Sejarah dan Relevansi Wajib Militer sebagai Kebijakan Pertahanan Korea Selatan

Perang Korea merupakan perang yang terjadi di Semenanjung Korea antara Korea Selatan dengan Korea Utara yang berakhir dengan adanya gencatan senjata. Akan tetapi, dengan tidak adanya perjanjian damai yang disepakati dan ditangani secara teknis oleh kedua belah pihak maka hingga saat ini Korea Selatan dan Korea Utara dianggap masih berperang. 

Dengan kondisi wilayah geopolitik yang sangat dekat menyebabkan baik negara Korea Selatan dan Korea Utara meningkatkan pertahanan keamanan negaranya. Salah satu kebijakan pertahanan yang dijalankan oleh Korea Selatan adalah wajib militer. Artikel ini akan membahas mengenai sejarah dan sebab-sebab diberlakukannya wajib militer serta relevansi kebijakan pertahanan tersebut pada masa ini.

Sistem wajib militer (conscription) adalah sistem yang mewajibkan warga negara untuk melakukan kewajiban militer secara paksa sebagai tujuan bela negara. Seluruh warga negara yang telah usianya telah memenuhi syarat sesuai dengan ketetapan dalam Undang-undang harus melayani sebagai tentara untuk negara sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. 

Secara umum, sistem pelayanan militer terbagi menjadi dua, yaitu sistem wajib militer dan sistem militer sukarela. Pemerintah Korea Selatan menerapkan sistem wajib militer guna pembelaan pertahanan nasional.

Kronologi Sejarah Wajib Militer di Korea Selatan

Dikutip dari situs administrasi anggota militer Korea Selatan (Military Manpower Administration), wajib militer universal sudah dilakukan sejak Korea masih dengan sistem kekaisaran. 

Pada masa Dinasti Goryeo (918-1392), sejumlah musuh asing sering menginvasi wilayah kerajaan. Untuk mengatasi situasi militer tersebut, diberlakukan lah kebijakan sistem ganda yakni dengan adanya tentara profesional regular serta tentara cadangan. Secara sederhana, masyarakat sebagai tentara cadangan dapat tetap beraktivitas secara kondusif saat kondisi damai dan hanya dimobilisasi ketika terjadi situasi darurat. Walaupun kerajaan dalam kondisi damai, wajib militer tetap diberlakukan.

Kemudian, beralih ke masa Dinasti Joseon, sistem wajib militer tetap ada. Namun, terdapat sejumlah kontroversi pada masa ini misalnya persyaratan dinas militer dapat ditiadakan, namun harus memberi imbalan pada pemerintah berupa kain. Cara pembayaran ini dinilai membebani rakyat. 

Pada akhir pemerintahan Joseon, sejumlah kelompok aristokrat dibebaskan untuk tidak mengikuti wajib militer. Kemudian, diketahui bahwa pemerintah mendaftarkan bayi dan warga yang telah meninggal untuk wajib militer agar pemerintah mendapat iuran pajak yang lebih banyak dari masyarakat. Beberapa peristiwa tersebut mendatangkan kritik hebat dan menjadi alasan Dinasti Joseon akhirnya mengalami keruntuhan.

Pada tahun 1894,dilakukan upaya untuk reformasi wajib militer secara modern. Sistem wajib militer modern ini berisikan aturan-aturan yang merinci usia, peran, batas waktu layanan, dan rencana perekrutan pada masa damai dan perang namun menjadi hukum mati atas terjadinya Aneksasi Jepang atas Korea pada tahun 1910. 

Pada masa penjajahan Jepang, wajib militer tetap diadakan yang diatur oleh pemerintahan Jepang dengan marak terjadinya budaya kekerasan sehingga banyak warga Korea Selatan yang lari dari pelaksanaannya wajib militer tersebut. Keadaan ini tidak banyak berubah ketika Korea Selatan telah merdeka di masa Ryhee Seung-Man selaku presiden pertama Korea Selatan yang otoriter. 

Pada masa pemerintahan Park Chung-hee yang terkenal sebagai pemimpin diktator (1961-1979), kebijakan wajib militer ini semakin dilaksanakan secara agresif yang mengakibatkan rakyat menderita.

Setidaknya terdapat tiga faktor yang mendorong mengapa wajib militer di Korea Selatan masih berlaku hingga saat ini.
1.      Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong dilaksanakannya sistem wajib militer untuk mempertahankan keamanan Korea. Setelah dijajah oleh Jepang dan terlibat Perang saudara selama tiga tahun membuat pendapatan per kapita negara Korea selatan menurun tajam dan membawa negara ini jatuh dalam jurang kemiskinan. 

Pasca Perang Korea, dibutuhkannya peralatan perang untuk mempertahankan keamanan negara terutama dari ancaman Korea Utara. Sistem wajib militer inilah yang dapat digunakan untuk sistem pertahanan Korea Selatan pada masa itu. Hal ini lebih baik jika dibandingkan harus membayar upah atau gaji kepada prajurit mengingat Korea Selatan saat itu masih mengalami kemiskinan.

