Kekuasaan Bukan Semata Berbagi Jatah, Tapi...

Masyarakat Indonesia masih menanti penuh harap bagaimana gebrakan dan lompatan lompatan hebat yang akan dijalankan sesuai dengan visi misi yang dicanangkan oleh roda pemerintahan dan negara yang dinahkodai oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kedepan.

Jokowi boleh dikata sudah tanpa beban, karena ini adalah puncaknya beliau berkuasa di negeri ini atau memimpin bangsa ini, karena berikutnya Jokowi harus menyerahkan tampuk pimpinan pada presiden berikutnya di tahun 2024 mendatang.

Yang jelas bersamaan dengan itu tujuan para elit politik partai yang setia berada dibelakang Jokowi untuk kembali berkuasa sudah tercapai.

Sekarang ini tinggal bagaimana menjalankan kepentingan politis praktis  yang diusung sebelumnya dan dijalankan  bersamaaan dengan kepentingan rakyat.

Apalagi realitanya saat ini, Kursi kursi legislatif, para pejabat menteri, wakil menteri dan setingkat menteri, berbagai BUMN dan mungkin juga institusi pemerintahan lainnya akan banyak diisi oleh para elit politik dan orang orang yang banyak berjasa memenangkan Jokowi dalam pesta demokrasi yang lalu.

Puncak kekuasaan telah direngkuh yang tersisa adalah bagaiamana membagi bagi kekuasaan itu sampai habis. Bahkan saking menggiurkannya kekuasaan itu,  ada yang membuat lawan politik harus merapat hanya demi mendapatkan jatah kekuasaan.

Ada yang tidak terima dengan merapatnya lawan politik apalagi kebagian jatah kekuasaan, namun pertentangan itu akhirnya terbungkam juga karena jatah kekuasaan itu sendiri.

Sementara itu, kekuasaan yang direngkuh oleh pihak yang kalah atau oposisi dilegislatif hanya bagaikan sisa remah remah kekuasaan belaka.

Betapa kekuasaan sebegitu menggiurkannya untuk dapat memiliki, supremasi, superioritas, pengaruh, ataupun pengakuan dalam strata politik di Indonesia.

Sehingga pada akhirnya yang sering terjadi adalah kekuasaan itu hanyalah bak sebuah konsep bagi bagi jatah kekuasaan ataupun bagi bagi jabatan belaka, dan malah condong lebih mengakomodir kepentingan politik praktis.

Inilah yang terkadang sering dijadikan alasan bagaimana kekuasaan begitu diperebutkan, padahal seyogianya konsep kekuasaan itu adalah ketika kekuasaan sudah dapat didapat, maka bagaimana kekuasaan itu dapat mewakili seluruh rakyat dan merebut hati rakyat untuk dapat menjalankan amanah kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat.

Kekuasaan yang didapat pihak pemenang kadang terlupa bahwa ada amanah kekuasaan yang pada akhirnya harus disumbangkan kepada pihak pemenang konstestasi politik.

Sehingga perimbangan kekuasaan dalam konteks pemerintahan dan negara, sejatinya sangatlah perlu dikedepankan untuk dapat mewakili sebagian suara rakyat lainnya.

Tapi yang pasti, bila melihat realita yang ada maka hal itu tidak berlaku di Indonesia dan dari segala bentuk perwujudan kekuasaan yang akan dijalankan ini, tentunya yang menjadi obyek dari kekuasaan itu adalah rakyat.

Adil atau tidaknya, baik atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, pro rakyat atau tidak pro rakyat, otoriter atau tidaknya bergantung bagaimana rakyat merasakan kekuasaan itu seiring berjalannya waktu.

Bila kekuasaan dirasakan sangat menyamankan dan mententeramkan serta mensejahterakan rakyat, tidak akan banyak gejolak dan pertentangan maka rakyatpun akan senantiasa setia mendukung kekuasaan itu.

Namun bila dirasakan kekuasaan itu mulai berpaling dari keutamaannya yaitu bagaimana keberpihakannya kepada rakyat untuk dapat hidup nyaman dan tentram serta sejahtera, rakyat tak akan tinggal diam dan berhak menuntut kembali dan mempertanyakan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.

Karena sejatinya rakyatlah yang memberikan dan mempercayakan kekuasaan itu, bagaiman para pemimpin bangsa ini bisa berada di antara kekuasaan itu adalah pemberian rakyat.

Tidak akan mungkin seorang Jokowi, Maruf Amin, para legislatif, menterinya dan pejabat lainnya dapat memperoleh kedudukan itu tanpa ada suara rakyatnya.

Rakyat sangat berhak mengkritik, berpendapat, mengadu, berkeluh kesah manakala ada yang dirasakan dari kekuasaan itu semakin jauh keberpihakannya kepada rakyat.

Oleh karena itu, seyogiyanya kekuasaan yang telah di mandatkan rakyat ini, agar dapatnya di kelola sebaik baiknya, dengan tidak hanya menjadikan rakyat sebagai obyek kekuasaan semata, tetapi membuktikan bagaimana kekuasaan itu dapat diterima oleh rakyat.

Rakyat hanya menuntut bukti dari berbagai hal yang dijanjikan, rakyat tidak ingin terkhianati dengan kekuasaan yang kedepannya malah semakin tidak berpihak kepada rakyat.

Seiring sejalan waktu, rakyat hanya tinggal menerima bagaimana perlakuan kekuasaan itu kedepan dan berharap kekuasaan yang dijalankan dapat sehati dengan rakyat. Itu saja.

Semoga amanah rakyat ini dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan negra saat ini.

Semoga bermanfaat.

Sigit Eka Pribadi.