Penduduk Miskin dan Kontestasi Politik, Hanya Bahan Apologi

BPS setiap 3 bulan sekali (Maret, Juni, September, dan Desember) pengumpulan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga untuk menghitung tingkat kemiskinan tiap provinsi. Maka, tak heran Kepala BPS tiap bulan -- bulan itu mengeluarkan data kemiskinan terbaru, sehingga siapa pun termasuk pemimpin daerah bisa memanfaatkan data tersebut sebagai masukan. 

Menurut situs katadata.co.id tahun 2016 di DKI Jakarta tergolong penduduk miskin bila berpenghasilan rata-rata Rp. 500.000,- /bln. Artinya pendapat per hari kurang tidak sampai Rp. 20.000,-. Meski paling tinggi indeksnya dibandingkan provinsi lain. Standar nasional rata-rata sebesar Rp. 400.000,-  sedangkan  standar Bank Dunia (2016)  sebesar $1.9 (rata-rata Rp.25.000,-) per hari. 

Warga miskin DKI Jakarta dengan penghasilan setara atau dibawah rata-rata per kapita inilah yang perlu diselamatkan, pendapatan kotor mereka jauh di bawah Upah Minimum Pekerja (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3.648.035 per Januari 2018. Semua orang juga paham bahwa angka sebesar UMP pun belum bisa memberikan kualitas hidup, hanya sedikit diatas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut catatan Tabloid Kontan (29/10/2017),  nilai survei KHL sebesar Rp 3.149.631, berada di bawah UMP DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 3.355.750, nilai ini yang dijadikan dasar UMP DKI Jakarta 2018.

Bila ada perubahan angka dalam satu sampai dua tahun tidak akan mengubah angka  indeks secara signifikan, bisa terlihat setelah 5 tahun. BPS juga menyediakan data Indeks Keparahan Kemiskinan untuk  memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tema Kemiskinan dan Pilkada 2018

Siapapun petahana akan gagap bila menghadapi data-data resmi tentang angka kemiskinan di wilayahnya, sebab bicara kemiskinan menyangkut dimensi luas. Kemiskinan adalah hilir dan muara dari semua persoalan dari berbagai sektor hulu, seperti pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan, dan perumahan dan lainnya. Penantang dari petahana secara cerdas bisa memanfaatkan data-data BPS dan hasil survei sekunder untuk menghantam program petahana periode sebelumnya.

Meski biasanya tim sukses dari Petahana sudah mempersiapkan infografis-infografis data perkembangan tiap program pemerintahannya sebagai narasi jawaban. Bila tim sukses dari penantang  tidak bisa memahami konter narasi tersebut akan gagap dalam penyikapan. Dalam Pilkada serentak 2018 ini tiap daerah memilki kantong- kantong kemiskinan, pekerjaan rumah bagi penantang dan petahana untuk beradu program memecahkan masalah kemiskinan di daerahnya.

Narasi tentang kemiskinan biasanya ramai dibicarakan dalam kampanye kontestasi politik, menjadi tema debat seru, dan polemik hangat di media. Sayangnya, antusiasme untuk mengangkat penduduk miskin dari garis kemiskinan sering terlupakan saat calon kepala daerah menjabat.