2.      Faktor Politik Keamanan

Perang Korea pada tahun 1953 yang berakhir dengan gencatan senjata tanpa adanya perjanjian damai membuat masing-masing kedua negara dianggap sebagai ancaman satu sama lain. Oleh karena itu, Korea Selatan mempertahankan sistem wajib militer sebagai alat pertahanan sampai saat ini.

3.      Nasionalisme Korea Selatan

Salah satu alasan sistem wajib militer dipertahankan hingga saat ini adalah untuk membangun kembali nasionalisme masyarakat Korea Selatan pasca terjadinya perang saudara akibat perbedaan ideologi yang mengakibatkan Korea terbagi menjadi dua wilayah.

Kebijakan Sistem Wajib Militer di Masa Modern

Kebijakan wajib militer Korea Selatan di masa sekarang telah mengalami banyak perbaikan dan kemudahan untuk warga Korea. Laki-laki dengan usia 18-28 tahun sudah bisa mengikuti wajib militer dengan melakukan berbagai pemeriksaan fisik dan mental terlebih dahulu. 

Terdapat pengecualian bagi yang tidak bisa mengikuti wajib militer akibat memiliki penyakit secara serius baik fisik maupun mental. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memutuskan untuk mengurangi masa wajib militer dari yang sebelumnya 21 bulan menjadi sekurang-kurangnya 18 bulan. 

Untuk angkatan udara, pengurangan masa wajib militer juga terjadi, yakni dari 24 bulan menjadi 22 bulan. Sementara, untuk pekerja layanan publik, masa wajib militer dikurangi dari 24 bulan menjadi 21 bulan. Kemudian, untuk mereka yang ditugaskan pada layanan industri terampil dalam tugas cadangan dikurangi masa wajib militernya dari 26 bulan menjadi 23 bulan.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga memberikan kelonggaran pada saat wajib militer. Pada tahun 2018 misalnya, peserta wajib militer diuji coba untuk boleh menggunakan ponsel setelah selesai bertugas. Mendapatkan respon positif atas kebijakan tersebut, maka pada Juli 2020, Kementerian Pertahanan Korea Selatan memutuskan secara resmi memperbolehkan prajurit militer menggunakan ponsel dengan pembatasan waktu dan situs tertentu. 

Kebijakan selanjutnya yaitu pada Agustus 2018 Kementerian Pertahanan Korea Selatan melakukan uji coba memperbolehkan peserta meninggalkan tempat pelatihan untuk urusan pribadi sebanyak dua kali dalam sebulan. 

Uji coba tersebut ternyata menuai banyak manfaat dan membuat komunikasi antara militer dengan masyarakat sipil menjadi sipil menjadi semakin baik serta moral prajurit juga semakin meningkat Selain itu, peserta tetap dapat mengurus persoalan pribadi, mengembangkan keterampilan, mendapat perawatan medis di luar kamp militer dan memiliki istirahat cukup untuk melanjutkan tugas. Pada Februari 2019, masa uji coba berakhir dan kebijakan itu pun diterapkan secara permanen.

Sistem Wajib Militer Apakah Masih Relevan?

Menurut Penulis, kebijakan wajib militer Korea Selatan ini telah mendapatkan banyak modifikasi dalam penyesuaiannya terhadap sikap masyarakat yang mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman, Jika dibandingkan dengan sistem wajib militer pada masa lalu yang cenderung otoriter, pada masa ini sistem tersebut telah dapat berhasil mengikuti perkembangan masyarakat Korea Selatan sebagai negara demokrasi.

Ketegangan hubungan dan ancaman nuklir dari Korea Utara juga menjadi faktor kuat mengapa sistem wajib militer tidak dihapuskan. Misalnya baru-baru ini terjadi ketegangan ketika Korea Utara memberikan ancaman kepada Korea Selatan untuk menyerang Seoul. 

Hal ini terjadi dikarenakan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Wook memberikan pendapat bahwa kemampuan militer mereka cukup kuat untuk menyerang Korea Utara. Perkataan Menteri Pertahanan Korea Selatan ini membuat panas Korea Utara, adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong berkata bahwa pendapat tersebut malah menjadikan hubungan antara dua negara tersebut semakin keruh. Ia juga menegaskan bahwa Korea Utara siap menggunakan senjata nuklir mereka jika Korea Selatan menyerang. 

Reunifikasi juga dapat dikatakan sulit untuk terjadi terutama faktor dari masyarakat Korea sendiri yang saling berseberangan dalam hal ideologi. Dengan keadaan yang masih memanas seperti ini, maka kebijakan wajib militer menjadi sangat penting untuk tetap dilaksanakan oleh Korea Selatan.