"Selain itu, cuma IPHI yang dipimpin Pak Erman Suparno yang diakui Menteri Hukum dan HAM," tambahnya.
Rahudman mengatakan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan IPHI. Di antaranya melakukan verifikasi terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang membuat resah masyarakat.
"Kita harus mempunyai peran terutama mengenai verifikasi KBIHU dan urusan haji. Kita harus ikut mewarnai di Sumut ini. Dan Rahudman akan melakukan itu," pungkasnya. (Cc.FAD)
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!