Apa yang dapat kita pelajari dari kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) kekurangan gizi di wilayah Asmat ? Kejadian ini tak cukup hanya ditanggulangi saja, setelah pulih dibiarkan begitu saja sama saja  meninggalkan "bom waktu" .Â
Kejadian di Asmat sesungguhnya peringatan (alert) bagi kita semua bahwa ada yang" tidak pas" dalam pemerintahan di daerah.Â
Yanuar Nugroho, Deputy II, Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutnya sebagai persoalan tata kelola pemerintahan dalam persoalan Papua. Menurut Yanuar, bantuan kesehatan diperlukan untuk mengatasi persoalan jangka pendek. Â Hal itu diungkapkan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) 28 Januari 2018 yang mengambil tema "Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua"
Ternyata persoalan di Pulau Papua demikian pelik, multi dimensi dan perlu penanganan lintas sektoral. Â Infrastruktur fisik yang saat ini sedang digenjot di Bumi Cendrawasih baru sebatas cara menjebol dinding keterasingan dan meningkatkan konektivitas.Â
Lewat KLB Asmat terbuka "Kotak Pandora" segala persoalan - persoalan di daerah (hulu) yang selama ini kurang terpantau oleh Pemerintah Pusat.Â
Apa  yang salah ?
Tata Kelola Pemerintahan
Masalah KLB gizi buruk di Asmat seharusnya tak perlu terjadi bila mekanisme tata kelola pemerintahan di daerah setempat berjalan dengan baik. Apa pasalnya sehingga persoalan ini akhirnya mengemuka ke tingkat nasional ?
Bila korban gizi buruk ini satu atau dua orang masih dikategorikan musibah, tapi bila jatuh korban berjumlah banyak masuk dalam kategori tragedi kemanusiaan.
KLB Asmat seharusnya tidak terjadi bila negara hadir secara nyata di sana. Munculnya gap antara Pemda dan warga adalah persoalan mendasar,sehingga pemantauan persoalan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tidak terkelola.
Apa saja yang berkait dengan JPS , antara lain :sandang, pangan, perumahan, pendidika, kesehatan. Apabila salah satu dari JPS tidak terpenuhi, sudah dipastikan akan terjadi ketimpangan sosial di sektor hulu.
