"Selain itu, cuma IPHI yang dipimpin Pak Erman Suparno yang diakui Menteri Hukum dan HAM," tambahnya.
Rahudman mengatakan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan IPHI. Di antaranya melakukan verifikasi terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang membuat resah masyarakat.
"Kita harus mempunyai peran terutama mengenai verifikasi KBIHU dan urusan haji. Kita harus ikut mewarnai di Sumut ini. Dan Rahudman akan melakukan itu," pungkasnya. (Cc.FAD)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!