Pijakan Perdana Menteri di Kabinet Perpaduan

Krisis politik Malaysia akhirnya menemukan penyelesaian terakhir tatkala Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri ke-10.  Jalan Anwar Ibrahim menjadi perdana meteri Malaysia bukanlah jalan yang mudah. Anwar harus menunggu 24 tahun untuk menjadi perdana menteri. 

Dalam penantiannya, sudah dua kali masuk penjara dan berbagai fitnah, pengkhianatan telah dia rasakan. Meskipun demikian, Anwar Ibrahim tidak merasa bahwa tujuan utama (ultimate goal) dari karier politiknya adalah menjadi perdana menteri. Anwar Ibrahim tetap konsisten dengan agenda reformasi untuk menciptakan Malaysia yang good governance.

Kabinet Perpaduan sebagai Tatanan Politik Baru Malaysia

Selama ini, ranah politik Malaysia dikenal dunia melalui satu partai (koalisi partai) saja yaitu Barisan Nasional (National Front). Kuasa Barisan Nasional telah dimulai dari kemerdekaan Malaysia hingga jatuh kalah pada PRU 14 tahun 2018 lalu. Sebagai partai utama dalam koalisi Barisan Nasional, UMNO mau tidak mau harus berpikir keras untuk memenangkan kursi-kursi yang hilang pada PRU 14. Seberkas asa mulai terlihat ketika koalisi Barisan Nasionl (BN) menang besar dalam PRN (Pilkada) negara bagian Johor dan Melaka. Dua pilkada tingkat negara bagian menjadi salah satu sebab mengapa UMNO mendesak perdana menteri Ismail Sabri Yaakob untuk melaksanakan pemilu (PRU 15) lebih awal dari yang dijadwalkan pada Juni 2023.

Singkat cerita, Raja Malaysia Sri Paduka Yang Dipertuan Agong memperkenankan perdana menteri Ismail Sabri untuk melaksanakan PRU 15 (pemilu) pada 19 November 2022. Keputusan ini menuai kontroversi dalam politik Malaysia. Pihak pro PRU 15 yang didominasi UMNO beralasan bahwa PRU 15 merupakan chance untuk "mengubur" para "pelompat" dan mengembalikan semula kejayaan koalisi Barisan Nasional (BN). Namun demikian, pihak yang kontra PRU 15 beralasan bahwa pemilu tidak boleh dilaksanakan ketika kondisi cuaca sedang tidak baik dimana badan metereologi Malaysia memperkirakan akan terjadi badai monsoon yang berpotensi membawa curah hujan tnggi dan bencana banjir. Kondisi negara yang akan berhadapan dengan bencana tentu bukan kondisi ideal untuk melaksanaakan pemilu. 

Tidak hanya alasan banjir, pihak yang menolak keputusan PRU 15 lebih awal yang didominasi oleh dua koalisi besar utama lain yaitu Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) juga berspekulasi bahwa PRU 15 hanya untuk menyelamatkan para pemimpin UMNO saja. Perlu diketahui bahwa Datok Sri Ahmad Zahid Hamidi yang menjabat ketua umum partai UMNO sedang menjalani proses hukum terkait dugaan penyelewengan dana yayasan. Koalisi Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) memiliki keyakinan bahwa jika Barisan Nasional (BN) menang pemilu dan sanggup membentuk pemerintahan pusat, maka Ahmad Zahid Hamidi akan terbebas dari semua tuntutan hukum. 

Dua alasan ini menjadi modal utama Pakatan Harapan (PH) dan Perikatan Nasional (PN) selama berkampanye.

Alhasil, modal kampanye yang digunakan dua koalisi ini memberikan mereka posisi yang cukup menguntungkan di parlimen. Hasil resmi PRU 15 menyatakan bahwa Pakatan Harapan (PH) berhasil memperoleh 82 kursi, Perikatan Nasional (PN) memperoleh 74 kursi, dan Barisan Nasional hanya 30 kursi, sementara sisanya merupakan kursi dari independen dan partai Sabah-Serawak. 

