Presiden Jokowi menyatakan pembangunan infrastruktur bukan soal ekonomi semata -- mata tapi juga bagian dari merajut persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi sasaran kritik yang empuk dari sejumlah kalangan, pengkritik menilai Jokowi abai terhadap persoalan riil masyarakat seperti harga BBM, tarif dan harga pokok beras. Premis dari para pengkritik tersebut tidak salah, seharusnya pemerintah mengurangi beban biaya rakyat terhadap kebutuhan -- kebutuhan primer seperti di atas.
Saya sendiri awalnya juga gagal paham terhadap maksud dan tujuan dari Pembangunan Infrastruktur yang sedang digencarkan pemerintah. Dalam perspektif politik, narasi pengkritik Jokowi menjadi bias kemana -- mana karena dikaitkan dengan soal hutang negara yang mencapai 4 ribu trilyun dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Untuk soal hutang negara, rasanya publik sudah berkali -- kali  dijawab oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani atau oleh para jajaran dibawahnya. Namun soal infrastruktur saya sendiri kadang merasa kurang tepat memahami substansi dan latar belakang program ini. Baru setelah mengikuti Diskusi Media FMB 9 bertema "Progres Proyek Strategis Nasional 2018", sedikit banyak cakrawala dan perspektif berpikir saya terbuka lebar. Ohh...ternyata begini permasalahan yang dihadapi oleh negara saat ini dan beberapa tahun ke depan.
Saya mencatat dari penjelasan Wismana Adi Suryabrata, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas tentang penting pembangunan infrastruktur ini. Secara gamblang Wismana menjelaskan, ketika kita berbicara tentang pembangunan nasional itu jangka panjang, terkait infrastruktur kita meyakini akan menjadi negara berpenghasilan tinggi jika pembangunan infrastruktur lebih cepat. Wismana menambahkan bahwa Indonesia sangat tertinggal dalam infrastruktur dibandingkan negara -- negara tetangga akibat krisis paska reformasi.
Saya pikir benar juga, fasilitas transportasi seperti MRT, LRT, Jalan Toll yang saat ini sedang dibangun pemerintah seharus bisa dilaksanakan 10 -- 20 tahun lalu, faktanya baru sekarang bisa terealisasi. Padahal negara -- negara tetangga kita yang sudah maju seperti Singapura, Malaysia sudah tancap gas dalam penyediaan infrastruktur beberapa waktu lalu. Tak heran perekonomian nasional kedua negara ini saat ini tumbuh pesat dan lebih stabil dibandingkan negara kita.
"Infrastruktur sebagai motor pertumbuhan masih dalam kualitas rendah, stok infrastruktur Indonesia adalah 38% dari Pendapata Domestik Bruto (PDB)",jelas Wismana dalam forum itu.
Saya merasa lebih jelas lagi setelah membaca pernyataan dari Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro bahwa stok infrastruktur kita  mengalami defisit setelah krisis tahun 1998 dari kisaran 49  turun menjadi 38 persen (tempo.co 18/01/2018). Tak heran pertumbuhan ekonomi nasional sulit untuk didorong lebih tinggi, ternyata infrastruktur berkontribusi besar bagi PDB nasional.
Sebagian publik  termasuk saya mungkin memahami pembangunan infrastruktur hanya berkisar soal jalan, jembatan dan gedung, padahal faktanya tak seperti itu. Menurut Wismana, pembangunan infratruktur yang sedang dilaksanakan pemerintah saat ini meliputi tiga aspek utama, yakni pemenuhan layanan dasar (fasilitas air minum, rumah sakit, sarana pendidikan, listrik, waduk, dll), pemenuhan infrastruktur perkotaan (MRT, LRT, Busway, jalan toll) dan infrastruktur pendukung sektor unggulan.
Dari pemaparan Wahyu Utomo,Deputy VI, Kemenko Perekonomian dan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Priortas, saya baru tahu bahwa proyek pembukaan 10 destinasi wisata baru, Pembangunan Universitas Islam Internasional , Industri Dirgantara  adalah adalah bagian dari  Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digenjot pemerintah sampai akhir 2019. Berapa sebenarnya jumlah proyek nasional yang masuk dalam PSN ? Darmin Nasution di media massa pernah merilis data, bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan 222 PSN dengan total anggaran biaya Rp. 4.100 trilyun.
Darimana Pembiayaan PSN ?
Saya bertanya -- tanya, dari mana pemerintah mendapatkan dana sebesar 4 ribu trilyun untuk menyelesaikan PSN dalam dalam jangka waktu 5 tahun. Di media sosial sering muncul narasi bahwa proyek -- proyek yang selesai dibangun pemerintah di jual ke swasta, benarkah demikian? Faktanya tak seperti, menurut saya skema pembiayaan untuk PSN ini cukup rumit, apalagi oleh awam seperti saya yang tidak belajar ekonomi secara mendalam. Bila dikaitkan dengan jumlah hutang negara saat ini yang mencapai 4 ribu trilyun, besaran biaya untuk PSN itu setara dengan hutang negara.
Dari pemaparan Kementerian Perekonomian di FMB 9 itu, pemerintah ternyata menyadari bahwa pembiayaan PSN melalui surat hutang (Obligasi) negara secara besar -- besaran akan berdampak negatif bagi perekonomian nasional. Kebijakan ini  dikuatirkan memberikan tekanan pada pasar dengan dampak suku bunga perbankan susah turun, padahal suku bunga tinggi tidak kondusif bagi dunia usaha.
Wismana dari Bappenas menyebutkan, biaya PSN selama ini berasal dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta nasional. "Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp. 4.796,2 trilyun yang di-handle oleh APBN dan APBD sebesar 41,3 persen, BUMN sebesar 22, 2 persen, dan swasta 36,5 persen", ujar Wismana.
Dari penjelasan ini saya paham, pembiayaan PSN masih bertumpu dari APBN dan APBD, artinya dari keuangan negara, juga dari BUMN, sementara sektor swasta masih di bawah 40 persen. Sebuah dilema bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, pemerintah harus pandai -- pandai menyusun siasat agar tidak terjebak dalam hutang yang justru kontraproduktif.
Infrastruktur dan Kependudukan
Hal mendasar yang saya tangkap dari penjelasan dua narasumber acara FMB 9 ini, bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat besar, masuk 5 besar dunia. Setiap keluarga memiliki hak untuk hidup sejahtera, mempunyai pekerjaan layak, mendapatkan sarana kesehataan dan dan pendidikan, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari semua hal di atas pemerintah wajib menyediakan untuk semua warga Indonesia tanpa terkecuali di mana pun dia berdomisili di wilayah NKRI.
Kebijakan satu harga untuk BBM, harga pokok saya pahami dalam kerangka berpikir ini, tanpa sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai dan merata di semua wilayah Indonesia, cita -- cita bangsa Indonesia , Kesejateraan Sosial berasaskan keadilan tidak akan tercapai. Memang semua pembangunan butuh waktu, saya tidak percaya bila ada pemimpin yang mengatakan dapat membangun  bangsa besar ini dalam waktu 1 -- 2 tahun, pasti sebuah kebohongan.
Presiden Jokowi sendiri dalam Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Bogor (6/4/2018) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif tidak hanya kepada sektor ekonomi, tapi bisa mempersatukan bangsa karena wilayah Indonesia tidak hanya Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Barat saja.
Tepat sekali visi Presiden Joko Widodo, persatuan nasional tidak cukup hanya dirajut dengan kata -- kata tapi tindakan nyata.
Tulisan disarikan dari Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 , 27 April 2018
