Penerapan HAM terhadap Kelayakan Hidup Manusia Lanjut Usia di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Penerapan Hak Asasi Manusia Terhadap Kelayakan Hidup Manusia Lanjut Usia di Indonesia menurut Hukum Internasional

Abstrak

Kemiskinan secara tradisional dipelajari dari sudut pandang ekonomi. Namun, seiring dengan perkembangan hukum HAM internasional, kemiskinan semakin menjadi fokus ilmu hukum; hal ini dipelajari dari aspek perlindungan hak asasi manusia dan dilihat sebagai akibat dari ketidaksetaraan dan diskriminasi struktural dan institusional.

Kemiskinan ialah salah satu masalah utama yang dihadapi orang tua di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini ialah untuk menunjukkan masalah kemiskinan lansia sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga kurangnya penelitian tentang masalah ini, serta untuk membuat rekomendasi untuk penelitian masa depan. 

Dengan demikian, makalah ini memberikan gambaran umum tentang tren demografis global dan nasional, menganalisis keterpaparan orang tua di Indonesia terhadap kemiskinan dan menguraikan kerangka hukum yang ada untuk perlindungan hak-hak orang tua di tingkat nasional dan global. 

Jurnal ini juga menarik perhatian pada ageisme dan stereotip negatif dan prasangka terhadap orang tua yang bertahan dalam masyarakat dan mempengaruhi posisi orang tua dan menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam kaitannya dengan peran mereka dalam masyarakat.

Kata kunci: Kemiskinan, lanjut usia, hak asasi manusia, diskriminasi

Abstract

Poverty has traditionally been studied from an economic point of view. However, along with the development of international human rights law, poverty has increasingly become the focus of legal science; it is studied from the aspect of protecting human rights and is seen as a result of structural and institutional inequality and discrimination. Poverty is one of the main problems faced by parents around the world, including in Indonesia. Therefore, the aim of this paper is to point out the problem of elderly poverty as a form of human rights violation, but also the lack of research on this issue, as well as to make recommendations for future research. 

As such, this paper provides an overview of global and national demographic trends, analyzes the exposure of Indonesian parents to poverty and outlines the existing legal framework for the protection of parental rights at the national and global levels. The journal also draws attention to the ageism and negative stereotypes and prejudices against parents that persist in society and influence the position of parents and highlights the need for a paradigm shift in relation to their role in society.

Keywords: Poverty, elderly, human rights, discrimination,
 

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang paling mendasar dari manusia. Dalam beberapa tahun terakhir rumor telah ditayangkan mengenai pengakuan yang akan datang dari hak hari tua yang akan muncul di samping hak asasi manusia minoritas, perempuan, anak dan penyandang cacat. 

Hak asasi manusia lanjut usia merupakan topik yang telah lama diabaikan dan saat ini hak asasi manusia semakin dipertimbangkan oleh pemerintah dan pembuat kebijakan di beberapa negara, tetapi seringkali dengan cara yang serampangan. Sejauh menyangkut India, generasi yang lebih tua tidak menyadari hak asasi mereka karena tingginya prevalensi buta huruf dan kurangnya kesadaran.

Hak untuk hidup ialah hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi bahkan dalam perang atau dalam keadaan darurat. Berbeda dengan larangan penyiksaan atau perbudakan, namun hak untuk hidup bukanlah hak yang mutla. . Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang paling mendasar dari manusia. Mereka mendefinisikan hubungan antara individu dan struktur kekuasaan, terutama Negara. 

Hak asasi manusia membatasi kekuasaan negara dan, pada saat yang sama, mengharuskan negara mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan lingkungan yang memungkinkan semua orang menikmati hak asasi mereka. Populasi lansia ialah bagian masyarakat yang tumbuh paling cepat. Pada tahun 2025, lebih dari 1,2 miliar orang akan berusia enam puluh tahun atau lebih dan lebih dari tujuh puluh persen dari mereka akan tinggal di tempat yang saat ini dianggap sebagai negara berkembang. Negara maju dan berkembang menangani masalah populasi yang menua dengan cara yang berbeda.

Tren demografi penuaan populasi membawa banyak tantangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa negara-negara dengan tren penuaan populasi yang nyata kemungkinan akan menghadapi tekanan fiskal dan politik terkait sistem publik perawatan kesehatan, pensiun, dan perlindungan sosial untuk populasi lansia yang terus bertambah. Negara juga menghadapi masalah dalam memastikan partisipasi politik lansia. , inklusi sosial orang tua, kemiskinan hari tua, perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, atau secara umum, perlindungan hak-hak orang tua. 

Namun, salah satu tantangan terbesar ialah mengubah cara kita memandang populasi lansia dan menemukan cara yang efektif untuk memanfaatkan potensi mereka. Salah satu indikator posisi lansia dalam masyarakat ialah keterpaparan mereka terhadap peningkatan risiko kemiskinan baik secara global maupun di Indonesia.

Oleh karena itu, tujuan dari jurnal ini ialah untuk menunjukkan masalah kemiskinan lansia sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya penelitian tentang masalah ini, serta untuk membuat rekomendasi untuk penelitian masa depan. 

Jurnal ini memberikan gambaran tentang tren demografi global dan nasional, menganalisis paparan orang tua di Indonesia terhadap kemiskinan dan menguraikan gambaran umum kerangka hukum yang ada untuk perlindungan hak-hak orang tua di tingkat nasional dan global. 

Jurnal ini membahas tentang gagasan pokok HAM bagi lanjut usia. Rumusan masalah pertama memperkenalkan konsep hak asasi manusia. sedangkan rumusan masalah Kedua, hak asasi manusia dan orang tua, inisiatif PBB ketiga untuk hak asasi manusia dan akhirnya praktik pekerjaan sosial dalam hak asasi manusia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum8. Penelitian ini digunakan untuk melakukan kajian pada substansi dan struktur hukum, menganalisis hukum secara vertikal dan horizontal yang memberi peta dan arah bagi hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan perundang- undangan (statute approach).
 
PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Lansia

Kemiskinan ialah salah satu masalah terbesar yang dihadapi orang tua. Tidak semua orang lanjut usia itu miskin; namun, mereka memiliki risiko kemiskinan yang lebih tinggi daripada kelompok usia lainnya. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia ialah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang meliputi Lansia Potensial, Lansial Tidak Potensial, Lansia Terlantar "Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kese- jahteraan Lanjut Usia"

Di banyak masyarakat, orang tua terdiri dari jumlah yang tidak proporsional dari orang miskin, orang miskin yang terus-menerus dan yang termiskin di antara orang miskin.36 Kemiskinan dapat memperburuk pengingkaran hak asasi manusia serta membatasi pilihan dan kesempatan untuk kehidupan yang dapat ditoleransi bagi orang tua. 

Pada awal tahun 1975, Butler menyatakan bahwa tragedi usia tua bukanlah fakta bahwa kita masing-masing harus menjadi tua dan mati, tetapi bahwa proses melakukannya telah dibuat secara tidak perlu dan kadang-kadang sangat menyakitkan, memalukan, melemahkan dan mengisolasi melalui ketidakpekaan. , kebodohan dan kemiskinan.Mengapa demikian dan apa hubungan antara kemiskinan dan hak-hak orang lanjut usia?

Hak asasi manusia, antara lain, bergantung pada pengakuan atas martabat dan kesetaraan yang melekat pada semua manusia dan pada prinsip non-diskriminasi. 

Pendekatan hak asasi manusia terhadap kemiskinan dengan demikian menimbulkan pertanyaan etis mendasar tentang bagaimana orang-orang dalam kemiskinan dianggap dan diperlakukan dan tentang tanggung jawab orang lain terhadap mereka. Namun, masyarakat arus utama mendorong ke pinggiran masyarakat semua orang yang dalam beberapa hal berbeda. 

Kemiskinan dengan demikian menjadi salah satu indikator eksklusi sosial. Proses pengucilan orang miskin dari masyarakat diperparah ketika kemiskinan berinteraksi dengan perpecahan sosial seperti gender, etnisitas dan disabilitas.

Kategori ini tentu termasuk usia tua. Bejakovi menyatakan bahwa ketimpangan menyebabkan gangguan (walaupun kecil) terhadap modal sosial dan rendahnya partisipasi warga dalam kehidupan politik dan masyarakat, yang mengurangi kemungkinan mempengaruhi proses pengambilan keputusan kaum miskin. Kita juga harus memperhitungkan "rasa malu sebagai dimensi non-materi dan sosial dari kemiskinan", yang berdampak buruk bagi orang miskin.

Stereotip dan prasangka negatif terhadap orang tua telah mengakar kuat di masyarakat. Tidak banyak yang berubah sejak istilah ageisme diciptakan pada akhir 1960-an oleh Butler yang menggambarkannya sebagai "prasangka". oleh satu kelompok umur terhadap kelompok umur lainnya". Meskipun merupakan istilah lama dan jenis diskriminasi yang diakui, "ageisme" tidak bertahan dalam dokumen internasional sebagai istilah, meskipun larangan diskriminasi usia telah menjadi "semakin populer di forum internasional".

Ageisme masih dapat diterima secara sosial dan seringkali tidak dapat dikenali bahkan ketika itu terjadi pada tingkat desain dan implementasi kebijakan dan tindakan yang secara langsung mempengaruhi orang yang lebih tua. Dalam situasi ekstrim, diskriminasi di usia tua dapat mencapai tingkat yang kita bicarakan kekerasan struktural di tingkat masyarakat dan mengacu pada diskriminatif sosial, kesehatan dan kebijakan dan praktik lainnya terhadap penduduk lanjut usia, dan perlakuan yang tidak memadai dan mengganggu. pelayanan publik. 

Whitton juga percaya bahwa ageisme masih berkembang dan bahwa gerontofobia telah muncul baru-baru ini sebagai ketakutan menjadi tua atau menua, ketakutan untuk berbagi sumber daya antargenerasi yang langka dan kecenderungan untuk menganggap orang tua sebagai masalah sosial.

Sayangnya, lanjut usia ialah kelompok yang tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup tentang hak (hak asasi) mereka dan bagaimana menjalankannya, sehingga mereka dengan mudah menjadi korban. Dengan demikian, sangat penting bagi setiap negara modern untuk memerangi diskriminasi terhadap orang tua sesukses mungkin, dan untuk mengembangkan strategi pengurangan kemiskinan nasional yang berhasil. Dalam hal ini, penting untuk memperhitungkan tidak hanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tetapi juga kepekaan sosial negara terhadap kaum miskin lanjut usia. 

Dengan memerangi kemiskinan di hari tua, memastikan akses ke perawatan kesehatan yang memadai, memungkinkan orang tua untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan dalam kehidupan sosial, budaya dan politik pada umumnya, orang tua diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan yang sehat dengan kualitas yang baik. selama bertahun-tahun, kontribusi mereka kepada masyarakat diakui dan mereka memiliki kemungkinan untuk mencapai potensi penuh mereka.

Dari perspektif hak asasi manusia, kemiskinan dapat digambarkan sebagai pengingkaran hak seseorang atas berbagai kemampuan dasar---seperti kemampuan untuk mendapatkan makanan yang cukup, untuk hidup dalam kesehatan yang baik, dan untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. dan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. 

Dalam bahasa hak, dapat dikatakan bahwa seseorang yang hidup dalam kemiskinan ialah orang yang masih belum terpenuhi sejumlah hak asasinya seperti hak atas pangan, kesehatan, partisipasi politik, dan sebagainya. Hak-hak tersebut memiliki relevansi konstitutif untuk kemiskinan jika kurangnya komando seseorang atas sumber daya ekonomi berperan dalam menyebabkan tidak terwujudnya mereka.

Beberapa hak asasi manusia sedemikian rupa sehingga pemenuhannya akan membantu mewujudkan hak asasi manusia lainnya yang memiliki relevansi konstitutif dengan kemiskinan. Misalnya, jika hak atas pekerjaan diwujudkan, itu akan membantu mewujudkan hak atas pangan. Hak-hak tersebut dapat dikatakan memiliki relevansi instrumental bagi kemiskinan. Hak asasi manusia yang sama tentu saja memiliki relevansi konstitutif dan instrumental. Pedoman ini membahas hak-hak yang dianggap sangat relevan dengan kemiskinan---baik atas dasar konstitutif atau instrumental atau keduanya.

 Pendekatan hak asasi manusia menggarisbawahi sifat multidimensi kemiskinan, menggambarkan kemiskinan dalam hal berbagai kekurangan yang saling terkait dan saling memperkuat, dan menarik perhatian pada stigma, diskriminasi, ketidakamanan dan pengucilan sosial yang terkait dengan kemiskinan. 

Perampasan dan keterpurukan kemiskinan bersumber dari berbagai sumber, seperti kurangnya standar hidup yang layak, termasuk pangan, sandang dan papan, serta fakta bahwa orang miskin cenderung terpinggirkan dan terpinggirkan secara sosial. Komitmen untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia akan bertindak sebagai kekuatan melawan semua bentuk perampasan ini.

