Jokowi di Antara Produk Kebijakan Publik yang Sering "Plintat-Plintut"

Konsistensi suatu kebijakan publik yang diproduksi oleh pemerintah adalah sangat penting dalam rangka menciptakan persepsi positif publik dan kepercayaan publik.

Sebab karena berdampak kepada persepsi dan kepercayaan publik, maka suatu kebijakan publik itu harus berkualitas, koheren, dan rasional, ada kontinuitas dalam pelaksanaan, dan ada konsepsi yang jelas, serta  menghasilkan output yang baik bagi publik.

Jadi, dari sependek pengetahuan penulis, maka intinya bila bicara soal kebijakan publik ini, pasti akan selalu terkait dengan kepercayaan publik.

Di sinilah letak persoalannya bila menyimak bagaimana terkait produksi berbagai kebijakan publik di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal ini karena, kebijakan publik yang diberlakukan sering tidak konsisten, sering mendadak dibikin, sering berubah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, bahkan sering sekali terjadi, baru sebentar disahkan dan diteken, sebentar itu juga sudah dicabut ataupun dibatalkan.

Memang benar, terkadang situasi dinamis di lapangan bisa jadi pertimbangan mendasar terkait berubahnya atau dicabutnya suatu kebijakan publik, namun bukan berarti pemerintah dibenarkan membuat kebijakan publik dan membatalkannya pula dalam sekejap.

Sehingga di sinilah yang jadi titik pentingnya, agar seyogianya dalam memproduksi suatu kebijakan publik itu harus ekstra hati-hati dan benar-benar dipertimbangkan secara mendalam serta benar-benar dimatangkan, terkait dampaknya, implementasinya, dan implikasinya secara visioner.

Inilah juga yang jadi memprihatinkan sekaligus mencemaskan, karena jika kebijakan publik di era pemerintahan Jokowi sering sekali berlaku tidak konsisten dan sering sekali berdampak kontradiktif, sejatinya adalah jadi masalah besar bagi pemerintahan Jokowi itu sendiri.

Artinya juga di sini, jadi tergambar secara gamblang, bagaimana tidak matangnya dan terburu-burunya kebijakan publik yang diproduksi tersebut dilemparkan kepada publik, bahkan bisa terbentuk opini publik bahwa kebijakan publik tersebut dipengaruhi oleh faktor kepentingan tertentu.

Yang jelas, berangkat dari bagaimana pemerintahan Jokowi yang sering inkonsistensi atau istilahnya "plintat-plintut" dalam memproduksi kebijakan publik ini, maka sering itu juga akan semakin menciptakan kondisi yang menimbulkan efek skeptis dan pesimistis publik.

Termasuk juga berdampak pada iklim investasi, sehingga para investor jadi semakin enggan menanamkan modalnya dan kredibilitas pemerintah baik itu secara lokal maupun global akan semakin hancur, seiring kepercayaan publik dan investor yang semakin skeptis dan pesimistis.

Bahkan juga, turut berdampak pula kepada kredibilitas Presiden Jokowi sendiri, yang terikut tertuding sebagai presiden yang plintat-plintut dan plin-plan, jadi kasihan juga sebenarnya kepada Pak Jokowi, sering jadi korban atas kebijakan publik yang ditekennya sendiri, karena ternyata kebijakan publik yang ditekennya tersebut ternyata masih belum matang alias masih mentah.

Kalau menurut analisa awam penulis, terkait apa yang menyebabkan pemerintahan Jokowi sering inkonsisten dalam menerapkan kebijakan, maka bisa dimungkinkan, sering terjadi miss koordinasi dan komunikasi di antara lingkup pemerintah sendiri, baik itu di antara pejabat penyelenggara negara, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya. 

Tapi entahlah, penulis tidak tahu persis latar belakang pemerintah Jokowi sering inkonsistensi kebijakan tersebut, tapi setidaknya kalau melihat bagaimana sering plintat-plintutnya kebijakan publik tersebut, ya begitulah, sepertinya sebabnya tidaklah jauh dari terjadinya miss komunikasi, miss koordinasi, dan adanya kepentingan tertentu.

Foto/gambar via Kajianpustaka.com

Yah mudahanlah pemerintahan Jokowi ke depan dapat berbesar hati dan berlapang dada untuk melakukan instrospeksi dan evaluasi, serta perbaikan.

Sehingga harapannya ke depan, berbagai kebijakan publik yang diproduksi adalah kebijakan publik yang benar-benar matang, bukan kebijakan publik yang sering dibikin secara mendadak, diluncurkan terburu-buru, dan sering berubah-ubah.

Yang jelas, dalam menerapkan suatu kebijakan publik itu sejatinya haruslah sudah merupakan kebijakan yang matang, transparan dan kredibel serta dapat konsisten dan ajeg, atau tidak gampang berubah-ubah.

Semakin sulit memprediksi kebijakan publik suatu pemerintahan karena sering plintat-plintut, maka akan semakin sulit pula publik mempercayainya.

Ini karena, kepercayaan publik adalah unsur terpenting yang menjadi bagian dasar pendukung dalam proses roda kenegaraan serta pemerintah yang membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan publik dalam rangka meraih kepercayaan publik sehingga pemerintahan dapat berjalan efektif dan efesiensi.

Jadi, sangatlah jelas, bagaimana konsistensi suatu kebijakan publik itu adalah kunci penting untuk menggenggam kepercayaan publik termasuk juga para investor, karena konsistensi itu menunjukkan keruntutan dalam berpikir, berlogika, dan bersikap dari suatu pemerintahan.

Demikianlah artikel ini, semoga kiranya dapat bermanfaat.

Sigit Eka Pribadi.