Pemerintahan Jokowi Sudah 100 Hari, tapi...

Pemerintahan Jokowi sudah 100 hari berjalan, meski masih cukup dini untuk menuntut hasilnya bagaimana, terkait apa yang sudah dikerjakan, maka tidak ada salahnya kritik ataupun saran disuarakan untuk mengingatkan demi kebaikan bersama.

Yang jelas sampai saat ini rakyat masih merasakan ujian dan cobaan yang semakin memberikan tekanan hidup yang hebat ditengah tengah pemenuhan beban hidup sehari hari, sehingga beban hidup rakyat dirasakan semakin berat.

Karena fakta yang terjadi adalah, rakyat semakin kesulitan dan tertekan dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, baik itu, kebutuhan sandang, pangan dan papan yang justru semakin mengalami kenaikan tarif dan harga.

Harapan untuk memperoleh perbaikan mutu dan kualitas hidup masih belum memberikan dampak yang berarti.

Gebrakan dan lompatan lompatan hebat yang  dijanjikan oleh pemerintah sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan sebagian besarnya masih hanya sebatas wacana ataupun teori belaka, dan masih minim dalam praktiknya dilapangan.

Ini disebabkan karena adanya indikasi bahwa kepentingan kepentingan politik masih terkesan mendominasi pemerintahan, bahkan justru terlihat menunggangi kepentingan rakyat.

Dan yang semakin ironi dan memiriskan dalam realita yang semakin menggejala adalah ketika rakyat semakin dipertontonkan drama dan sandiwara politik dan pemerintahan.

Sehingga hal ini menjadi parimeter yang membuktikan betapa eksistensi keberlangsungan pemerintahan saat ini masih terdominasi dengan kepentingan politik serta masih menjadi episode episode drama dan sandiwara politik dan pemerintahan yang semakin membingungkan ruang publik.

Sebagian elit pemerintahan masih mencampur adukan kepentingannya sebagai elit politik, tidak murni sebagai elit pemerintah sehingga visi dan misi yang dijalankan masih sarat dengan kepentingan politis masing masing.

Sehingga seiring waktu berjalan, kekuasaan yang dijalankan Jokowi bersama para punggawa punggawanya di pemerintahan masih dirasakan belum menyamankan, menenteramkan dan menyejahterakan rakyat, karena perlakuan kekuasaan itu dijalankan belum sehati dan berpihak pada rakyat.

Pemerintahan Jokowi saat ini justru malah terlihat melakukan tekanan tekanan kurang tepat dalam kebijakan dan keputusan, serta bermasalah pada produk hukum sehingga kebijakan dan keputusan keputusan yang di lakukan pada akhirnya jadi cukup kontroversial.

Berbagai keputusan, kebijakan dan produk hukum, maupun produk Undang-undang yang telah dan akan dijalankan masih menjadi polemik dan mendapatkan pertentangan hebat pada sebagian besar rakyat.

Seperti pada produk hukum, padahal produk hukum maupun seperangkat undang-undang itu diproduksi adalah untuk mengatur ruang gerak batasan batasan kekuasaan.

Hukum dan kekuasaan sejatinnya akan saling melekat dan jadi satu bagian yang tak terpisahkan agar kekuasaan tidak melampaui hak dan kewenangannya. Hukum sebagai produk politik, tidak akan membuat kekuasaan melampaui produk-produk hukum.  

Hukum dan kekuasaan seyogianya harus bertindak mengayomi rakyat dan berpihak kepada rakyat.

Seperti yang tertuang didalam pasal-pasal UUD 1945 di mana hukum juga memberikan kewenangan atributif dan kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Tapi dapat dilihat sendiri, hukum yang seharusnya juga merupakan produk politik untuk membatasi kekuasaan, justru saat ini praktiknya malah terlihat berlaku terbalik yaitu hukum jadi ditunggangi kekuasaan dan sebagai kendaraan politik untuk mencapai keuntungan dalam mendukung kepentingan politik dan parahnya lagi justru diselipkan dalam pemerintahan.

Sehingga apa yang terjadi sekarang, yah bisa dirasakan dan dilihat bersama, rakyat mulai kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah dan negara, karena kekuatan politik justru semakin mendominasi dan menggerakkan rakyat sebagai obyek kekuasaan belaka.

Dominasi kekuatan politik yang terlihat malah semakin kebablasan menunggangi hukum dan pemerintahan yang semakin menunjukan perlakuan yang di rasakan tidak adil kepada rakyat.

Kondisi ini jugalah yang membuat sebagian rakyat tidak terima sehingga rakyat  mulai kebablasan, mulai berani mengancam, niyinyir, berujar kebencian dan bahkan semakin berani menentang pemerintah dan negara untuk menuruti kehendak sebagian rakyat, bahkan rakyat semakin berani mengancam, menghina presiden dan pejabat negara lainnya yang notabene adalah sebagai simbol Negara.

Sehingga secara umumnya hingga saat ini, kondisi Negara masih sangat prihatin dengan berbagai persoalan-persoalan Ipoleksosbud Hankam didalamnya.

Dalam situasi dan kondisi Indonesia saat ini, Jika, pemerintahan Jokowi lengah menyikapinya, maka tentunya ini dapat menjadi sinyal keras bagi jalannya pemerintahan dan kekuasaannya kedepan.

Karena bisa saja yang terjadi adalah semakin terciptanya iklim sinisme, skeptisme dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan dan Negara.

Dan ini akan berimbas pada mosi tidak percaya rakyat pada pemerintah, karena rakyat hanya merasa jadi korban sebagai obyek kepentingan politik dan kekuasaan pemerintahan semata.

Sehingga kalau pemerintahan Jokowi tidak ingin merasakan pahitnya digulingkan, maka perlu sangat perhitungan dan teliti.

Gejolak berbagai persoalan Ipoleksosbud Hankam yang sedang terjadi hingga sekarang ini, mesti disikapi oleh pemerintahan Jokowi dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian.

Oleh karena itu, jika pemerintahan Jokowi ingin langgeng dan eksis dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahannya, maka
bila tidak ingin putus ditengah jalan, tumbang ataupun digulingkan, rakyatlah kuncinya.

Pemerintahan Jokowi harus selalu merebut hati rakyat, simpati dan kepercayaan rakyat harus selalu dijaga dengan penuh harmonis, menjaga hati rakyat agar tidak tersakiti dan terzholimi.

Sehingga cita-cita awal yang dijanjikan dan digaungkan, sesuai visi dan misi, seyogyanya harus dikembalikan dan direalisasikan secara nyata kepada rakyat.

Pemerintahan Jokowi sejatinya harus merangkul dan kembali berpihak kepada rakyat. Para elit politik dan elit pemerintahan yang terlibat didalamnya, harus benar-benar mewujudkan janji-janjinya kepada rakyat sesuai pada cita-cita visi misi dalam mengemban amanah rakyat.

Kebelakangkan kepentingan politik yang diusung dan utamakan kepentingan rakyat dan negara, serta genggamlah hati rakyat.

Maka pemerintah dan negara harus mampu mengambil keputusan yang bijak, karena setiap keputusan selalu ada tanggung jawab, baik tanggung jawab secara hukum itu sendiri, tanggung jawab sebagai umat beragama, dan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Mengetahui, karena hanya Tuhan yang memiliki kebenaran mutlak.

Rakyat hanya menuntut bukti dari berbagai hal yang dijanjikan, rakyat tidak ingin terkhianati dengan kekuasaan yang kedepannya malah semakin tidak berpihak kepada rakyat.

Semoga saja, bercermin dari realita yang terjadi sampai detik ini, semakin membuat introspeksi diri pemerintah yang didalamnya ada para elit politik dan elit pemerintah, tokoh negarawan dan elemen bangsa lainnya untuk menuju satu kesatuan visi dan misi yang dicita-citakan bersama dalam memajukan dan menyejahterakan negara dan bangsa Indonesia.

Semoga bermanfaat.
Sigit Eka Pribadi.