Sebenarnya bentuk nyinyiran yang masih bisa ditolerir itu adalah masih merupakan bentuk kritik, baik itu kritik yang konstruktif ataupun yang destruktif.
Kritik konstruktif biasanya diungkapkan dengan tata krama penulisan bahasa yang tersusun dengan logis sedangkan kritik destruktif lebih fokus pada akar masalah dan disampaikan dengan tegas.
Intinya selama nyinyiran tersebut tidak mengarah pada ujaran kebencian maka nyinyiran warganet masih merupakan bentuk kritik.
Sejatinya, Â untuk menyikapi makin intensnya sikap nyinyir dan kritis masyarakat ataupun warganet terhadap pemerintah, sebenarnya ada solusi untuk membungkam intensitas nyinyiran warganet tersebut.
Dalam hal ini kalau boleh diterima, maka supaya nyinyiran masyarakat dan warganet dapat diatasi, pemerintah agar dapatnya jangan pernah memberikan janji atau pengharapan palsu dan melukai perasaan masyarakat atau istilah populernya  mem "PHP" dan membuat "Baper" masyarakat dan warganet.
Termasuk juga strategi pemerintah dalam upaya mengcounter berbagai kegagalan pemerintah melalui penggiringan opini, pengalihan isu, pembentukan diksi, frasa ataupun framing.
Memang, pemerintah sangat perlu mengcounter opini negatif yang dapat menjatuhkan image pemerintah sehingga perlu diimbangi dengan membentuk citra positif, namun tidak juga harus terlalu berlebihan, atau diharapkan janganlah terlalu nampak dan kontras sekali atau  "Pintar-pintarlah sikit" begitulah kira-kira istilahnya.
Inilah kira-kira yang patut diduga mengapa fenomena warganet menyinyir kinerja pemerintah menjadi semakin gencar terjadi.
Tapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana pemerintah agar dapatnya tidak terlalu alergi dan dapat berbesar hati dan jiwa menerima berbagai nyinyiran masyarakat dan warganet.
Selama nyinyiran tersebut masih logis, wajar dan dapat diterima akal sehat, maka pemerintah seyogianya mesti dapat berkenan menerimanya dan justru malah seharusnya pemerintah dapat bersikap lebih edukatif kepada masyarakat dan warganet agar lebih mendidik untuk bisa menerima sanggahan pemerintah.
Karena, selama aspirasi masyarakat masih dijamin Konsitusi Negara yaitu dalam UUD 1945, maka pemerintah tidak berhak melarang warganegaranya untuk turut menyampaikan haknya dalam berpendapat. Rakyat punya hak untuk turut andil dalam pemerintahan.
