"Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan,"kata Effendi Simbolon di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Ya, begitulah kira-kiranya apa yang diungkapkan oleh Anggota DPR RI Effendi Simbolon yang menyatakan TNI layaknya gerombolan, yang akhirnya pernyataannya tersebut memicu polemik dan kontroversi, karena dinilai menyakiti TNI khususnya Matra TNI AD.
Bahkan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurahman mengecam keras pernyataan Effendi Simbolon, dan tidak hanya itu, dari kalangan TNI AD lainnya turut bereaksi dan mengecam Effendi Simbolon.
Penulis sendiri yang juga bagian dari keluarga besar TNI AD dan berdinas di Lingkup TNI AD sebagai ASN TNI-AD merasa tersakiti juga sih.
Masa sih kita disamakan dengan gerombolan, memangnya kita apa ya, organisasi yang gak jelas gitu ya, padahal kita jelas loh organisasinya, masa di samakan dengan gerombolan.
Mbok ya jangan gitulah, Anggota DPR itu seharusnya bijak lah, okelah kritis boleh, mau ngeritik TNI boleh, sangat terbuka itu, tapi ya jangan asal jeplak gitu lah.
Mbok dipikir betul-betul gitu loh, apalagi kan Effendi Simbolon sangat terpelajar loh, gelar pendidikannya bejibun toh, masa sih milih diksi atau frasa dalam mengritisi kok kesannya enggak elegan dan enggak terpelajar, kok ya tega menyamakan TNI dengan gerombolan.Â
Ya, pada akhirnya Effendi Simbolon meminta maaf kepada TNI dan Publik terkait pernyataannya yang jadi polemik dan kontroversi tersebut.
Dalam hal inipun, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurahman dan jajaran TNI AD yang sempat murka atas pernyataan Effendi Simbolon, pada intinya menerima permohonan maaf tersebut dan menyatakan sudah tuntas enggak ada apa-apa lagi.
Ya sudahlah, karena Pak Dudung juga sudah memaafkan, otomatis ya penulis ya harus loyal juga kan terkait apa yang jadi keputusan Pak Dudung.
Tapi, boleh kan penulis memberi statemen sebagai saran dan masukan, khususnya kepada Pak Effendi Simbolon, ya kan enggak apa-apakan.
Jadi, jangan sekali-kali menyamakan atau menyebut TNI gerombolan, sebab konotasi gerombolan itu terkesan negatif, dan konotasi negatif tersebut jelas juga pemaknaannya dalam KBBI.
Ge·rom·bol, ber·ge·rom·bol v berkumpul membentuk kelompok (pasukan dan sebagainya): penjahat-penjahat ~ sepuluh sampai lima belas orang;
Ge·rom·bol·an n 1 kelompok; kawanan; 2 kawanan pengacau (perusuh dan sebagainya): pada suatu subuh ~ menyerbu kampung itu.
Nah, bisa dilihat bukan, kenapa pernyataan Effendi Simbolon yang menyatakan TNI kayak gerombolan kurang elegan, sehingga memicu polemik dan kontroversi.
Jadi ya, tolonglah Pak Effendi menghargai TNI, seperti penulis katakan sebelumnya, mengkritik TNI boleh, tapi ya yang elegan dan sopan gitu loh bahasanya.
Karena faktanya kan TNI jelas organisasinya bukan gerombolan, masa ko ya tega menyamakan TNI dengan gerombolan, masa TNI kok kesannya disamakan dengan kelompok perusuh dan penjahat, ya jangan gitu lah.
Ya, marahlah kita, jadi ya jangan sekali-kali menyamakan TNI dengan gerombolan ya, yang jelas juga TNI terbuka kok dalam menerima kritik, tapi harus berdasar fakta dan data, dan mesti bisa menempatkan diri sebagai siapa dalam mengritik tersebut.
Kalau dengan status Effendi Simbolon yang sebagai Anggota DPR RI, ya mestinya yang eleganlah bahasanya, dan penuh pertimbangkan bangetlah bahasanya.
Kemudian sebagai saran dan masukan membangun khususnya kepada pejabat publik, agar dapatnya komunikasi publiknya, baik itu dalam memberi statemen ataupun memberi saran maupun kritik janganlah asal jeplak.
Karena enggak sekali dua kali, pejabat publik bikin blunder soal komunikasi publik ini, tapi seringkali pejabat publik bikin blunder dalam hal memberikan statemen kepada publik, sehingga seringkali juga memicu polemik dan kontroversi.
Oleh karenanya, agar dapatnya pejabat publik dalam memberikan statemen itu bijak dan dipertimbangkan matang terlebih dahulu sebelum dinyatakan, karena pernyataan pejabat publik itu berdampak langsung kepada reaksi dan sikap publik.
Pejabat publik itu adalah figur publik, yang statemennya berdampak kepada publik, jadi ya sudah seharusnya dalam hal komunikasi publiknya itu mesti terukur, terdidik, dan terpelajar.
