Efisiensi Dalam Menentukan Kebijakan Pengelolaan Sampah adalah Hal Utama

Efisiensi merupakan barometer utama untuk mendapatkan solusi nyata terhadap setiap permasalahan yang dihadapi. Efisiensi juga merupakan tools utama dalam mengambil setiap kebijakan, baik dalam dunia industri, manajemen, bahkan pengelolaan limbah dan sampah. Efisiensi sendiri merupakan langkah jitu dalam menjaga kerugian, baik kerugian material maupun manajerial. 

Saat ini, kebijakan yang memerlukan kesadaran akan efisiensi perlu di lakukan, terutama pada pengelolaan sampah. Sebab, permasalahan sampah saat ini sangat mendapatkan perhatian khusus hampir diseluruh dunia, bahkan di seluruh penjuru daerah di setiap negara di dunia. Sampah telah menjadi momok mengerikan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang dapat dikatakan masih sangat terlambat dalam hal pengelolaan sampah secara baik dan benar. Sehingga, Indonesia sebagai negara yang sedang mengejar bonus demografi 15 tahun ke depan, perlu memikirkan hal ini dengan baik, terutama dalam hal efisiensi.

Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri merupakan provinsi di Indonesia yang telah mencanangkan manajemen pengelolaan sampah. Hal ini tentu disebabkan karena tumpukan sampah yang semakin tidak terkendali. Diketahui bahwa Nusa Tenggara Barat menghasilkan sampah rata-rata per hari mencapai 769,113 ton (KLHK-NTB, 2019). 

Adanya data yang telah dirilis ini, pemerintah Nusa Tenggara Barat telah berusaha serius dalam menangani sampah tersebut. Akan tetapi pada praktiknya, tidak mudah mencapai pengelolaan sampah yang bermutu dan efisien. Hal itu tentu bukanlah hal yang baru. Diketahui juga sebelumnya, beberapa negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia, seperti Swedia pun berhasil melakukan manajemen pengelolaan sampah secara efisien dalam kurun waktu 30 tahun. Hingga saat ini, Swedia bahkan dikenal sebagai pengimpor sampah, artinya dia membutuhkan sampah untuk mencukupi produksi biogas serta pembangkit listrik bertenaga sampahnya.

Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten di NTB yang saat ini sedang mencoba menerapkan kebijakan manajemen pengelolaan sampah. Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Daerah Nomer 2 tahun 2021 mencoba mengimplementasikan manajemen pengelolaan sampah dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah pelarangan penggunaan kantong plastik di berbagai sektor, baik sektor retail modern, jasa makanan dan minuman serta sektor pemerintahan. 

Secara spesifik, aturan tersebut dilakukan dengan pembatasan penggunaan kantong plastik pada retail modern, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, dan lain sebagainya. Akan tetapi, implementasi nyata hanya menyasar sektor yang notabene tidak menimbulkan dampak besar, yaitu toko retail modern saja. Padahal hampir 60-80% sampah dihasilkan oleh sektor pasar rakyat. Hal ini sekali lagi tidak memberikan gambaran implementasi efisiensi dalam manajemen pengelolaan sampah perkotaan. Sehingga, terlihat nyata masalah yang muncul dari pembatasan ini.

Beberapa masalah yang timbul dari kurangnya efisiensi dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Lombok Timur terus terasa. Salah satunya adalah banyaknya keluhan masyarakat yang memiliki belanjaan dengan jumlah banyak, tidak dapat membawa barang mereka dengan hanya mengandalkan kantong yang mereka bawa. Sampai sekarang, hal seperti ini tidak memiliki solusi konkrit. 

Pemerintah daerah Lombok Timur seperti tidak memiliki perencanaan cadangan dalam memberikan solusi. Padahal, sebelumnya toko modern telah membayar ke negara sebesar Rp 500,- per kantong plastik. Hal ini tentu dapat memberikan solusi pengelolaan sampah terpusat sekaligus memberikan solusi pada permasalahan yang telah dikeluhkan oleh masyarakat sebelumnya. Selain itu, kantong plastik yang digunakan oleh toko modern merupakan jenis plastik terdegradasi atau dikenal dengan degradable plastic. Artinya plastik yang dikeluarkan oleh toko modern pada kenyataannya dapat didegradasi oleh tanah ketika ditimbun di Landfill.

Permasalahan sampah ini tentu harus diselesaikan secara cepat, namun dengan langkah lebih bijak, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih menguntungkan semua pihak. Tentunya efisiensi merupakan jawaban dari perencanaan yang tepat. Efisiensi memerlukan perhitungan ilmiah dan matang. Akan tetapi, pemerintah daerah sering sekali menganggap pelarangan kantong plastik merupakan solusi tepat, tanpa memikirkan dampak yang terjadi di kemudian hari. Beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lombok Timur, yaitu manajemen pengelolaan sampah hulu hingga hilir.

Saat ini, manajemen pengelolaan sampah hulu dapat dilakukan dengan pengendalian sampah secara rumah tangga. Saat ini, terutama di negara maju sekalipun, pengelolaan sampah dengan cara pemisahan sampah sejenis telah sukses dilakukan. Pemisahan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah setempat, dimana pemilahan sampah dengan 4 jenis sampah utama yaitu sampah organik, sampah kertas, sampah botol plastik, dan sampah botol dari bahan baku glass. 

Adanya pemisahan ini dapat dimanfaatkan oleh truk sampah yang mengangkut cukup satu jenis sampah saja, sehingga pada saat di Tempat Pembuangan Akhir tidak perlu memilah kembali. Hal ini tentu akan memberikan efisiensi yang nyata, baik dalam hal waktu maupun biaya.