Beragam pertanyaan ini umumnya banyak mencuat dikalangan publik maupun para pihak berkompeten lainnya, bahkan sampai ada kritik keras bernada sindiran konotatif, bahwa penambahan sejumlah pos Wamen tersebut adalah bagi bagi kuasa, untuk mengakomodir jatah Partai Koalisi pendukung Jokowi yang belum kebagian jatah di kabinet Menteri Jokowi.
Sementara itu Kepala Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi  Fajroel Rahman menyampaikan alasan Jokowi menambah lagi pos jabatan Wamen adalah untuk keperluan penajaman prioritas dan tugas khusus sesuai bidang Kementerian.
Namun kalau melihat berbagai ragam kritikan dan tanggapan, nampaknya banyak yang menyatakan bahwa bila rencana tersebut tetap diterapkan maka jelaslah sudah hal ini adalah bagian dari kepentingan politik praktis.
Posisi Jokowi sepertinya masih tersandera dan ewuh pakewuh bila tidak membalas budi kepada partai pendukungnya yang belum kebagian jatah di pemerintahannya.
Seperti dikabarkan, beberapa partai pengusung Jokowi yang belum memperoleh jatah di kabinet sudah mulai ancang ancang dan menyiapkan kadernya, seperti PBB besutan Yusril Ihza Mahendra yang sudah mulai kasak kusuk mempersiapkan diri.
Lalu apakah benar itu murni karena alasan prioritas dan tugas khusus? Hal ini masih menjadi tanda tanya besar, untuk dilihat dari sudut pandang mananya?
Sebab keberadaan para pejabat Dirjen dikementerian dinilai sudah cukup mewakili bila dihadapkan dengan penajaman prioritas dan kekhususan, karena sudah dibagi sesuai bidang yang dibutuhkan.
Malah sebenarnya keberadaan beberapa jabatan Dirjen ini juga masih dinilai terlalu gemuk karena birokrasi yang dijalankan masih berjenjang terlalu panjang.
Lalu, bagaimana kisahnya komitmen Jokowi memangkas birokrasi, kalau Kabinetnya sendiri malah makin bertambah gemuk lagi. Tentu saja bisa kita lihat bila diimplementasikan dalam istilah orang, maka orang yang kegemukan bisa menyebabkan obesitas dan pasti akan lamban gerakannya, kurang lincah, dan mudah lelah.
Begitu juga bila kembali di implementasikan dalam Kabinet Jokowi yang dinilai semakin kegemukan saja, bisa jadi urusan urusan birokrasi malah akan semakin repot dan rumit karena adanya posisi Wamen tersebut.
Perlu dicatat penyakit Obesitas akibat kegemukan dapat menyebabkan dampak fatal pada penderitannya, begitu juga bila di ejawantahkan dalam kabinet Jokowi yang dapat diartikan akan semakin terkuaknya latar belakang penyebab gemuknya Kabinet Jokowi.
