Potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) atau harta karun perairan laut Natuna dikawasan Zona Ekonomi Ekslusive Indonesia (ZEEI) yang sangat melimpah, membuat Tiongkok kesengsem dan mengklaim secara sepihak bahwa laut Natuna adalah milik mereka.
Sudah barang tentu terkait tindak tanduk arogan Tiongkok tersebut, sangat mendapatkan kecaman keras dari seluruh rakyat Indonesia.
Padahal sudah sangat jelas sesuai keputusan PBB dan negara-negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah teritorial ZEEI termasuk Tiongkok sendiri, bahwa perairan laut Natuna adalah sah milik Indonesia.
Mengetahui kekurang ajaran Tiongkok ini, pemerintah Indonesia bereaksi keras, dan berkomitmen bahwa tidak ada kompromi mengenai perairan laut Natuna, dan berjanji pada rakyat, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan diplomatik serta menempatkan para Prajurit TNI untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di wilayah perairan laut Natuna.
Sementara itu Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, juga membeberkan kepada publik, bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan klaim Tiongkok terhadap laut Natuna tersebut.
Namun, sikap Prabowo ternyata ditanggapi beragam kritikan oleh publik, ini karena Prabowo  terkesan melempem, Prabowo mengambil sikap Santai atau "Cool" dalam penyelesaian klaim Tiongkok terhadap laut Natuna. Prabowo beralasan karena Tiongkok adalah sahabat Indonesia juga.
Memang sikap Prabowo tersebut terkesan kurang greget, yang jelas dari sikapnya tersebut pasti ada pertimbangan lainnya mengapa harua mengambik sikap seperti itu.
Pastinya, terkait klaim Tiongkok tersebut Prabowo tentu sudah mendapat mandat dari Presiden RI Jokowi dan tentu saja Prabowo mesti penuh perhitungan dan hati hati mengemban amanah itu, apalagi sampai salah menjabarkan perintah yang telah diamanahkan oleh Presiden Jokowi kepadanya.
Bisa saja sebenarnya Prabowo bertindak keras dan menegakkan hukum sesuai aturan hukum laut dunia, bahkan tindakan langsung menenggelamkan kapal-kapal asing yang secara ilegal masuk ke wilayah perairan nusantara bisa saja dilakukan terutama Tiongkok.
Namun konsekwensinya bila itu dilakukan maka bisa berdampak pada hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok, kalau hubungan persahabatan itu rusak bisa semakin runyam, apalagi Tiongkok sedang gencar gencarnya berinvestasi di Indonesia.
Inilah yang menjadi latar belakang sikap Prabowo mengapa terkesan kurang tegas dan lembek menyikapi klaim Tiongkok terhadap laut Natuna, sehingga pemerintah lebih mengutamakan jalan damai dan diplomasi.
Memang disatu sisi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk bersikap tegas dan keras mengecam Tiongkok di laut Natuna pastinya akan didukung seluruh bangsa ini, tapi di satu sisi ada sikap lunak dan terkesan lembek dari pemerintah, ini karena Tiongkok adalah sahabat Indonesia yang sudah banyak membantu iklim investasi di Indonesia.
