Presiden RI Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi berencana akan menambah lagi 6 (enam) Posisi Jabatan Wakil Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Terkait rencana Jokowi ini dikatakan juga oleh Kepala Staf Presiden RI Moeldoko dalam rilis resminya, yang membenarkan bahwa akan ada rencana penambahan jabatan Wakil Menteri, namun Moeldoko belum memastikan pos Menteri mana saja yang akan bersanding dengan Wamen.
Seperti diketahui juga Jokowi akan menghidupkan kembali posisi jabatan Wakil Panglima TNI dalam struktur organisasi Institusi TNI.
Mengenai rencana Jokowi ini menuai beragam tanggapan, kritikan, opini dan pertanyaan, khususnya menyoal penambahan jabatan Wakil Menteri, seurgensi apakah sebenarnya hal itu dilakukan.
Padahal 12 jabatan posisi Wamen yang sebelumnya saja dinilai terlalu banyak, dan dinilai publik masih terlalu gemuk serta dikhawatirkan semakin memperpanjang ranah birokrasi.
Namun kini justru Jokowi malah berkeinginan menambah lagi 6 posisi jabatan Wamen, sehingga total wamen yang ada menjadi berjumlah 18 Wamen dan ini juga berarti sama pada era SBY ada 18 Wamen di Kementerian.
Kemudian menyangkut menghidupkan kembali posisi jabatan Wakil Panglima TNI, kalau dianalisa dari hasil bagian program kerja  restrukturisasi TNI yang telah dijalankan juga oleh pemerintah sendiri, kiranya pengaktifan posisi strategis Wakil Panglima TNI masih dapat ditolerir.
Dengan semakin dihadapakan tuntutan tugas pertahanan yang semakin kompleks, tuntutan restrukturisasi TNI oleh pemerintah dan rantai Komando organisasi TNI maka posisi jabatan Wakil Panglima TNI bisa diterapkan dilapangan.
Seperti diketahui program kerja restrukturisasi TNI secara bertahap oleh pemerintah, telah menghasilkan satuan satuan baru TNI seperti, Kogabwilhan, Koopsus dan berbagai satuan dan jajaran baru lainnya.
Maka dikaitkan dengan tugas kedepan posisi Wakil Panglima TNI sangat berperan membantu tugas Panglima TNI dalam melaksanakan tugas tugasnya.
Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Jokowi juga ingin menambah sejumlah jabatan wakil menteri, apakah sudah benar benar mendesak, apakah malah tidak menyebabkan Kabinet Menteri Indonesia Maju semakin gemuk dan apakah tidak bertentangan juga dengan tujuan dan janji Jokowi untuk memangkas birokrasi?
Beragam pertanyaan ini umumnya banyak mencuat dikalangan publik maupun para pihak berkompeten lainnya, bahkan sampai ada kritik keras bernada sindiran konotatif, bahwa penambahan sejumlah pos Wamen tersebut adalah bagi bagi kuasa, untuk mengakomodir jatah Partai Koalisi pendukung Jokowi yang belum kebagian jatah di kabinet Menteri Jokowi.
Sementara itu Kepala Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi  Fajroel Rahman menyampaikan alasan Jokowi menambah lagi pos jabatan Wamen adalah untuk keperluan penajaman prioritas dan tugas khusus sesuai bidang Kementerian.
Namun kalau melihat berbagai ragam kritikan dan tanggapan, nampaknya banyak yang menyatakan bahwa bila rencana tersebut tetap diterapkan maka jelaslah sudah hal ini adalah bagian dari kepentingan politik praktis.
Posisi Jokowi sepertinya masih tersandera dan ewuh pakewuh bila tidak membalas budi kepada partai pendukungnya yang belum kebagian jatah di pemerintahannya.
Seperti dikabarkan, beberapa partai pengusung Jokowi yang belum memperoleh jatah di kabinet sudah mulai ancang ancang dan menyiapkan kadernya, seperti PBB besutan Yusril Ihza Mahendra yang sudah mulai kasak kusuk mempersiapkan diri.
