Tahun ini (2023), ada enam negeri atau negara bagian yang akan melakukan by-election atau Pilihan Raya Negeri (PRN) Malaysia. Dikuti eCenteral SPR atau KPU Malaysia telah mengumumkan tanggal pemungutan suara PRN 2023 jatuh pada tanggal 12 Agustus 2023. Utusan Malaysia juga mengakabarkan tanggal-tanggal penting seperti tanggal penamaan calon jatuh pada tanggal 29 Juli 2023. Kenam negeri atau negara bagian tersebut adalah Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan, Trengganu, dan Pulau Pinang.
Ujian Pertama Unity Government PH-BN
Pilihan Raya Negeri tahun 2023 ini berbeda dan penuh dilema dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun hanya melibatkan dua konstestan utama dalam PRN ini, tetapi drama dan setiap peristiwa terutama masa kampanya dari kedua partai laya mendapatkan perhatian.
Kedua kontestan utama tersebut adalah Koalisi Gabungan yang kini menjadi pemerintah di dalam parlemen melawan Koalisi Perikatan Nasional (National Alliance).
Hal yang sangat menarik dan menjadi sebuah naratif politik baru di Malaysia saat ini adalah perjalanan Koalisi Gabungan yang diketuai oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.Â
Koalisi Gabungan yang memiliki banyak seperti Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani, dan Kerajaan PH (Pakatan Harapan) -- BN (Barisan Nasional) merupakan hasil koalisi yang dibentuk sebagai solusi dari deadlock atau hang parliament pada pemilu Malaysia tahun 2022 lalu.
Gabungan dari koalisi partai politik mungkin sesuatu yang baru bagi rakyat Malaysia. Meskipun menggandeng partai oposisi atau yang berlawanan bukan sebuah hal baru di dalam politik Malaysia.
Tetapi kali ini, hal yang membuat tidak mudah adalah menerima 'lawan sejati' untuk duduk bersama di dalam sebuah kabinet. Karakteristik sosio-kultural Malaysia sangat berbeda dengan rakyat Indonesia. Dinamika politik Malaysia dalam hal politik cenderung cukup tenang dan memilih transisi yang pelan dan hati-hati.
Berbeda dengan kondisi politik Indonesia yang sudah cukup sering berhadapan dengan revolusi atau reformasi yang dicirikan dengan perubahan sosial cepat dan masif.
Ada cerita unik di sebalik pembentukan "Kerajaan Perpaduan" ini. Apabila diamati dengan cermat dan ditelusuri dengan lebih teliti, tokoh atau pemimpin utama koalisi ini adalah mantan kader Grand Old Party Malaysia -- UMNO. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri adalah mantan deputy (timbalan) ketua partai UMNO yang kemudian dipecat gara-gara berselisih paham dengan Mahathir Mohammad pada tahun 1998 silam.Â
Sementara Zahid Hamidi sendiri yang sekarang menjabat sebagai ketua partai UMNO sebenarnya juga adalah "loyalist" Anwar Ibrahim. Sehingga, bukan mustahil bagi dua koalisi utama (PH & BN) untuk bekerjasama dalam sebuah kabinet. Tentu saja melalui lobby-lobby yang berakhir dengan kontrak politik seperti sekarang ini.
