Saya bertanya -- tanya, dari mana pemerintah mendapatkan dana sebesar 4 ribu trilyun untuk menyelesaikan PSN dalam dalam jangka waktu 5 tahun. Di media sosial sering muncul narasi bahwa proyek -- proyek yang selesai dibangun pemerintah di jual ke swasta, benarkah demikian? Faktanya tak seperti, menurut saya skema pembiayaan untuk PSN ini cukup rumit, apalagi oleh awam seperti saya yang tidak belajar ekonomi secara mendalam. Bila dikaitkan dengan jumlah hutang negara saat ini yang mencapai 4 ribu trilyun, besaran biaya untuk PSN itu setara dengan hutang negara.
Dari pemaparan Kementerian Perekonomian di FMB 9 itu, pemerintah ternyata menyadari bahwa pembiayaan PSN melalui surat hutang (Obligasi) negara secara besar -- besaran akan berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Kebijakan ini  dikuatirkan memberikan tekanan pada pasar dengan dampak suku bunga perbankan susah turun, padahal suku bunga tinggi tidak kondusif bagi dunia usaha.
Wismana dari Bappenas menyebutkan, biaya PSN selama ini berasal dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta nasional. "Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp. 4.796,2 trilyun yang di-handle oleh APBN dan APBD sebesar 41,3 persen, BUMN sebesar 22, 2 persen, dan swasta 36,5 persen", ujar Wismana.
Dari penjelasan ini saya paham, pembiayaan PSN masih bertumpu dari APBN dan APBD, artinya dari keuangan negara, juga dari BUMN, sementara sektor swasta masih di bawah 40 persen. Sebuah dilema bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, pemerintah harus pandai -- pandai menyusun siasat agar tidak terjebak dalam hutang yang justru kontraproduktif.
Infrastruktur dan Kependudukan
Hal mendasar yang saya tangkap dari penjelasan dua narasumber acara FMB 9 ini, bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat besar, masuk 5 besar dunia. Setiap keluarga memiliki hak untuk hidup sejahtera, mempunyai pekerjaan layak, mendapatkan sarana kesehataan dan dan pendidikan, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari semua hal di atas pemerintah wajib menyediakan untuk semua warga Indonesia tanpa terkecuali di mana pun dia berdomisili di wilayah NKRI.
Kebijakan satu harga untuk BBM, harga pokok saya pahami dalam kerangka berpikir ini, tanpa sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai dan merata di semua wilayah Indonesia, cita -- cita bangsa Indonesia , Kesejateraan Sosial berasaskan keadilan tidak akan tercapai. Memang semua pembangunan butuh waktu, saya tidak percaya bila ada pemimpin yang mengatakan dapat membangun  bangsa besar ini dalam waktu 1 -- 2 tahun, pasti sebuah kebohongan.
Presiden Jokowi sendiri dalam Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Bogor (6/4/2018) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif tidak hanya kepada sektor ekonomi, tapi bisa mempersatukan bangsa karena wilayah Indonesia tidak hanya Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Barat saja.
Tepat sekali visi Presiden Joko Widodo, persatuan nasional tidak cukup hanya dirajut dengan kata -- kata tapi tindakan nyata.
Tulisan disarikan dari Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 , 27 April 2018