Lalu apakah benar itu murni karena alasan prioritas dan tugas khusus? Hal ini masih menjadi tanda tanya besar, untuk dilihat dari sudut pandang mananya?
Sebab keberadaan para pejabat Dirjen dikementerian dinilai sudah cukup mewakili bila dihadapkan dengan penajaman prioritas dan kekhususan, karena sudah dibagi sesuai bidang yang dibutuhkan.
Malah sebenarnya keberadaan beberapa jabatan Dirjen ini juga masih dinilai terlalu gemuk karena birokrasi yang dijalankan masih berjenjang terlalu panjang.
Lalu, bagaimana kisahnya komitmen Jokowi memangkas birokrasi, kalau Kabinetnya sendiri malah makin bertambah gemuk lagi. Tentu saja bisa kita lihat bila diimplementasikan dalam istilah orang, maka orang yang kegemukan bisa menyebabkan obesitas dan pasti akan lamban gerakannya, kurang lincah, dan mudah lelah.
Begitu juga bila kembali di implementasikan dalam Kabinet Jokowi yang dinilai semakin kegemukan saja, bisa jadi urusan urusan birokrasi malah akan semakin repot dan rumit karena adanya posisi Wamen tersebut.
Perlu dicatat penyakit Obesitas akibat kegemukan dapat menyebabkan dampak fatal pada penderitannya, begitu juga bila di ejawantahkan dalam kabinet Jokowi yang dapat diartikan akan semakin terkuaknya latar belakang penyebab gemuknya Kabinet Jokowi.
Apakah murni untuk program kerja atau hanya untuk bagi bagi jatah kekuasaan belaka. Sehingga semua itu akan terkuak sejalan seiring waktu.
Selain itu juga makin gemuknya kabinet Jokowi ini, diduga juga bisa menyebabkan ketidak efektifan pelaksanaan tugas kedepannya, dan diprediksikan akan sering terjadi gonta ganti pejabatnya, atau sering terjadi reshufle kabinet.
Dan bila kedepan prediksi ini dapat terjadi, maka ini merupakan sebuah aib yang cukup memalukan, ini karena sebuah reshufle kabinet itu sejatinya adalah mem-PHK-kan menteri atau wamen serta pejabat setingkatnya yang dinilai tidak bisa bekerja dengan baik dan kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Sejatinya, organisasi Kementerian terkait dengan pejabat menteri dan wamen lebih ramping dinilai lebih efektif dalam pelaksanaan tugas.
Bila boleh berkaca pada sejumlah negara didunia yang kementeriannya ramping ternyata lebih efektif, karena kementeriannya hanya berkisar antara 20 sampai 25 kementerian saja, para pejabat Wamen paling banter berkisar hanya 4 saja.
Bandingkan dengan Indonesia yang berjumlah 34 kementerian dan ditambah 12 pejabat Wamen, dan rencananya akan bertambah menjadi total 18 pejabat Wamen.
Bila itu tetap dilaksanakan maka Jokowi saat ini malah dinilai makin melangkah mundur kebelakang mengikuti jejak pemerintahan yang sebelum sebelumnya. Bukannya malah maju kedepan membuat gebrakan baru merampingkan dan mengefektifkan jumlah kementerian. Jokowi malah justru semakin membuat bingung masyarakat, tentang rencananya tersebut.
Tapi yang jelas seiring sejalan waktu, Bagaimana kedepannya jalannya roda pemerintahan yang dinahkodai Jokowi akan semakin terlihat.
Rakyat pastinya akan dapat menilai seperti apa jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi diperiode keduanya di negeri ini, apakah sesuai dengan komitmen visi misi yang dicanangkan atau malah tidak sejalan dengan komitmen yang dicanangkan tersebut, biarlah waktu yang akan membuktikannya.
Semoga bermanfaat.
