Ini adalah bukti nyata, bahwa inspektorat di Kemenkeu RI sangat lemah, tidak berfungsi dan tidak melaksanakan tugasnya dengan profesional. Baru bangun tidur, kesiangan pula, kok ujuk-ujuk baru ribut melakukan pengawasan, pemerikasan dan pengendalian.
Ya, kalau berlatar belakang dari apa yang sudah terjadi di Kemenkeu RI ini khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai ini, maka dapat diduga ada sekumpulan atau geng penjahat kerah putih di dalamnya, dan diduga ada ketelanjangan praktik persekongkolan ataupun kongkalikong dalam rangka memperkaya diri masing-masing dengan cara memanfaat jabatan dan kewenangan di tubuh Kemenkeu RI.
Jadi amat jelaslah sudah apa yang diduga menjadi tindakan yang dilakukan oleh Rafael Alun Cs, telah membuktikan bahwasanya kejahatan para "kerah putih" secara umumnya sudah memang benar-benar semakin telanjang, karena konsep dan praktiknya sudah berlaku secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM.
Apa sebenarnya yang melatar belakangi tindakan Rafael Alun Cs ini, padahal penghsilan mereka di atas rata-rata, yang seharusnya dengan penghasilan mereka yang di atas rata-rata  itu semestinya bersyukur dan profesional dalam menjalankan tugas, tapi tak ada rasa terpuaskan sedikit pun dengan terus memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak dibenarkan.
Ya, kalau bisa dimungkinkan, maka bisa jadi hal ini terjadi karena adanya praktik kepentingan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan dengan pajak, sehingga pihak korporasi mau tidak mau untuk bisa memanipulasi pajak akan berusaha lobi-lobi ataupun menghalalkan segala cara kepada pihak birokrasi untuk mengakali pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
Namun tidak dimungkiri juga penyebabnya bisa jadi adalah karena sifat alami dari manusia itu sendiri yang rakus dan serakah, karena orientasinya yang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan ada rasa puas serta tak pernah bersyukur.
Yang jelas, berkaca dari apa yang telah terjadi di Kemenkeu RI khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, maka sangat terlihat jelas bahwa faktor pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian internal masih dirasa sangat lemah.
Sehingga membuat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para oknum di dalam birokrasi dan korporasi yang pada akhirnya justru para "kerah putih" dapat bebas mengintervensi perangkat internal atau bahkan bersekongkol dengan oknum yang semestinya melakukan  pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian internal tersebut.
Oleh karenanya, pemerintah haruslah serius untuk menerapkan langkah pencegahan ataupun langkah preventif dalam memberangus para penjahat kerah putih ini, baik itu di Kemenkeu RI, maupun di kementerian dan lembaga lainnya.
Solusinya yang bisa diterapkan di antaranya melakukan kerja sama menyeluruh dan terintegrasi dari semua subsistem hukum, baik itu antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum, termasuk halnya menguatkan pengawasan pemeriksaan dan pengendalian sistem internal kementerian maupun lembaga.
