Mohon tunggu...
Patriot Negara
Patriot Negara Mohon Tunggu... Lainnya - warga Indonesia

Warga dunia

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Sistem Politik dan Biaya Berdemokrasi

1 Juli 2018   10:14 Diperbarui: 1 Juli 2018   10:49 440
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Semua berita negatif di counter back, semua berita positif di naikkan intensitasnya semaksimal mungkin. Selain menyiapkan strategi kampanye, tim sukses melakukan berbagai strategi serangan ke lawannya dan strategi bertahan dari serangan lawan. 

Ada mata-mata yang bertugas mencari kelemahan lawan untuk dibukan disaat injury time sehingga tak bisa lakukan recovery. Ada strategy black campaign ke lawan dan menyerang semua aspek dari lawannya. Juga melakukan penjelasan dan pertahanan dari serangan yang sama dari lawan.

Hasil dari proses demokrasi itu apa ? Di Indonesia banyak kejadian nyaris semua anggota parlemen jadi tersangka suap seperti yg terjadi di DPRD malang. Banyak kepala daerah yang hanya menjabat kurang setengah dari masa jabatan karena harus jadi tersangka. Sekian banyak biaya berdemokrasi besar itu hanya lahirkan sekian persen pejabat negara yang korup, bayar mahal dan harus menanggung kerusakan akibat korupsi produk mahal tersebut.

Apakah negara lebih baik dengan demokrasi ? Tidak juga. Presiden dipilih langsung, demikian pula gubernur dan bupati dan juga anggota parlemen. Tiap orang merasa punya legitimasi mewakili rakyat lewat pemilu. Presiden bisa ngomong A tapi di torpedo oleh gubernur yang ngomong B. Atau Bupati yang ngomong C dimentahkan oleh presiden yang ngomong D. Di negara monarki hal ini tak terjadi. Raja bertitah dan semua ikut kehendak raja, efisien.

Apakah demokrasi membuat rakyat makin sejahtera ? Tidak juga. Di banyak negara monarki seperti Brunai, UAE, Saudi Arabia, rakyat bahkan mendapat tunjangan dari negara. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, tak ada pajak penghasilan.

Demokrasi sistem politik yang sebenarnya baik tapi mudah dimanipulasi dan mudah ditunggangi terutama oleh pemilik modal besar. Pernah kejadian di negeri ini ada pasal Undang-undang yang harus menyesuaikan dengan keinginan dari konglomerat besar yang merasa jadi pembayar cukai dan pajak yang besar.

Karena itu harus dibuat sistem politik yang efisien seperti Monarki tapi membuat negeri tak dikuasai oleh sekelompok anggota dinasti atau bahkan pemilik modal yang bisa menyetir dan mengendalikan penguasa dengan kekuatan uang yang dimilikinya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun