Konflik Suriah, Aktor, dan Dampak Masalahnya

 

Namun, protes dan aksi terus berlanjut bahkan menyebar ke kota lainnya, yang malah berakibat pada peningkatan kekerasan oleh para pasukan keamanan Suriah. Kemudian para pasukan keamanan kembali menembaki para demonstran pada tanggal 8 April 2011, yang menewaskan kurang lebih  35 orang. Kemudian terdapat  laporan susulan bahwa korban yang tewas telah berjumlah lebih dari 200 orang. Kemudian muncullah ancaman internasional terhadap pemerintah Suriah, yang menyerukan pembelaan terhadap kekerasan.

 

Kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terus berlanjut, lalu Assad membentuk kabinet baru, dalan dalam kabinet tersebut ia berjanji untuk mencabut hukum darurat. Lalu, pejanjian tersebut terkabulkan sehingga pada tanggal 19 April kabinet mencabut undang undang darurat dan membubarkan Mahkamah Agung Keamanan Negara Suriah. Namun pemerintahan Suriah juga mengambil tindakan untuk meredamkan protes dan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengeluarkan peraturan yang berisi tentang keharusan masyarakat untuk meminta izin dulu kepada pemerintah sebelum demonstrasi.

 

Namun keadaan semakin memanas sehingga para demonstran tidak hentinya untuk tetap unjuk rasa, dan para keamanan tetap melakukan kekerasan hingga pada akhirnya, pada tahun 2012 para militer keamanan sudah tidak mendapatkan jalan lagi, karena para pemberontak telah menguasai wilayah bagian utara Suriah, dan para militer sudah tampak kesulitan dalam penyediaan alat dan senjata dan juga para pasukan dari pemerintah semakin melemah. Pertempuran terus berlanjut setiap harinya diwilayah yang diperebutkan, sehingga semakin banyak memakan korban.

 

Dengan minimnya perkembangan yang terjadi di Suriah, negara-negara sekutu yang memihak pada pemerintah Suriah dan pemberontak terus meningkatkan dukungannya sehingga menyebabkan perang sipil. Upaya negara-negara seperti, Turki, Arab Saudi, dan Qatar untuk memberikan dana dan senjata pada pihak pemberontak semakin terlihat pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013, namun pemerintah Suriah terus menerima senjata dari negara Iran dan juga kelompok militan Libanon yaitu Hizbullah. Para pejabat di Suriah sudah menyangkal atas penggunaan senjata kimia, karena apabila senjata kimia digunakan dalam senjata penyerangan maka kesalahan akan berada pada pasukan pemberontak. PBB menemukan bukti bahwa ada senjata kimia di beberapa lokasi di wilayah Suriah. Kemungkinan akan terjadinya intervensi militer di Suriah sudah mulai memudar pada akhir bulan Agustus, yang mana sebagian besar masyarakat Amerika dan Inggris telah menentang rencana aksi militer, sehingga upaya Inggris untuk melakukan serangan militer Suriah digagalkan oleh Perlemen pada tanggal 29 Agustus.

 

Jika ditarik kesimpulan, terdapat 10 faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik di Suriah, yaitu: ideologi yang mencemari, rusaknya politik, ekonomi yang tidak merata, kekeringan, tidak seimbangnya pertumbuhan populasi, penggunaan media sosial yang mendukung pemberontakan Suriah, korupsi, kekerasan negara, aturan minoritas agama, dan efek tunisia.[8]