Pengaruh Sosiologi dan Politik Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kajian Teori

Pengertian Sosiologi 

Istilah Sosiologi menurut Auguste Comte berasal dari bahasa Yunani (latin). Sosiologi berasal dari kata socius yang artinya teman atau sesama dan logos berarti cerita. Jadi menurut arti katanya sosiologi berarti cerita tentang teman atau kawan (masyarakat). Sebagai ilmu, sosiologi merupakan sebuah pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Berikut ini beberapa definisi tentang sosiologi:

1. Roucek dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
2. Pitirim A. Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari:
3. - Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral).
4. - Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala nonsosial (gejala geografis, biologis).
5. William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkoff. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial.
6. J. A. A. Von Dorn dan C. J. Lammers. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
7. Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
8. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.

Dari beberapa uraian para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional empiris, bersifat umum dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain yang ingin mengetahuinya.

Hubungan Sosiologi dengan Ilmu Politik

Ilmu politik mempelajari satu sisi kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan meliputi upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Istilah politik dalam hal ini berbeda dengan istilah politik yang digunakan sehari-hari, yaitu politik diartikan sebagai pembinaan kekuasaan negara yang bukan merupakan ilmu pengetahuan tetapi sebagai seni (art). Sosiologi memusatkan perhatiannya pada sisi masyarakat yang bersifat umum dan berusaha mendapatkan pola-pola umum darinya.

Politik Sebagai Acuan Penyelenggaraan Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk Amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan. Meskipun dari sisi pendanaan tahun 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20 % dari APBN.

Setelah pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. Saat ini peran pemerintah daerah untuk memajukan pendidikannya menjadi sangat terbuka meskipun masing-masing daerah memiliki kesulitan baik masalah sumber daya manusia maupun minimnya dana pendidikan.

Tantangan perkembangan dunia saat ini menuntut kemampuan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi bagaimana negara mampu menyiapkan SDM yang berkualitas tersebut masih mencari-cari pola hingga saat ini. H.A.R. Tilaar (2003: 143) mengemukakan dua fungsi besar negara, yaitu: mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dan mempersatukan rakyat banyak tersebut dalam suatu wadah yang disebut negara.

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (2003: 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat.