Sistem Politik dan Biaya Berdemokrasi

Semua berita negatif di counter back, semua berita positif di naikkan intensitasnya semaksimal mungkin. Selain menyiapkan strategi kampanye, tim sukses melakukan berbagai strategi serangan ke lawannya dan strategi bertahan dari serangan lawan. 

Ada mata-mata yang bertugas mencari kelemahan lawan untuk dibukan disaat injury time sehingga tak bisa lakukan recovery. Ada strategy black campaign ke lawan dan menyerang semua aspek dari lawannya. Juga melakukan penjelasan dan pertahanan dari serangan yang sama dari lawan.

Hasil dari proses demokrasi itu apa ? Di Indonesia banyak kejadian nyaris semua anggota parlemen jadi tersangka suap seperti yg terjadi di DPRD malang. Banyak kepala daerah yang hanya menjabat kurang setengah dari masa jabatan karena harus jadi tersangka. Sekian banyak biaya berdemokrasi besar itu hanya lahirkan sekian persen pejabat negara yang korup, bayar mahal dan harus menanggung kerusakan akibat korupsi produk mahal tersebut.

Apakah negara lebih baik dengan demokrasi ? Tidak juga. Presiden dipilih langsung, demikian pula gubernur dan bupati dan juga anggota parlemen. Tiap orang merasa punya legitimasi mewakili rakyat lewat pemilu. Presiden bisa ngomong A tapi di torpedo oleh gubernur yang ngomong B. Atau Bupati yang ngomong C dimentahkan oleh presiden yang ngomong D. Di negara monarki hal ini tak terjadi. Raja bertitah dan semua ikut kehendak raja, efisien.

Apakah demokrasi membuat rakyat makin sejahtera ? Tidak juga. Di banyak negara monarki seperti Brunai, UAE, Saudi Arabia, rakyat bahkan mendapat tunjangan dari negara. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, tak ada pajak penghasilan.

Demokrasi sistem politik yang sebenarnya baik tapi mudah dimanipulasi dan mudah ditunggangi terutama oleh pemilik modal besar. Pernah kejadian di negeri ini ada pasal Undang-undang yang harus menyesuaikan dengan keinginan dari konglomerat besar yang merasa jadi pembayar cukai dan pajak yang besar.

Karena itu harus dibuat sistem politik yang efisien seperti Monarki tapi membuat negeri tak dikuasai oleh sekelompok anggota dinasti atau bahkan pemilik modal yang bisa menyetir dan mengendalikan penguasa dengan kekuatan uang yang dimilikinya.