Masalah-Masalah dalam Efektifitas Bantuan Luar Negeri, Sebuah Analisis terhadap Bantuan Manajemen Bantuan Bencana Gempa Bumi

Menurut teori ketergantungan, negara-negara "inti" (maju) dan "pinggiran" (berkembang) memiliki hubungan yang dominan. Sebagai imbalan atas bantuan, negara-negara inti mempertahankan kekuasaan politik, ekonomi, dan strategis mereka atas negara-negara pinggiran. 

Alih-alih mendorong kemampuan manajemen bencana dalam negeri, bantuan asing dalam jumlah besar selama bencana dapat melanggengkan dinamika kekuatan ini di Indonesia, membuat negara ini bergantung pada sumber daya dan pengetahuan dari luar untuk menangani keadaan darurat.

Bantuan luar negeri tidaklah netral, menurut teori ketergantungan. Dengan mendorong dominasi politik dan ekonomi di negara penerima, bantuan asing sering kali memajukan tujuan negara donor. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahwa ketergantungan Indonesia pada bantuan asing selama bencana alam seperti tsunami tahun 2004 telah memberikan kontribusi terhadap dampak geopolitik dari negara-negara donor seperti Australia dan Amerika Serikat. 

Mengingat bahwa bantuan sering kali datang dengan persyaratan yang sesuai dengan tujuan strategis negara donor, kontrol ini dapat membatasi otonomi kebijakan Indonesia.

Teori Ketergantungan mengidentifikasi sejumlah faktor penting yang berkontribusi terhadap kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri untuk penanggulangan bencana. Bantuan internasional sangat penting untuk mengatasi krisis yang mendesak, tetapi juga menciptakan lingkaran setan ketergantungan yang mengurangi kemampuan Indonesia untuk mengelola bencana dalam jangka Panjang (Chowdhury & Sugema, 2005).

Ketergantungan terhadap bantuan asing dari negara-negara kaya secara historis telah mempengaruhi sistem penanggulangan bencana di Indonesia, dan menempatkan Indonesia dalam situasi ketergantungan. Keterlibatan penting aktor eksternal ditunjukkan dengan mobilisasi bantuan asing yang cepat setelah bencana, seperti gempa bumi Sulawesi 2018 dan tsunami Samudra Hindia 2004. 

Namun demikian, ketergantungan ini membatasi otoritas Indonesia atas prosedur pemulihannya sendiri. Pengambilan keputusan sering kali didominasi oleh aktor-aktor asing, yang membatasi terciptanya solusi-solusi yang digerakkan secara lokal (Sukma, 2006).

Bantuan luar negeri tidak selalu diberikan secara cuma-cuma; negara-negara donor sering kali memberlakukan persyaratan yang sesuai dengan tujuan strategis mereka. Karena pemerintah Indonesia harus mematuhi harapan donor, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan atau prioritas lokal, menerima bantuan asing kadang-kadang dapat membahayakan kedaulatan nasional. Selain itu, kontrol ini membatasi kapasitas negara untuk mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang mandiri dan kuat.

Investasi dalam kesiapsiagaan bencana lokal terhambat oleh ketergantungan yang terus-menerus pada bantuan asing. Meskipun sudah beroperasi, infrastruktur penanggulangan bencana di Indonesia masih belum memadai mengingat besarnya ancaman yang ada.

 Inisiatif yang digerakkan oleh bantuan sering kali memprioritaskan bantuan segera daripada mengembangkan kemampuan lokal jangka panjang, sehingga Indonesia lebih rentan terhadap bencana yang berulang.

Meskipun bantuan asing sangat penting untuk penanganan bencana di Indonesia, bantuan asing juga menumbuhkan ketergantungan dan menghambat pertumbuhan sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan dan digerakkan oleh masyarakat lokal. Memperkuat kemampuan penanggulangan bencana internal harus menjadi prioritas utama Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pihak lain.