Ruang Berbeda Itu Bernama Pancasila

Tepat 1 Juni 1945 tercatat sebagai hari bersejarah bagi Indonesia, bermula dari tanggal 29 Mei 1945, muncul pertanyaan dari ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyoningrat pada Bung Karno, M. Yamin, Dr. Supomo, pertanyaan itu adalah "apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?"

Bukan tanpa alasan dan sebab, pertanyaan filosofis dan visioner tersebut dilontarkan, pertanyaan yang kelak melahirkan dasar negara Indonesia, mengingat kondisi Indonesia masih dibawah penjajahan Jepang. Terbentuknya BPUPKI sendiri pada tanggal 1 Maret 1945 merupakan bukti konkret PM Jepang Koiso yang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, hal itu terjadi setelah Letnan Jenderal Kumakici Harada, terdesak, karena jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya tentara angkatan Jepang oleh sekutu disejumlah wilayah Papua Nugini, Kep. Solomon dan Kep Marshall.

 Kembali pada pertanyaan ketua BPUPKI diatas, setelah dua hari berturut turut melakukan rapat tentang dasar negara, Muh Yamin dan Dr. Supomo mengemukakan pendapatnya pada bung Karno, tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya yang terkenal "Lahirnya Pancasila" Bung Karno berkata ... namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas, atau dasar dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan bangsa Indonesia, kekal dan abadi.

 Proses lahirnya Pancasila tidak serta merta berjalan mulus tanpa ada pertentangan, berbagai dinamika antara kelompok Islam dan kelompok Nasionalis saling silang berbeda pendapat. Salah satunya penempatan sila ketuhanan pada urutan kelima sampai penggunaan kata Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

 Adalah KH Wahid Hasyim yang mewakili Nahdalatul ulama, Abdoel Kahar Muzakir mewakili Muhammadiyah, dan Agus Salim mewakili Sarekat Islam, Bung Karno, Bung Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, dan A.A. Maramis dari kelompok nasionalis (Panitia Sembilan) mencapai kompromis sepakat menghasilkan rumusan tepatnya tanggal 22 Juni 1945 yang kita kenal dengan Piagam Jakarta, salah satu sila yang disepakati dan menuai perdebatan setelah proklamasi adalah Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.  

Sehari setelah kemerdekaan, ketika mulai masuk pada perumusan dasar ideologi bangsa dan negara, Bung Hatta mendapatkan laporan, bahwa kelompok Non muslim dikawasan Timur Indonesia, merasa diperlakukan diskriminatif dengan adanya piagam Jakarta dan mengusulkan menghilangkan tujuh kata tersebut. 

Dipimpin oleh Bung Hatta kemudian diadakanlah pertemuan kecil antara KH. Wahid Hasyim, Ki Bagoes Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hassan, sehingga dapat mempermudah menemukan titik temu menghilangkan tujuh kata sila pertama, proses pertemuan tersebut tidaklah mudah, setelah KH. Wahid Hasyim melunak, Ki Bagoes masih bersikukuh dengan pendapatnya, bahwa kata menjalankan Syariat tidak perlu dihilangkan, terbayang betapa peliknya kondisi saat para pendiri bangsa memikirkan ideologi negara untuk tegaknya bangsa ini. 

Tak henti disitu melalui pendekatan lebih mendalam, bersumber dari Buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara Jilid ke 2, menceritakan Mr. Kasman Singodimedjo mencoba merayu Ki Bagoes Hadikusumo dengan Bahasa Jawa yang halus ia berkata "... Kyai, kemarin proklamasi kemerdekaan telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan undang-undang dasar... kalau bangsa Indonesia, terutama pemimpinnya cekcok bagaimana?" 

 Akhinya pendekatan tersebut membuahkan hasil, Ki Bagoes Hadikoesomo pun luluh dengan syarat kata Ketuhanan ditambahkan dengan "yang Maha Esa". Sekelumit peristiwa sejarah yang terjadi tersebut, merupakan bagian dari  lahirnya Dasar Negara yakni Pancasila dan Undang -- Undang dasar 1945, sehari setelah proklamasi tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, 10 Ramadhan 1945.

 Pasca Merdeka, tidak serta merta Indonesia bisa segera menjalankan pemerintahan yang mulus, sejarah menguji bahwa Ideologi Pancasila tetap kokoh sesuai dengan yang digaungkan bung Karno, berbagai macam situasi politik dan ancaman dari dalam maupuh luar negeri,  mengingat sebagian besar wilayah Indonesia masih dikuasai Jepang dan Belanda, berbagai peristiwa terjadi diantaranya Bandung Lautan Api, 

10 November di Surabaya, aksi PKI, DI TI, RIS dan masih banyak peristiwa bersejarah lainnya yang seharusnya membuat bangsa ini semakin dewasa dan matang menyikapi perubahan zaman. Sampai masuk era Orde Baru, era reformasi dan sekarang era kerja Kabinet Jokowi, Pancasila tetap kokoh tidak tergoyahkan.