Namun diharapkan agar dapatnya pemerintah bisa menempatkan porsi persoalannya, karena ini lain ceritanya, dalam hal ini letak duduk persoalannya berbeda.
Kalau melihat dari sisi hubungan antar negara, Tiongkok adalah sahabat, tapi bila berbicara kedaulatan negara, maka jelaslah sudah, bahwa itu adalah harga diri bangsa, yang jelas tindakan lancang dan arogan Tiongkok di laut Natuna tidak bisa ditolerir, karena sangat menciderai harga diri bangsa, maka duduk persoalannya harus dipisahkan, masalahnya ini adalah harga diri bangsa.
Tiongkok jelas-jelas sudah tidak mengakui wilayah perairan laut Natuna, maka seyogianya Tiongkok harus diperingatkan keras, dan mesti disadarkan bahwa laut Natuna bukan miliknya dan itu wajib hukumnya, agar Tiongkok tidak lagi semena-mena bertindak sepihak mengklaim laut Natuna adalah miliknya.
Dalam rangka penyelesaian diplomatik, seyogianya agar pemerintah dapat secara tegas meyakinkan Tiongkok, dan saling berkomitmen untuk menghormati hasil keputusan bersama.
Bangsa Indonesia sebenarnya hanya berharap, harkat dan martabat kehormatannya di perjuangkan, dan sangat tidak ingin laut natuna lepas dari pangkuan ibu pertiwi.
Sejarah kelam lepasnya Sipadan, ligitan dan Timor timur dari bumi pertiwi adalah pengalaman yang menyakitkan dan harga mahal yang pernah di alami bangsa Indonesia.
Oleh karenanya jangan sampai pengalaman menyakitkan itu terulang kembali, klaim laut Natuna oleh Tiongkok merupakan masalah serius, maka agar dapatnya, Presiden RI Jokowi, Menhan RI Prabowo, dan pastinya pemerintah Indonesia dan pihak terkait lainya harus berpegang teguh memperjuangkan harga diri bangsa, mengutamkan harkat martabat bangsa, dan kedaulatan negara, demi tegak dan utuhnya NKRI yang kita cintai bersama ini.
Semoga bermanfaat.
