Kekuasaan yang didapat pihak pemenang kadang terlupa bahwa ada amanah kekuasaan yang pada akhirnya harus disumbangkan kepada pihak pemenang konstestasi politik.
Sehingga perimbangan kekuasaan dalam konteks pemerintahan dan negara, sejatinya sangatlah perlu dikedepankan untuk dapat mewakili sebagian suara rakyat lainnya.
Tapi yang pasti, bila melihat realita yang ada maka hal itu tidak berlaku di Indonesia dan dari segala bentuk perwujudan kekuasaan yang akan dijalankan ini, tentunya yang menjadi obyek dari kekuasaan itu adalah rakyat.
Adil atau tidaknya, baik atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, pro rakyat atau tidak pro rakyat, otoriter atau tidaknya bergantung bagaimana rakyat merasakan kekuasaan itu seiring berjalannya waktu.
Bila kekuasaan dirasakan sangat menyamankan dan mententeramkan serta mensejahterakan rakyat, tidak akan banyak gejolak dan pertentangan maka rakyatpun akan senantiasa setia mendukung kekuasaan itu.
Namun bila dirasakan kekuasaan itu mulai berpaling dari keutamaannya yaitu bagaimana keberpihakannya kepada rakyat untuk dapat hidup nyaman dan tentram serta sejahtera, rakyat tak akan tinggal diam dan berhak menuntut kembali dan mempertanyakan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
Karena sejatinya rakyatlah yang memberikan dan mempercayakan kekuasaan itu, bagaiman para pemimpin bangsa ini bisa berada di antara kekuasaan itu adalah pemberian rakyat.
Tidak akan mungkin seorang Jokowi, Maruf Amin, para legislatif, menterinya dan pejabat lainnya dapat memperoleh kedudukan itu tanpa ada suara rakyatnya.
Rakyat sangat berhak mengkritik, berpendapat, mengadu, berkeluh kesah manakala ada yang dirasakan dari kekuasaan itu semakin jauh keberpihakannya kepada rakyat.
Oleh karena itu, seyogiyanya kekuasaan yang telah di mandatkan rakyat ini, agar dapatnya di kelola sebaik baiknya, dengan tidak hanya menjadikan rakyat sebagai obyek kekuasaan semata, tetapi membuktikan bagaimana kekuasaan itu dapat diterima oleh rakyat.
Rakyat hanya menuntut bukti dari berbagai hal yang dijanjikan, rakyat tidak ingin terkhianati dengan kekuasaan yang kedepannya malah semakin tidak berpihak kepada rakyat.
