Loyalitas, Haruskah Tanpa Batas?

Pak Anies memberi instruksi tentang satu hal tertentu. Seperti biasa, semua peserta rapat tentu saja mengatakan "Siap, Pak!" Tetiba suasana hening, gegara saya memohon izin untuk bicara dan memberikan argumentasi yang berbeda dengan gubernur. Apakah Pak Anies marah? Untungnya tidak.

Momen hampir serupa juga terjadi di kediaman pribadi Pak Anies --karena rapat dilakukan di hari libur---di bilangan Lebak Bulus. Kali ini dalam rapat yang lebih besar.

Sejak awal 2020, saya mendapat penugasan baru sebagai Humas Kota Administrasi Jakarta Pusat. Posisi baru ini membuat saya berpikir dua kali sebelum bicara atau menulis di ruang publik (media sosial sekalipun). Saya bisa saja menuliskan disclaimer bahwa ini adalah pendapat pribadi, tetapi tetap ada risiko dikaitkan dengan unit kerja saya.

Akan tetapi, bukan berarti kekritisan saya lantas dibelenggu. Saya masih menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman di TGUPP. Terbukti, saya masih diminta bergabung dalam tim perumus RUU Kekhususan Jakarta sejak 2022 lalu.

Sekarang dan Seterusnya

Nah, di era Pak Heru Budi Hartono sekarang, saya malah kembali bertugas di Balai Kota, juga memegang kehumasan. 

Kritik atau saran masih tetap akan saya sampaikan. Tentu lewat jalur yang memungkinkan, karena saya yang kroco ini kan tidak punya akses langsung ke Pj Gubernur.

Dekat ataupun jauh dari lingkaran kekuasaan buat saya sama saja. Saya tidak pernah mencoba mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, atau sebaliknya dirugikan karena dicap 'orangnya' gubernur lama. 

Saya akan tetap menjadi pribadi yang merdeka --seperti di bio akun Kompasiana ini---bukan menjadi birokrat yang ABS (asal bapak senang).

Seorang birokrat yang loyal pada pimpinan seharusnya justru menghindari sikap ABS. Jika Anda loyal, sampaikan argumentasi yang benar, logis dan dapat dipertanggungjawabkan karena sejatinya itu justru melindungi pimpinan Anda dari kesalahan pengambilan kebijakan.