Berbeda dengan hak-hak kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, minoritas, penyandang disabilitas, anggota komunitas LGBT, pekerja migran, kelompok ras, korban penyiksaan, dll., lansia tidak memiliki perlindungan khusus di bawah perlindungan internasional. hukum melainkan dalam kerangka umum- bekerja untuk perlindungan hak asasi manusia. 

Namun, sangat sedikit ketentuan dalam hukum internasional yang secara langsung menangani hak-hak lanjut usia dan mereka ialah satu-satunya populasi rentan yang tidak memiliki instrumen internasional yang komprehensif dan/atau mengikat yang menangani hak-hak mereka secara khusus.

Dalam hal perlindungan sosial, pemerintah secara khusus telah merumuskan hal-hal yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dalam "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial" Dengan adanya Undang- Undang ini diharapkan "mampu menjadi payung bagi kaum marjinal dalam mempertahankan Hak Asasi Manusia mereka Karena Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari banyak kita temui penindasan Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap warga miskin"

Bahwasannya Tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah  untuk  perlindungan sosial  lansia. Pendekatan berbasis hak karena masalah utama  pembangunan sosial, khususnya kebijakan sosial Indonesia, adalah di satu sisi jumlah penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, dan di sisi lain  negara  memberikan perlindungan sosial. perumahan yang layak untuk lansia.

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa "secara keseluruhan Negara wajib untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam cara Salah satunya melalui Jaminan Sosial." Jaminan Sosial ialah "skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dengan adanya jaminan sosial tersebut secara tidak langsung negara telah memberikan jaminan bagi rakyatnya dalam mendapatkan kesejahteraan hidup dalam taraf yang layak. Jaminan sosial juga dapat dikatakan merupakan salah satu jalan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat miskin tersebut" Dari data para penduduk miskin tersebut terdiri dari berbagai macam golongan usia yaitu dari anak-anak hingga lansia. Termaktub secara khusus jumlah lansia yang menjadi bagian dari penduduk miskin atau di sini disebut sebagai lansia terlantar mencapai angka 2,8 juta orang.

Termasuk juga dalam lingkup daerah atau Peraturan Daerah. Meskipun dalam Undang-"Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan dalam menyelenggaran kesejahteraan sosial.

Namun tetap saja hingga saat ini di beberapa kabupaten di Indonesia belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang lansia terlantar" Sedangkan termaktub hingga saat ini ketika kita menyusuri jalan raya di beberapa kota besar masih banyak ditemui lansia terlantar yang jika diterjemahkan dalam "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mereka berhak mendapatkan pelayanan akses sosial salah satunya ialah masuk ke Panti Werdha".

Melihat lesi spesifik yang ada pada lansia, tentunya lansia membutuhkan kepedulian sosial yang khusus. Nyawa lansia sebagian besar menjadi tanggung jawab Pemerintah termasuk berbagai fasilitas yang seharusnya diterima seperti pengurangan biaya perjalanan, aksesibilitas umum, dana perlindungan hari tua, pengurangan biaya pengobatan, dll. Namun sejauh ini "pemerintah belum menetapkan peran khusus untuk membantu lansia terlantar mencapai kesejahteraan sosialnya" sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap lansia terlantar jatuh di Indonesia masih belum jelas. 

Sedangkan secara tegas telah dijelaskan dalam "Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial" WHO mencatat bahwa "perubahan sosial yang akan terjadi pada tahun 2050 sebagian besar dapat diprediksi, jadi kita dapat mengatakan dengan aman bahwa transisi demografi ke populasi yang lebih tua akan terjadi dan itulah mengapa kita perlu membuat rencana dan menerapkan kebijakan yang memungkinkan perlindungan orang tua dan meningkatkan status mereka".

Di zaman modern ini, tantangan terbesar yang terkait dengan "Fenomena penuaan populasi dalam masyarakat kita akan menjadi kemampuan untuk tetap berkomitmen pada gagasan martabat pada usia berapa pun, gagasan bahwa setiap manusia, tanpa memandang usia mereka, memiliki martabat dan hak-hak dasar yang melekat dan setara" Seperti yang telah dikatakan, kemiskinan hari tua terkait erat dengan pelanggaran berat hak-hak orang tua, kesalahpahaman tentang masalah penuaan secara umum dan dampaknya terhadap masyarakat, serta stereotip negatif & prasangka yang mengarah untuk ageisme.

