Mohon tunggu...
Shaleh Muhammad
Shaleh Muhammad Mohon Tunggu... Jurnalis - Kuli Kata

Pejalan Sunyi, menulis dalam gelap.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Perda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Kabupaten Majene Resmi Ditetapkan

31 Desember 2022   01:07 Diperbarui: 31 Desember 2022   01:14 313
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Majene,- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene tahun 2022 di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Majene, Jumat (30/12/22). 

Penetapan tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Majene, Arismunandar usai disetujui oleh DPRD Kabupaten Majene. 

Hadir pula Sardi Razak selaku Ketua Pengurus Wilayah (PW) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Sulawesi Selatan dan Ketua Pengurus Daerah (PD) AMAN Kabupaten Majene, Aco Bahri Mallilingan. 

Ian, sapaan akrab Sardi Razak, mengatakan, proses panjang selama satu tahun lebih telah terwujud. Hal itu berkat perjuangan dari pengurus AMAN dan seluruh anngota Komunitas Masyarakat Adat di Majene, serta dukungan penuh dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Majene. 

"Alhamdulillah, kado akhir tahun 2022. Ranperda Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat telah ditetapkan menjadi Perda. Selamat kepada Masyarakat Adat di Kabupaten Majene," ungkap Ian. 

Begitu pula dengan Aco Bahri, ia berterimakasih kepada semua pihak yang telah berupaya keras untuk mewujudkan harapan Masyarakat Adat di Majene. 

"Terimakasih, ungkapan yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu kepada kawan-kawan. Semoga dengan pencapaian ini, masa depan Masyarakat Adat di Majene bisa lebih mandiri, berdaulat dan bermartabat," sebutnya. 

Budi Mansur, anggota Panitia Khusus (Pansus) B DPRD Majene mengharapkan agar implementasi Perda tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 

"Ranperda ini lahir dari rahim AMAN sendiri yang diusulkan melalui hak inisiatif DPRD. Dan, malam ini telah ditetapkan sebagai Perda," singkatnya. 

Budi menambahkan, bahwa dengan lahirnya Perda tersebut adalah angin segar bagi Masyarakat Adat Majene. 

"Tinggal bagaimana pengurus AMAN dan Komunitas Adat ini memperjuangkan hak-hak mereka. Karena sudah jelas payung hukumnya. Semoga peraturan Bupatinya juga menyusul," tutup Budi Mansur. (Shm)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun