Kabar mengejutkan dinonaktifkannya Helmy Yahya dari jabatannya sebagai Dirut TVRI oleh Dewas TVRI jadi perdebatan.
Pasalnya, penonaktifan tersebut menjadi viral dan trending topic oleh khalayak publik.
Bahkan publik banyak yang berpihak pada Helmy, karena keputusan penonaktifan Helmy dinilai kontroversi dan sepihak, karena tidak ada kesalahan dan pelanggaran yang berarti ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh Helmy.
Secara garis besarnya alasan Dewas TVRI menonaktifkan Helmy adalah mempersoalkan masalah Kinerja Anggaran dan program acara yang tidak sejalan dengan status TVRI yang merupakan Lembaga Penyiaran Publik dan Helmy dianggap buang buang duit percuma terkait berbagai program kerja yang dijalankannya.
Terkait hal ini penulis beropini dengan melihat sebatas sudut pandang yang netral saja. Karena penulis tidak terlalu memahami secara detil pada Undang undang yang terkait dan berlaku tentang LPP TVRI.
Namun dengan membaca dan mengamati perkembangannya melalui pemberitaan dan informasi yang beredar maka penulis mencoba membuka ruang sudut pandang lain.
Memang benar Dewas TVRI memiliki wewenang penuh dalam mengangkat atau mencopot Dirut TVRI tapi apakah sudah benar benar sejalan dengan aturan yang berlaku.
Ini karena terkait penonaktifannya dari Dirut TVRI, maka Helmy berupaya menempuh jalur hukum bahkan kisruh ini sampai harus melibatkan DPR.
Seyogianya ini tidak boleh terjadi, karena ini sebenarnya dapat diselesaikan secara internal baik oleh Dewas TVRI ataupun Helmy.
Dewas TVRI harusnya dapat memberikan hak jawab dan pembelaan terlebih dahulu kepada Helmy, terkait sangkaan yang ditudingkan terkait penonaktifan Helmy.
Dewas TVRI tidak boleh semena mena langsung memecat dengan sejumlah pasal pasal pemecatan dan mengeluarkan surat penonaktifan, tapi sebelumnya tidak melibatkan dan memberikan kesempatan kepada Helmy terlebih dahulubuntuk mengklarifikasi dan mempertanggung jawabkan pasal pasal yang dituduhkan.