Pemerintah nasional menghadapi dilema serius mengenai kebijakan ekonomi, perubahan undang-undang dan peraturan, serta kesejahteraan sosial dan reformasi sistem lainnya yang harus diterapkan untuk meningkatkan status orang tua. Masalah yang sama seriusnya ialah peningkatan jumlah lansia dan penurunan populasi usia kerja; karenanya pemerintah menghadapi masalah dengan pembayaran pensiun, serta pemeliharaan perawatan kesehatan yang mahal dan layanan lain untuk orang tua. Fakta bahwa kelompok populasi ini terus-menerus dan berkembang pesat hanya memperburuk masalah. 

Oleh karena itu, kami percaya bahwa di tingkat Indonesia kita harus fokus pada pengaturan yang sistematis dan komprehensif tentang hak dan status kelompok orang yang sangat rentan dan berkembang ini, yang sekarang tersebar di berbagai instrumen hukum.

Indonesia harus mengambil pendekatan yang lebih proaktif untuk mengadopsi kebijakan sosial khusus dan undang-undang yang secara khusus akan mengatur status dan hak-hak orang tua, yang konsisten dengan kecenderungan kontemporer dalam masyarakat internasional. 

Perlu untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat dan menstabilkan sistem perawatan kesehatan dan pensiun, untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial bagi orang tua serta langkah-langkah untuk membantu orang tua dan keluarga mereka menghadapi tantangan penuaan (misalnya mengatur status dari pengasuh untuk orang tua, dll). Tindakan lebih lanjut yang diinginkan ialah memperkenalkan pensiun negara atau instrumen lain untuk mencegah kemiskinan usia lanjut, untuk menyadarkan masyarakat dan meningkatkan "visibilitas" orang tua di masyarakat, serta untuk mengatasi stereotip negatif penuaan dan orang tua.

PENUTUP

Lansia mulai mewakili sebagian besar populasi umum dan telah menjadi area utama untuk program sosial di banyak bagian dunia. Namun, pengabaian atau pelanggaran hak-hak orang tua ialah hal biasa, Pendekatan HAM dalam pengentasan kemiskinan Lansia diharuskan menekankan pada akuntabilitas pembuat kebijakan dan pihak lain yang tindakannya berdampak pada hak-hak rakyat. Hak menyiratkan kewajiban, & kewajiban menuntut akuntabilitas. 

Oleh karena itu, merupakan ciri intrinsik dari pendekatan hak asasi manusia bahwa institusi dan pengaturan hukum/administratif untuk memastikan akuntabilitas dibangun ke dalam setiap strategi pengurangan kemiskinan. Sementara pengemban tugas harus menentukan sendiri mekanisme akuntabilitas mana yang paling tepat untuk kasus khusus mereka, semua mekanisme harus dapat diakses, transparan & efektif. 

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Menurut "Pasal 9 Dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial" Dalam Memperoleh Pelayanan Publik Panti Werdha Belum Terlaksana Dengan Baik, masih ditemukannya banyak lansia yang tidak mendapatkan perlindungan Hak Asasi nya sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Yanuardi, Kurnia Nur Fitriana, dan Marita Ahdiyana,Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan, Jurnal PKS Vol 16 No 1 Maret 2017; 1 -- 10
Antok Kurniyawan, Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia, JURNAL HAM Volume 11, Nomor 1, April 2020
Pasaribu, Pramella Yunindar, dan Bobby Briando. "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia." Jurnal HAM 10, no. 1 (2019): 39--56.
Sauliyusta, M. "Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia." Jurnal Keperawatan Indonesia 19, no. 2 (2019): 71--77
Kimigaki., Kamigaki. "A Reintegration Program for Elderly Prisoners Reduces Reoffending." Journal of Forensic Science & Criminology 2, no. 4 (2014)
Toralph Ruge, Axel C. Carlsson, Magnus Hellstrom. "Is medical urgency of elderly patients with traumatic brain injury underestimated by emergency department triage?" Upsala Journal of Medical Sciences 125, no. 1 (2020): 58--63.
Abrizio Mazzonna, The lon g lasting effects of education on old age health: Evidence of gender differences, Social Science & Medicine, Volume 101, 2014, Pages 129-138, ISSN 0277-9536, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.10.042.
Misnaniarti, ANALISIS SITUASI PENDUDUK LANJUT USIA DAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA, p-ISSN 2086-6380Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Juli 2017, 8(2):67-73, e-ISSN 2548-7949 DOI: https://doi.org/10.26553/jikm.2016.8.2.67-73