eratnya hubungan antara Muhammadiyah dengan Budaya Jawa. Untuk menguatkan klaim ini, di antara buktinya menurut Najib adalah nama yang digunakan para pendiri Muhammadiyah mayoritas menggunakan nama-nama yang berasal dari Jawa. 

Selain itu, status Ahmad Dahlan sebagai abdi dalem sampai ia meninggal juga dianggap sebagai representasi eratnya hubungan Muhammadiyah dengan budaya Jawa. Dua argumen ini seolah menunjukkan penyatuan antara Muhammadiyah sebagai organisasi dan Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. 

Dengan bahasa sederhana dapat dikatakan, apa yang ada pada diri Dahlan itulah Muhammadiyah. Hal ini membuat pembaca sulit membedakan dengan jelas bagaimana sikap Muhammadiyah sebagai organisasi berhadapan dengan budaya Jawa.

Membaca buku ini penting tidak hanya bagi kader Muhammadiyah, tapi juga masyarakat secara umum. Informasi mengenai akar genealogis dari sikap antagonisme Muhammadiyah terhadap budaya Jawa ini bermanfaat sebagai refrensi penting jika ke depan persyarikatan ini hendak tetap istikamah dengan semangat awal berdirinya, yaitu toleran, terbuka, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Isi buku ini juga menunjukkan bahwa, sebagaimana disebut Abdul Munir Mulkhan dalam epilog, bahwa kekuatan utama Muhammadiyah adalah toleransi dan sikap terbuka. Muhammadiyah bisa berkembang pesat karena adanya dua sikap ini.