Kepemimpinan Otoriter Presiden Soeharto

Indonesiabaik.id

Soeharto merupakan salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Selama 32 tahun memimpin negara dengan tangan besinya melalui rejim Orde Baru, ia membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, sekaligus menuai kritik akibat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia dan sikap otoriter yang amat kentara. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada 1967 setelah berhasil menggulingkan Soekarno yang saat itu memimpin Indonesia ke jurang krisis ekonomi terburuk. Hiperinflasi melonjak hingga 1000 persen pada 1966, menghancurkan perekonomian negara. Sebagai langkah awal mengatasi krisis, Soeharto menunjuk Widjojo Nitisastro, ekonom kelahiran Universitas Indonesia, memimpin tim ekonomi yang bertugas menstabilkan kondisi ekonomi yang carut-marut. Tim perbaikan ekonomi di bawah Widjojo mengambil sejumlah kebijakan ketat dan tak populer, seperti pengetatan anggaran yang sangat ketat, penarikan peredaran uang berlebih, dan negosiasi restrukturisasi utang luar negeri. Kebijakan-kebijakan ini terbukti berhasil mengembalikan stabilitas ekonomi Indonesia. Inflasi dapat ditekan turun di bawah 10 persen dan defisit neraca berjalan dijaga pada kisaran 2,5 persen dari PDB.

Setelah berhasil mengatasi krisis, Orde Baru menancapkan program pembangunan ekonomi jangka panjang. Widjojo menjadi arsitek dari upaya modernisasi ekonomi Indonesia. Salah satu langkah besarnya adalah membuka pintu investasi asing yang sebelumnya tertutup rapat di era Soekarno. Ekonomi Indonesia juga dipacu dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam ketika terjadi booming harga minyak pada 1970an. Kebijakan ekonomi Soeharto terbukti berjalan sukses. Harga minyak dunia yang melonjak lebih dari 10 dolar AS per barel pada 1974 memberi angin segar bagi Indonesia sebagai negara pengekspor minyak. Pendapatan dari ekspor minyak melonjak hingga 10 kali lipat menjadi 4 miliar dolar AS pada rentang 1970-1976. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun melejit hingga rata-rata 7 persen per tahunnya selama dua dekade pertama Orde Baru.

Namun di balik kemajuan ekonomi yang dicapai, kepemimpinan Soeharto juga menuai banyak kritik akibat sikapnya yang otoriter dan dilakukannya seperti pembatasan demokrasi, banyak pelanggaran HAM untuk menjaga kekuasaan, korupsi dan nepotisme, kontrol media dan krisis ekonomi tahun 1997-1998.

Kepemimpinan Presiden Soeharto diwarnai dengan sejumlah kebijakan yang membatasi demokrasi di Indonesia. Salah satu aspek utama adalah pembatasan jumlah partai politik yang diizinkan beroperasi. Hanya tiga partai politik yang diperbolehkan, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Namun, Golkar yang merupakan partai penguasa mendominasi dengan dukungan penuh dari pemerintah dan militer. Bahkan pegawai negeri diwajibkan untuk memilih Golkar dalam pemilihan umum.

Selain itu, militer memiliki peran yang sangat besar dalam lembaga perwakilan rakyat dengan diberikannya kursi khusus bagi perwakilan militer. Hal ini memperkuat kontrol pemerintah Orde Baru terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pemerintah juga menerapkan indoktrinasi nilai-nilai Pancasila melalui program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang wajib diikuti oleh semua warga negara, termasuk pelajar di sekolah-sekolah.

Kritik dan perbedaan pendapat terhadap kebijakan pemerintah sangat dibatasi dengan alasan menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Pemerintah melarang keras segala bentuk kritik yang dianggap dapat mengancam stabilitas atau menjatuhkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat menjadi sangat terbatas di bawah kontrol ketat pemerintah.

Meskipun terjadi pembangunan ekonomi yang pesat selama masa Orde Baru, namun di sisi lain terdapat pembatasan demokrasi yang signifikan. Hak-hak politik dan kebebasan berpendapat menjadi sangat terbatas. Bahkan pelanggaran hak asasi manusia juga mewarnai sejarah rezim Orde Baru tersebut. Pembatasan demokrasi ini pada akhirnya memicu tuntutan reformasi yang berujung pada lengsernya Soeharto pada tahun 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun.

Kediktatoran militer Orde Baru membungkam aktivis, tokoh masyarakat, jurnalis, dan semua pihak yang dianggap mengancam keberlangsungan kekuasaannya. Selama masa pemerintahan Soeharto, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

1.Operasi Militer di Timor Timur dan Aceh Pemerintah Orde Baru melakukan operasi militer besar-besaran di Timor Timur dan Aceh untuk meredam perlawanan dan tuntutan kemerdekaan. Operasi ini menyebabkan ribuan kematian warga sipil, penyiksaan, penculikan, dan pelanggaran HAM lainnya oleh aparat militer.

2.Tragedi Pulau Buru 1965-1966 Pasca peristiwa G30S/PKI 1965, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan diduga terlibat dalam pembunuhan massal terhadap ratusan ribu orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan PKI. Ribuan tahanan politik dibuang ke Pulau Buru tanpa proses peradilan yang jelas.

3.Penindasan Terhadap Aktivis dan Demonstran Pemerintah Orde Baru bertindak represif terhadap setiap gerakan protes atau demonstrasi yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaannya. Peristiwa seperti Tragedi Tanjung Priok 1984, Peristiwa Malari 1974, dan penindakan terhadap aktivis pro-demokrasi menjadi bukti nyata sikap otoriter Soeharto dalam menghadapi kritik dan perlawanan.