Pemerintah Indonesia nampaknya harus menerima dengan lapang dada dan banyak bersabar dalam menyikapi berbagai bentuk aspirasi masyarakat di Media Sosial.
Seiring semakin meningkatnya literasi warga di Media Sosial serta telah bertransformasinya masyarakat menjadi warga digital.
Maka masyarakat kini lebih intens mengungkapkan aspirasinya baik berupa tanggapan, kritik, saran, komentar, atau bahkan nyinyiran melalui Media Sosial.
"Maha benar warganet dengan segala nyinyirannya"
Sepertinya inilah sekarang kira-kira yang menjadi pola perilaku kritik literasi digital yang saat ini mewabah di Medsos pada sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan mungkin dunia.
Berbagai permasalahan sosial dalam keseharian ataupun seputar berita dan informasi yang mengkritisi tentang pemerintah banyak di suarakan melalui Medsos.
Aspirasi dalam kategori nyinyiran memang lebih banyak mendominasi, sedikit saja ada hal yang bisa diangkat mengenai permasalahan sosial dalam keseharian maupun tentang kinerja pemerintah seringkali menjadi trending topik maupun viral di jagat dunia maya.
Memang, yang berlaku pada warganet apapun konteksnya nyinyiran warganet pantang di sangga, pantang di protes dan pantang disalahkan, pokoknya warganet selalu benar.
Bila ada saja yang menyangganya baik dari kalangan warganet sendiri ataupun dari kalangan pemerintah, maka bisa semakin panjang urusannya, nyinyiran akan semakin keras dan kritis.
Tak pelak berbagai ragam nyinyiran tersebut akhirnya malah semakin menjurus pada ungkapan yang skeptis, sarkas, pesimis, dan ungkapan nyinyiran kritis lainnya.
Bahkan nyinyiran malah ada yang menjurus menjadi ujaran kebencian. Sehingga tak sedikit juga masyarakat harus berurusan dengan hukum akibat kebablasan mengutarakan nyinyiran.
Sebenarnya bentuk nyinyiran yang masih bisa ditolerir itu adalah masih merupakan bentuk kritik, baik itu kritik yang konstruktif ataupun yang destruktif.
Kritik konstruktif biasanya diungkapkan dengan tata krama penulisan bahasa yang tersusun dengan logis sedangkan kritik destruktif lebih fokus pada akar masalah dan disampaikan dengan tegas.
Intinya selama nyinyiran tersebut tidak mengarah pada ujaran kebencian maka nyinyiran warganet masih merupakan bentuk kritik.
Sejatinya, Â untuk menyikapi makin intensnya sikap nyinyir dan kritis masyarakat ataupun warganet terhadap pemerintah, sebenarnya ada solusi untuk membungkam intensitas nyinyiran warganet tersebut.
Dalam hal ini kalau boleh diterima, maka supaya nyinyiran masyarakat dan warganet dapat diatasi, pemerintah agar dapatnya jangan pernah memberikan janji atau pengharapan palsu dan melukai perasaan masyarakat atau istilah populernya  mem "PHP" dan membuat "Baper" masyarakat dan warganet.
Termasuk juga strategi pemerintah dalam upaya mengcounter berbagai kegagalan pemerintah melalui penggiringan opini, pengalihan isu, pembentukan diksi, frasa ataupun framing.
Memang, pemerintah sangat perlu mengcounter opini negatif yang dapat menjatuhkan image pemerintah sehingga perlu diimbangi dengan membentuk citra positif, namun tidak juga harus terlalu berlebihan, atau diharapkan janganlah terlalu nampak dan kontras sekali atau  "Pintar-pintarlah sikit" begitulah kira-kira istilahnya.
Inilah kira-kira yang patut diduga mengapa fenomena warganet menyinyir kinerja pemerintah menjadi semakin gencar terjadi.
Tapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah agar dapatnya tidak terlalu alergi dan dapat berbesar hati dan jiwa menerima berbagai nyinyiran masyarakat dan warganet.
Selama nyinyiran tersebut masih logis, wajar dan dapat diterima akal sehat, maka pemerintah seyogianya mesti dapat berkenan menerimanya dan justru malah seharusnya pemerintah dapat bersikap lebih edukatif kepada masyarakat dan warganet agar lebih mendidik untuk bisa menerima sanggahan pemerintah.
Karena, selama aspirasi masyarakat masih dijamin Konsitusi Negara yaitu dalam UUD 1945, maka pemerintah tidak berhak melarang warganegaranya untuk turut menyampaikan haknya dalam berpendapat. Rakyat punya hak untuk turut andil dalam pemerintahan.
Jadi, diharapkan, agar dapatnya pemerintah selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi amanah Konstitusi dalam menyikapinya dan bertindak elok, arif dan bijaksana menyoal perilaku nyinyir masyarakat dan warganet.
Negara dan warganegaranya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan harus selalu seiring sejalan.
Semoga dapat bermanfaat.
