Opini | Jalan Terjal Menuju Pilkades 43 Desa di Majene

"Anggaran itu bisa kita maksimalkan sampai hari pencoblosan saja, belum pembiayaan lainnya. Artinya kita menunggu anggaran tambahan untuk pelaksanaan Pilkades sampai akhir," jelasnya. 

Sementara itu, Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hasriadi, memberikan solusi kepada Pemda Majene bila kesulitan dengan mepetnya waktu pelaksanaan Pilkades. 

"Pelaksanaan Pilkades bulan November, kemudain pengesahan anggaran perubahan kita lakukan pada bulan Oktober, jadi masalah selesai. Kalaupun terkendala dengan itu, maka SK Parsial bisa kita lakukan. Karena keadaan mendesak, mengingat DPRD mendesak karena kita semuanya ingin menjalankan roda pemerintahan," jelas Hasriadi. 

Selesai sampai disini. Pelaksanaan Pilkades semakin nyata di depan mata, seperti harapan 43 kepala desa di Majene.

Babak baru telah dimulai, rupanya Pilkades memang banyak cobaan. Suara penolakan mulai muncul kepermukaan. Ada gerakan lain dari bawah, tetapi apakah hal itu perintah dari atas? Tentu penulis tidak akan membentuk opini baru dalam tulisan ini, tetapi yang pastinya suara-suara penundaan Pilkades semakin nyaring saja bunyinya. Saya teringat pepatah : Tong kosong nyaring bunyinya. Oyah ini hanya pelumas saja, layaknya pelumas bagi kapal tua---yang dipenuhi karat akibat kelamaan dianggurin.

Permohonan Penundaan dari Forum BPD

Pada tanggal 16 Mei 2023, Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Majene gelar aksi di halaman Kantor Bupati Majene. Massa aksi meminta bupati untuk mempertimbangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2023.

Munir, Ketua Forum BPD mengatakan, setelah kami berdiskusi bersama teman-teman BPD Majene, ada sejumlah pertimbangan sehingga Forum BPD melakukan aksi untuk meminta Bupati Majene mempertimbangkan pelaksanaan Pilkades 2023.

"Jadi penting dipahami, Forum BPD bukan ingin memghalangi Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan Pilkades. Hanya saja, kita minta bupati untuk mempertimbangkan secara baik dengan memerhatikan sejumlah aspek," ujar Munir, Selasa (16/05/23).

Pilihan yang sulit, DPRD dan Kepala Desa mengupayakan pelaksanaan Pilkades sementara BPD menyarankan penundaan Pilakdes. Kita mau ikut yang mana? Sama-sama mewakili suara rakyat soalnya. 

Meski mangaku tidak mengahalangi, tetapi sangat jelas Forum BPD menginginkan adanya pertimabangan dari Bupati Majene untuk pelaksanaan Pilkades. Apakah itu tidak sama saja? Biarkan masyarakat yang menilai, dan menunggu apakah tahapan Pilkades segera dimulai atau sebaliknya malah ditunda.