Kondisi ini menghasilkan dead-lock bagi ketiga koalisi partai karena tidak bisa mendirikan kerajaan. Syarat kursi minimum sebuah partai atau koalisi partai dalam membentuk pemerintahan adalah 112 kursi dari 222 kursi di parlemen. Berbagai spekulasi dan kalkulasi politik di media dan masyarakat Malaysia kemudian beredar. Menanggapi kondisi ini, Raja Malaysia kemudian memanggil pejabat tinggi partai atau koalisi partai untuk membentuk sebuah kabinet antar koalisi sebagai sebuah solusi dari tidak ada partai atau koalisi partai yang mendapatkan jumlah kursi minimum. 

Di tengah-tengah spekulasi yang beredar, calon perdana menteri Muhyidin Yassin dari koalisi Perikatan Nasional (PN) mengumumkan kepada media massa bahwa dia telah mendapatkan cukup dukungan sebagai syarat minimum untuk membentuk pemerintah. Muhyidin juga menyampaikan bahwa ada 10 pemenang dari koalisi Barisan Nasional (BN) diantara anggota parlemen yang mendukungnya. Secara kalkulasi politik, Muhyidin Yassin memang menang dalam hal jumlah dukungan anggota parlemen karena berhasil mengumpulkan dukungan dari partai Sabah-Serawak ditambah 10 anggota parlemen dari Barisan Nasional (BN).

Sebuah turning-point terjadi ketika ketua umum partai UMNO, Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahwa mendukung pemerintahan antar koalisi partai dengan Anwar Ibrahim dari koalisi Pakatan Harapan sebagai perdana menteri sesuai dengan anjuran dari Raja Malaysia. Hal ini menyebabkan klaim kemenangan dari blok Perikatan Nasional (PN) yang dimpimpin Muhyidin Yassin ditolak karena secara kalkulasi politik gabungan kursi antara koalisi Pakatan Harapan (PH) dan Barisan Nasional (BN) saja sudah cukup untuk memenuhi syarat minimum dalam membentuk pemerintahan. 

Dalam acara Perhimpunan Agung (kongres tahunan partai) UMNO, Ahmad Zahid Hamidi selaku ketua umum memberikan alasan mengapa dia dan 30 anggota koalisi Barisan Nasional (BN) memberikan dukungan kepada Anwar Ibrahim dan bukan kepada Muhyidin Yassin. Alasan pertama adalah mengikuti anjuran Raya Malaysia untuk membentuk pemerintahan antar koalisi partai sebagai solusi dari tidak adanya partai atau koalisi partai yang mampu memnuhi syarat minimum membentuk pemerintahan. 

Alasan kedua adalah, Ahmad Zahid Hamidi menyakatan bahwa Barisan Nasional (BN) tidak ingin bekerja sama dengan para "pengkhianat" atau "pelompat" dari Barisan Nasional (BN). Dia juga menambahkan bahwa telah memperhitungkan secara matang "mudharat kecil" dan "mudharat besar" bagi Barisan Nasional (BN) apabila memilih mendukung Pakatan Harapan (PH) dibandingkan Perikatan Nasional (PN).

Sehingga, secara de facto posisi perdana menteri mutlak dipegang oleh Anwar Ibrahim. Kekosongan perdana menteri Malaysia secara de facto dan de jure akhirnya terselesaikan pada tanggal 24 Nopember 2022 dimana secara resmi Anwar Ibrahim dilantik sebagai perdana menteri ke-10 oleh Raja Malaysia Sri Baginda Yang Dipertuan Agong di Istana Negara.

Anwar Berdiri di atas Pijakan yang Rapuh

Meskipun pembentukan pemerintahan pasca PRU 15 berlangsung dengan damai dan lancar, tetapi masih ada spekulasi-spekulasi yang beredar di masyarakat dan khususnya internal koalisi partai terhadap pemerintahan baru di bawah perdana menteri Anwar Ibrahim. 

Spekulasi yang cukup nyaring terdengar adalah kontroversi dukungan Barisan Nasional (BN) yang diketuai oleh Ahmad Zahid Hamidi kepada Anwar Ibrahim. Spekulasi ini sangat kuat terutama di internal partai UMNO. Pihak-pihak yang tidak pro-Zahid menggunakan slogan "No Anwar, No DAP" untuk menyudutkan Ahmad Zahid Hamidi agar menarik kembali dukungan Barisan Nasional (BN) kepada Anwar Ibrahim. 

Pihak yang tidak pro-Zahid juga akan mengancam akan menjatuhkan Ahmad Zahid Hamidi ketika kongres tahunan UMNO diadakan. Tetapi yang terjadi adalah berbalik 180 dejarat, Ahmad Zahid Hamidi selaku ketua umum UMNO merangkap ketua koalisi Barisan Nasional (BN) menggunakan seluruh kuasa politiknya untuk "membersihkan" partai UMNO dari pihak-pihak yang tidak mendukungya. Hasil "bersih-bersih" ini terlihat manakala Hishammudin Hussein yaitu seorang anggota dan pejabat tinggi partai di-non-aktifkan selama enam tahun di dalam UMNO karena terbukti mendukung Muhyidin Yassin.

Apabila ditanya mengenai "bersih-bersih" ini, Ahmad Zahid Hamidi menjawab untuk kestabilan dan menghidari pengkhianatan di internal paratai UMNO. Tindakan "bersih-bersih" ini-pun menuai kontroversi karena terdengar sayup-sayup bahwa Ahmad Zahid Hamidi adalah "Anwarinas" atau loyalist kepada Anwar Ibrahim. Mengingat mereka merupakan satu tim semasa Anwar masih belum dipecat dari UMNO pada tahun 1998 silam. 

Benar atau tidak kontroversi ini, pemerintahan antar koalisi yang terbentuk masihlah ringkih, melihat kedua koalisi besar ini (PH & BN) merupakan seteru politik sengit selama hampir 25 tahun. Belum lagi spekulasi-spekulasi seperti "kahwin paksa", "cakap tak serupa bikin", dan lain sebagainya. Malaysia kini ibarat dua ular dalam satu liang.
Anwar Ibrahim yang secara resmi dilantik menjadi perdana menteri kesepuluh (PMX) harus berhati-hati dalam mengambil setiap langkah politik terutama terhadap koalisi Barisan Nasional (BN). 

Kesalahan sedikit saja yang berakibat pada penarikan kembali dukungan dari Barisan Nasional (BN) akan menyebabkan pemerintahan jatuh meskipun secara jumlah Anwar akan menjadi perdana menteri dengan syarat partai Sabah-Serawak tetap mendukung Anwar. Dalam memperkukuh atau menjaga solidaritas antara koalisi, Anwar Ibrahim memberikan nama kabinetnya dengan "Malaysia Madani" dengan tujuan semua anggota dewan yang mendukungnya memiliki persepsi yang sama terhadap pemerintahan Malaysia. Selain itu, Anwar Ibrahim juga membuat sebuah sekratariat bersama (sekber) antara Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Harapan (PH) untuk menjaga soliditas.

Di sisi lain, koalisi Perikatan Nasional (PN) yang kini menjadi pembangkang (oposisi) nampak memainkan "pemimpin zalim" kepada pemerintahan Anwar Ibrahim karena melakukan investigasi terhadap kasus Jana Wibawa dimana ada aliran dana dari luar ke dalam rekening koalisi partai Perikatan Nasional (PN) terutama pada partai Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM/BERSATU). Nampaknya, lagu-lagu "pemimpin zalim" juga akan dijadikan modal untuk kampanye pada pemilihan daerah di negara-negara bagian (PRN) bulan Juni -- Juli 2023 nanti.