Mohon tunggu...
Sigit Eka Pribadi
Sigit Eka Pribadi Mohon Tunggu... Administrasi - #Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#

#Juara Best In Specific Interest Kompasiana Award 2023#Nominee Best In Specific Interest Kompasiana Award 2022#Kompasianer Terpopuler 2020#Menulis sesuai suara hati#Kebebasan berpendapat dijamin Konstitusi#

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Jokowi di Antara Produk Kebijakan Publik yang Sering "Plintat-Plintut"

3 Maret 2021   20:23 Diperbarui: 4 Maret 2021   10:39 943
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto/gambar via Kajianpustaka.com

Termasuk juga berdampak pada iklim investasi, sehingga para investor jadi semakin enggan menanamkan modalnya dan kredibilitas pemerintah baik itu secara lokal maupun global akan semakin hancur, seiring kepercayaan publik dan investor yang semakin skeptis dan pesimistis.

Bahkan juga, turut berdampak pula kepada kredibilitas Presiden Jokowi sendiri, yang terikut tertuding sebagai presiden yang plintat-plintut dan plin-plan, jadi kasihan juga sebenarnya kepada Pak Jokowi, sering jadi korban atas kebijakan publik yang ditekennya sendiri, karena ternyata kebijakan publik yang ditekennya tersebut ternyata masih belum matang alias masih mentah.

Kalau menurut analisa awam penulis, terkait apa yang menyebabkan pemerintahan Jokowi sering inkonsisten dalam menerapkan kebijakan, maka bisa dimungkinkan, sering terjadi miss koordinasi dan komunikasi di antara lingkup pemerintah sendiri, baik itu di antara pejabat penyelenggara negara, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya. 

Tapi entahlah, penulis tidak tahu persis latar belakang pemerintah Jokowi sering inkonsistensi kebijakan tersebut, tapi setidaknya kalau melihat bagaimana sering plintat-plintutnya kebijakan publik tersebut, ya begitulah, sepertinya sebabnya tidaklah jauh dari terjadinya miss komunikasi, miss koordinasi, dan adanya kepentingan tertentu.

Foto/gambar via Kajianpustaka.com
Foto/gambar via Kajianpustaka.com
Yah mudahanlah pemerintahan Jokowi ke depan dapat berbesar hati dan berlapang dada untuk melakukan instrospeksi dan evaluasi, serta perbaikan.

Sehingga harapannya ke depan, berbagai kebijakan publik yang diproduksi adalah kebijakan publik yang benar-benar matang, bukan kebijakan publik yang sering dibikin secara mendadak, diluncurkan terburu-buru, dan sering berubah-ubah.

Yang jelas, dalam menerapkan suatu kebijakan publik itu sejatinya haruslah sudah merupakan kebijakan yang matang, transparan dan kredibel serta dapat konsisten dan ajeg, atau tidak gampang berubah-ubah.

Semakin sulit memprediksi kebijakan publik suatu pemerintahan karena sering plintat-plintut, maka akan semakin sulit pula publik mempercayainya.

Ini karena, kepercayaan publik adalah unsur terpenting yang menjadi bagian dasar pendukung dalam proses roda kenegaraan serta pemerintah yang membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan publik dalam rangka meraih kepercayaan publik sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif dan efesiensi.

Jadi, sangatlah jelas, bagaimana konsistensi suatu kebijakan publik itu adalah kunci penting untuk menggenggam kepercayaan publik termasuk juga para investor, karena konsistensi itu menunjukkan keruntutan dalam berpikir, berlogika, dan bersikap dari suatu pemerintahan.

Demikianlah artikel ini, semoga kiranya dapat bermanfaat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun