Adu Strategi di Pilihan Raya Enam Negeri Malaysia

Tahun ini (2023), ada enam negeri atau negara bagian yang akan melakukan by-election atau Pilihan Raya Negeri (PRN) Malaysia. Dikuti eCenteral SPR atau KPU Malaysia telah mengumumkan tanggal pemungutan suara PRN 2023 jatuh pada tanggal 12 Agustus 2023. Utusan Malaysia juga mengakabarkan tanggal-tanggal penting seperti tanggal penamaan calon jatuh pada tanggal 29 Juli 2023. Kenam negeri atau negara bagian tersebut adalah Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, Trengganu, dan Pulau Pinang.

Ujian Pertama Unity Government PH-BN

Pilihan Raya Negeri tahun 2023 ini berbeda dan penuh dilema dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun hanya melibatkan dua konstestan utama dalam PRN ini, tetapi drama dan setiap peristiwa terutama masa kampanya dari kedua partai laya mendapatkan perhatian.

Kedua kontestan utama tersebut adalah Koalisi Gabungan yang kini menjadi pemerintah di dalam parlemen melawan Koalisi Perikatan Nasional (National Alliance).

Hal yang sangat menarik dan menjadi sebuah naratif politik baru di Malaysia saat ini adalah perjalanan Koalisi Gabungan yang diketuai oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. 

Koalisi Gabungan yang memiliki banyak seperti Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani, dan Kerajaan PH (Pakatan Harapan) -- BN (Barisan Nasional) merupakan hasil koalisi yang dibentuk sebagai solusi dari deadlock atau hang parliament pada pemilu Malaysia tahun 2022 lalu.

Gabungan dari koalisi partai politik mungkin sesuatu yang baru bagi rakyat Malaysia. Meskipun menggandeng partai oposisi atau yang berlawanan bukan sebuah hal baru di dalam politik Malaysia.

Tetapi kali ini, hal yang membuat tidak mudah adalah menerima 'lawan sejati' untuk duduk bersama di dalam sebuah kabinet. Karakteristik sosio-kultural Malaysia sangat berbeda dengan rakyat Indonesia. Dinamika politik Malaysia dalam hal politik cenderung cukup tenang dan memilih transisi yang pelan dan hati-hati.

Berbeda dengan kondisi politik Indonesia yang sudah cukup sering berhadapan dengan revolusi atau reformasi yang dicirikan dengan perubahan sosial cepat dan masif.

Ada cerita unik di sebalik pembentukan "Kerajaan Perpaduan" ini. Apabila diamati dengan cermat dan ditelusuri dengan lebih teliti, tokoh atau pemimpin utama koalisi ini adalah mantan kader Grand Old Party Malaysia -- UMNO. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri adalah mantan deputy (timbalan) ketua partai UMNO yang kemudian dipecat gara-gara berselisih paham dengan Mahathir Mohammad pada tahun 1998 silam. 

Sementara Zahid Hamidi sendiri yang sekarang menjabat sebagai ketua partai UMNO sebenarnya juga adalah "loyalist" Anwar Ibrahim. Sehingga, bukan mustahil bagi dua koalisi utama (PH & BN) untuk bekerjasama dalam sebuah kabinet. Tentu saja melalui lobby-lobby yang berakhir dengan kontrak politik seperti sekarang ini.

Meskipun selama 8 bulan ini, kinerja gabungan koalisi ini nampak berjalan dengan smooth, masih ada beberapa pihak baik dari dalam partai koalisi maupun dari luar koalisi (oposisi) yang meramalkan bahwa kerja sama PH dan BN tidak akan bertahan lama. Berbagai lagu-lagu sumbang telah dilontarkan oleh oposisi (pembangkang) seperti "kawin paksa" yang berniat mengubah image menjadi "keterpaksaan" kerja sama politik antara PH dan BN.

Belum lagi perlawanan seperti "cakap tak serupa bikin" yang sengaja dibuat oleh pihak PN untuk menurunkan citra Anwa Ibrahim sebagai perdana menteri. 

Sebagian besar serangan dari PN berupa penurunan citra terhadap para pemimpin PH dan BN. Melihat dan mendengarkan lagu-lagu bernada sumbang ini, respon dari pimpinan PH dan BN tidak begitu cepat dan cenderung enggan melayani atau membalas umpan koalisi PN yang kini menjadi oposisi. Datuk Seri Anwar Ibrahim terlihat lebih fokus bekerja sebagai perdana menteri terutama mengejar target dalam melunasi hutang-hutang yang ditanggung negara dan memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia pasca pandemi COVID-19. Terlihat sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim  tidak "grusah-grusuh" dalam menyusun strategi untuk melawan koalisi PN.

Menjelang PRN 2023, Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi mulai membuka satu-per-satu kotak pandora yang ditakuti oleh pihak oposisi. Mulai dari kasus "sunat" APBN oleh PN semasa pandemi COVID-19, hingga yang terbaru adalah kasus pencurian nadir bumi atau Rare Earth Element (REE) menteri besar Kedah Sanusi Mohd Noor. Isu yang paling dikenal dari kotak pandora koalisi PN adalah Jana Bumiputera Wibawa (Jana Wibawa) merupakan dana proyek yang dikhususkan untuk kontraktor bumiputera (Melayu). 

Jana Wibawa bahkan menyeret nama mantan perdana menteri Mahiaddin Yassin yang sekarang menjabat ketua koalisi PN untuk diperiksa polisi atas kasus ini.

