E-Learning Journal of Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi merupakan suatu kegiatan yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Berbeda dengan ekonomi politik yang merupakan cara bagaimana negara-negara politik di dalam melakukan bisnis untuk dapat memengaruhi kebijakan negara. Ekonomi politik internasional berfokus pada bagaimana ekonomi memengaruhi kebijakan suatu negara.

Ekonomi politik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan negara agar dapat mengendalikan ekonominya dan bagaimana negara dapat memperoleh kekayaan. 

Sejatinya hanya negara yang bisa mengubah perekonomiannya sendiri tidak dengan campur tangan bersama negara lain.

Definisi ekonomi politik berdasarkan ahli, seperti Adam Smith: Cabang ilmu dari seorang negarawan dan dasar-dasar pengelolaan ekonomi yang bijak dan John Stuart Mill: Ilmu ekonomi politik mengajarkan bagaimana bangsa menjadi kaya dan ekonomi menjadi kuat karena politik suatu negara memiliki keterkaitan dengan ekonomi

World Trade Organization mengeluarkan perjanjian bahwa negara tidak boleh menaikkan tarif dagang yang merugikan. Cakupan perjanjian perdagangan regional antara lain, NAFTA, CAFTA, serta AFTA.

Perspektif liberalisme mendukung pasar bebas, sebab peran dagang perekonomian negara akan semakin kuat sehingga ini suatu momentum bagi pasar domestik dalam mengembangkan dirinya. Asumsi dasar liberalisme yaitu manusia yang cenderung mengurangi konflik sehingga jalinan kerja sama politik internasional tetap terjaga. 

Selain itu, kepentingan nasional sebuah negara akan terbuka untuk mencapai ekonomi politiknya. Persepektif ini tidak bersifat egois, karena kepentingan nasional harus selaras dengan kepentingan internasional agar seimbang.

Aktor rasional, positive sum game, serta pasar sebagai mekanisme yang paling berperan dalam memenuhi kebutuhan karena berisi produsen -- distributor -- konsumen dengan masing-masing kepentingan. 

Di dalam pasar, manusia harus diberi kebebasan berinteraksi tanpa intervensi dari pihak lain. Bagian produsen -- distributor -- konsumen dapat bebas saling bekerja sama dan memainkan strateginya untuk mencapai ekonomi.

David Ricardo mencetuskan teori comporative advantage yaitu setiap negara harus memiliki spesialisasi (guna mengurangi biaya-biaya dalam rantai ekonomi) dalam memproduksi barang, sehingga menciptakan perdagangan internasional yang efisien. 

Misalnya, Indonesia sebagai negara agraris memiliki banyak jenis tanaman dan rempah-rempah, maka dari itu Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki spesialisasi, diantaranya kopi, padi, ataupun rempah-rempah lainnya.

Sayangnya, perspektif liberalisme harus gagal pada 1930-an karena tidak adanya campur tangan negara dalam pasar yang membuat tidak ada batasan di dalam pasar. Sebab negara juga berperan dalam menjamin keamanan, hukum, hak milik, dan melindungi pasar dari persaingan yang tidak sehat.

Perspektif merkantilisme memandang dunia itu anarki (keadaan tanpa otoritas tertinggi) dan tidak dapat dipercaya, sehingga menyulitkan perdagangan. 

Selain itu, kerja sama dapat menimbulkan konflik karena tingginya daya saing dan rasa ingin menang sendiri (sebab para negara hanya mementingkan kepentingan nasional). Merkantilisme juga menghindari ketergantungan.

Merkantilisme dikritik karena terlalu berlebihan dalam mengasumsikan kepentingan nasional, sehingga hal ini dapat merugikan kepentingan global. Selain itu juga mengakibatkan terabaikannya kepentingan bersama yang menjadi dasar dari kerja sama, rentan menimbulkan konflik, dan penekanan kepentingan nasional akan mengganggu efisiensi global.