Parah, DPR dan Pemerintah "Angel Tenan Tuturane" Disinformasi Ruang Publik Tak Terjawab

Sehingga karena masih menjadi polemik, karena ada potensi kecacadan hukum dan tidak layak diundangkan serta inkonstitusi, maka suatu kewajaran bagi publik untuk tetap berhak mengawalnya, seperti berjuang untuk mendorong Presiden RI Jokowi menerbitkan Perppu hingga berjuang melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Yang jelas rakyat tentu saja akan sangat percaya kalau pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, itu pasti.

Ilustrasi gambar diambil dari dokumen facebook milik Benks Evano

Ilustrasi gambar diambil dari dokumen Koran Tempo

Tapi, kalau secara terlihat mata saja bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah berpotensi cacat hukum dan inkonstitusi, sebenarnya untuk apa juga berkeras diundangkan.

Dan yang pasti terkait ini semua masih dalam proses pengawalan dan perjuangan publik, tinggal bagaimana saja nantinya ending drama UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, Semoga saja Endingnya adalah yang terbaik bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini.

Sigit Eka Pribadi.