Kemiskinan adalah tema "seksi" Â setiap kontestasi politik di Pilkada dan Pemilu, dari kedua pihak, Petahana dan Penantang selalu memasukan tema ini dalam agenda kampanye. Â Bedanya adalah sudut pandang penafsiran, petahana dengan narasi angka kemiskinan turun, sebaliknya penantang menyatakan angka kemiskinan naik. Saya yakin pada Pilkada serentak 2018 ini tema kemiskinan dipakai sebagai apologikeberhasilan dan terhadap kegagalan Kepala Daerah.
Sebenarnya bukan hal baru, kemiskinan selalu menjadi jargon dan alat ideologi politik aliran apapun, baik kaum sosialis, liberal, komunis. Tujuan tiap ideologi itu adalah kesejahteraan, artinya bebas dari kemiskinan. Lalu apa sebenarnya pengertian kemiskinan sendiri, karena di media sosial beredar angka kemiskinan nasional Indonesia turun, dan ada juga pendapat angka kemiskinan kita justru naik di rezim Joko Widodo.
Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjoyo dalam "Public Lecture" Projo beberapa saat lalu menyatakan indeks kemiskinan di desa 4,5% dan di kota 4% dan mengklaim terjadi penurunan angka kemiskinan di desa setelah  program Dana Desa. Sebaliknya dari oposisi selalu melempar narasi rakyat makin susah, menderita, sayangnya hanya berupa opini tanpa disertai data angka. Makin pusing saya memahami narasi-narasi tersebut, apa lagi saya bukan seorang ekonom, ahli demografi hanya penulis kacangan.
Daripada simpang siur dan tidak tahu mana yang benar, saya mengunjungi situs BPS untuk melihat definisinya itu apa? Ternyata tak seperti yang saya bayangkan, kalau orang terlihat dengan pakaian lusuh, mengamen di jalanan tergolong penduduk miskin. BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai berikut:
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Â
Pikiran saya pun terbuka,mengelompokkan  orang "miskin atau tidak" tak sederhana, saran saya jangan mengatai orang lain miskin, siapa tahu justru kita yang miskin menurut definisi BPS seperti saya.
Tolok ukur BPS  orang dikategorikan penduduk miskin adalah kepenuhan kebutuhan dasar makanan, seperti kita makan 3 kali sehari dengan standar gizi  4 sehat 5 sempurna  atau tidak, jadi bukan berapa uang yang anda keluarkan dalam satu bulan untuk membeli makanan. Dengan kata lain, kalau kita tiap hari makan teratur 3 kali di rumah orang tua atau saudara, meski tak ada penghasilan tidak masuk kategori penduduk miskin ini.
Saya baru sadar, pantas saja Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta membiarkan gelandangan, pemulung gerobak, anak-anak jalanan banyak lalu lalang di perempatan besar di Jakarta, Â dugaan saya Dinsos DKI Jakarta berpegang pada definisi BPS ini, semoga dugaan saya keliru. Pengemis, gelandangan, pemulung gerobak yang banyak di setiap sudut Jakarta bisa jadi berpenghasilan di atas rata-rata per kapita garis kemiskinan. "Don't judge the book by the cover", peribahasa ini mungkin tepat memaknai keadaan ini.
Untuk memahami  soal kemiskinan ini, menurut BPS  selain makanan, indikator lain adalah non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), seseorang juga bisa dikategorikan miskin bila tak bisa memenuhi kebutuhan ini. Dari penjumlah hasil pengukuran dua indikator ini ketemu namanya "Garis Kemiskinan" (GK), dari titik ini lebih cepat dipahami maknanya bahwa penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah GK masuk ketegori penduduk miskin.Â
Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Singkatnya, berapa sih jumlah pengeluaran kita tiap bulan untuk membayar semua tagihan dan bertahan hidup, tiap orang berbeda, tergantung lokasi daerah / kota domisili. Baru dengan definisi ini kita tergambar seperti apa seseorang masuk golongan penduduk miskin. Ternyata saya masuk didalam kategori ini.
BPS setiap 3 bulan sekali (Maret, Juni, September, dan Desember) pengumpulan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga untuk menghitung tingkat kemiskinan tiap provinsi. Maka, tak heran Kepala BPS tiap bulan -- bulan itu mengeluarkan data kemiskinan terbaru, sehingga siapa pun termasuk pemimpin daerah bisa memanfaatkan data tersebut sebagai masukan.Â
Menurut situs katadata.co.id tahun 2016 di DKI Jakarta tergolong penduduk miskin bila berpenghasilan rata-rata Rp. 500.000,- /bln. Artinya pendapat per hari kurang tidak sampai Rp. 20.000,-. Meski paling tinggi indeksnya dibandingkan provinsi lain. Standar nasional rata-rata sebesar Rp. 400.000,-  sedangkan  standar Bank Dunia (2016)  sebesar $1.9 (rata-rata Rp.25.000,-) per hari.Â
Warga miskin DKI Jakarta dengan penghasilan setara atau dibawah rata-rata per kapita inilah yang perlu diselamatkan, pendapatan kotor mereka jauh di bawah Upah Minimum Pekerja (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3.648.035 per Januari 2018. Semua orang juga paham bahwa angka sebesar UMP pun belum bisa memberikan kualitas hidup, hanya sedikit diatas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut catatan Tabloid Kontan (29/10/2017), Â nilai survei KHL sebesar Rp 3.149.631, berada di bawah UMP DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 3.355.750, nilai ini yang dijadikan dasar UMP DKI Jakarta 2018.
Bila ada perubahan angka dalam satu sampai dua tahun tidak akan mengubah angka  indeks secara signifikan, bisa terlihat setelah 5 tahun. BPS juga menyediakan data Indeks Keparahan Kemiskinan untuk  memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Tema Kemiskinan dan Pilkada 2018
Siapapun petahana akan gagap bila menghadapi data-data resmi tentang angka kemiskinan di wilayahnya, sebab bicara kemiskinan menyangkut dimensi luas. Kemiskinan adalah hilir dan muara dari semua persoalan dari berbagai sektor hulu, seperti pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan, dan perumahan dan lainnya. Penantang dari petahana secara cerdas bisa memanfaatkan data-data BPS dan hasil survei sekunder untuk menghantam program petahana periode sebelumnya.
Meski biasanya tim sukses dari Petahana sudah mempersiapkan infografis-infografis data perkembangan tiap program pemerintahannya sebagai narasi jawaban. Bila tim sukses dari penantang  tidak bisa memahami konter narasi tersebut akan gagap dalam penyikapan. Dalam Pilkada serentak 2018 ini tiap daerah memilki kantong- kantong kemiskinan, pekerjaan rumah bagi penantang dan petahana untuk beradu program memecahkan masalah kemiskinan di daerahnya.
Narasi tentang kemiskinan biasanya ramai dibicarakan dalam kampanye kontestasi politik, menjadi tema debat seru, dan polemik hangat di media. Sayangnya, antusiasme untuk mengangkat penduduk miskin dari garis kemiskinan sering terlupakan saat calon kepala daerah menjabat.
