Apakah murni untuk program kerja atau hanya untuk bagi bagi jatah kekuasaan belaka. Sehingga semua itu akan terkuak sejalan seiring waktu.
Selain itu juga makin gemuknya kabinet Jokowi ini, diduga juga bisa menyebabkan ketidak efektifan pelaksanaan tugas kedepannya, dan diprediksikan akan sering terjadi gonta ganti pejabatnya, atau sering terjadi reshufle kabinet.
Dan bila kedepan prediksi ini dapat terjadi, maka ini merupakan sebuah aib yang cukup memalukan, ini karena sebuah reshufle kabinet itu sejatinya adalah mem-PHK-kan menteri atau wamen serta pejabat setingkatnya yang dinilai tidak bisa bekerja dengan baik dan kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Sejatinya, organisasi Kementerian terkait dengan pejabat menteri dan wamen lebih ramping dinilai lebih efektif dalam pelaksanaan tugas.
Bila boleh berkaca pada sejumlah negara didunia yang kementeriannya ramping ternyata lebih efektif, karena kementeriannya hanya berkisar antara 20 sampai 25 kementerian saja, para pejabat Wamen paling banter berkisar hanya 4 saja.
Bandingkan dengan Indonesia yang berjumlah 34 kementerian dan ditambah 12 pejabat Wamen, dan rencananya akan bertambah menjadi total 18 pejabat Wamen.
Bila itu tetap dilaksanakan maka Jokowi saat ini malah dinilai makin melangkah mundur kebelakang mengikuti jejak pemerintahan yang sebelum sebelumnya. Bukannya malah maju kedepan membuat gebrakan baru merampingkan dan mengefektifkan jumlah kementerian. Jokowi malah justru semakin membuat bingung masyarakat, tentang rencananya tersebut.
Tapi yang jelas seiring sejalan waktu, Bagaimana kedepannya jalannya roda pemerintahan yang dinahkodai Jokowi akan semakin terlihat.
Rakyat pastinya akan dapat menilai seperti apa jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi diperiode keduanya di negeri ini, apakah sesuai dengan komitmen visi misi yang dicanangkan atau malah tidak sejalan dengan komitmen yang dicanangkan tersebut, biarlah waktu yang akan membuktikannya.
Semoga bermanfaat.