Terbaru, pihak PH dan BN mengeluarkan isu pencurian REE yang dilakukan oleh menteri besar Kedah Sanusi Mohd Noor yang juga merupakan anggota dari PN. Mengutip dari AstroAwani kantor menteri besar Kedah mendapatkan denda RM500.000 (sekitar Rp 1 Milyar) karena terlibat pencurian nadir bumi atau REE.

Peluang Kemenagan PH-BN

Dilihat secara kasat mata, hanya tiga negeri (negara bagian) saja yang terkategori sebagai "kursi selamat". Dengan kata lain, tiga negara bagian ini yang memiliki kans terbesar untuk dimenangkan dua gabungan koalisi ini (PH-BN). Ketiga negara bagian ini adalah Negeri Sembilan, Selangor, dan Pulau Pinang. Makna yang lebih dalam lagi adalah 50% kemenangan dari total potensi yang ada telah berhasil diraih oleh gabungan ini.

PH-BN menggencarkan strategi saling memberikan pilihan bagi salah satu PH atau BN. Strategi mendulang suara ini cukup realistis dan akan memberikan jumlah suara yang akan berlipat ganda kepada calon-calon dari PH atau BN. Tantangan besar dari strategi ini adalah meyakinkan masing-masing anggota atau calon pemilih potensial untuk memilih di hari pemungutan suara.

Ditambah lagi, serangan bertubi-tubi dari PN yang sedang siap mengincar suara dari UMNO untuk memilih PN karena mengklaim mereka saja yang sekarang sebagai satu-satunya suara melayu tulen di parlemen.

Negara bagian lain yang cukup potensial untuk dimenangkan gabungan PH-BN adalah Kedah. Kerja keras PH-BN akan bertumpu di Kedah. Persiapan yang baik melalui pemberian pemahaman dengan kinerja PH-BN yang sekarang di kabinet.

Kedah memiliki karakteristik yang kurang lebih 11-12 dengan negara-negara bagian kubu kuat PN seperti Kelantan dan Terengganu. Tetapi masih ada kans cukup besar dibalik kemiripan dengan Kelantan & Terengganu yaitu komposisi parlemen yang cukup berimbang antara PH-BN dengan PN hasil PRN sebelumnya. Sehingga, tim sukse PH-BN memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk meyakinkan pemilih potensial dibandingkan dengan Kelantan dan Terengganu.

Apabila PH-BN kalah pada PRN nanti?

Kegiatan atau rancangan yang memiliki tujuan besar pastilah telah melalui proses perencaan yang baik, terlebih lagi kegiatan yang dilaksanan kana berdampak di masa yang akan datang. Pilihan Raya Negeri (PRN) tidak hanya kematangan perencanaan semata, melainkan juga berbagai skenario dari berbagai kemungkinan yang akan diperoleh kelak.

Sebagai gabungan partai yang sedang berkuasa di pemeritahan pusat sekarang ini, PH-BN tentu telah membuat skenario atau naratif mengenai apa yang akan dilakukan jika kalah dalam PRN 2023. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh PH-BN lakukan jika mengalami kekalahan dalam PRN 2023?

Pertanyaan ini tentu sangat relatif dan hanya pimpinan gabungan PH-BN yang akan tahu sebaiknya yang dilkukan untuk membuat gabungan ini tetap mendapatkan hati rakyat. Hal yang paling jelas dan realistis dilakukan jika kalah dalam PRN 2023 adalah berusaha mendapatkan kembali hati (kepercayaan) rakyat untuk tetap mendukung gabungan PH-BN atau Madani.

Mendapatkan kembali kepercayaan rakyat tentu bukan hal yang mudah, tetapi melihat posisi mereka yang sedang di dalam pemerintahan, tentu menjadi keuntungan kompetitif tersendiri dibandingakn koalisi PN.

Kepercayaan rakyat dapat diperoleh kembali melalui  program-program atau kebijakan yang mampu menarik perhatian masyarakat. Isu yang sedang cukup lantang dan masih berlanjut sekarang di Malaysia adalah biaya hidup atau kenaikan harga sembako.

Selain program RAHMAH yang sudah diluncurkan tahun lalu, gabungan PH-BN juga dapat memiliih melancarkan program-program lain seperti menaikkan harga minimal getah karet, memberikan subsidi atau program ketahanan pangan, dan sebagainya. Program-program seperti ini tentu saja akan menarik kembali kepercayaan rakyat kepada PH-BN.

Namun demikian, usaha-usaha menarik kembali kepercayaan rakyat sebagai salah satu skenario kekalahan PRN 2023 tidak akan berjalan dengan mulus apabila gabungan PH-BN tumbang. Sebab, perlu diingat bahwa kinerja politik Anwar Ibrahim dalam PH-BN akan dievaluasi oleh BN (Barisan Nasional) sebagai koalisi utama, tetapi juga akan dilihat oleh koalisi-koalisi partai politik lain seperti GPS (Gabungan Parti Serawak) dan GRS (Gabungan Rakyat Serawak). 

Apabila Anwar Ibrahim gagal dalam memenangkan PRN 2023, akan dilihat sebagai sebuah bentuk kegagalan Anwar Ibrahim dalam mengatur atau menjaga kepercayaan anggota parlemen yang berada di dalam pemerintahan. Sehingga, kemungkinan Anwar Ibrahim harus meraih kepercayaan anggota parlemen terlebih dahulu, kemudian meraih kepercayaan rakyat secara keseluruhan.