Omnibus Law Untuk Lapangan Kerja

Di beberapa daerah, secara administratif misalnya setingkat provinsi atau kabupaten/kota, seringkali regulasi membelenggu penciptaan lapangan kerja di daerah tersebut karena tumpang tindihnya aturan. Kadangkala aturan di daerah tidak sinkron dengan aturan yang ada di pusat sehingga menciptakan kendala baru dalam investasi. Investasi tersendat, lapangan kerja terhambat dan percepatan pembangunan kesejahteraan susah didapat.

Seperti misalnya untuk besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di beberapa daerah di Jawa Barat yang dirasakan terlalu tinggi oleh investor. Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan dalam perhitungan pendapatan dan upah kerja yang dikeluarkan. Di sisi lain akan terlalu sulit untuk menaikkan harga jual barang hasil produksi di pasaran karena otomatis menyebabkan daya beli menurun. Pada akhirnya pilihan terakhir adalah memindahkan pabrik-pabrik produksi ke daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih rendah dari Jawa Barat, misalnya saja Jawa Timur.

Efek buruk bagi yang ditinggalkan pindah adalah tentunya kehilangan pekerjaan bagi para buruh pabrik. Hanya sebagian kecil saja yang mungkin mampu untuk mengikuti kepindahan. Sisanya, kembali mencari kerja di kota tersebut. Bersaing dengan banyak pengangguran yang bernasib sama. Bersaing dengan para pencari kerja yang baru lulus sekolah dan kuliah, notabene secara tenaga dan pendidikan mereka lebih fresh.

Disanalah gunanya Omnibus Law. Secara sederhana penciptaan lapangan kerja itu bisa dilakukan kalau investasi itu ada. Baik investasi dalam negeri atau dari luar.

Adapun untuk pro kontra terkait Omnibus Law Cipta Kerja, yang setidaknya memayungi lebih dari enam Undang-Undang yang telah ada sebelumnya. Menjilid pasal-pasal yang mencapai digit empat. Maka sudah tugas semua pihak untuk mendampingi penyusunan draft, revisi RUU hingga pengesahan agar dapat menguntungkan semua pihak.

Rakyat, Pemerintah dan Investor yang memiliki kepentingan sama-sama tidak dirugikan.

Karena pembangunan dan penyediaan lapangan kerja tidak hanya tanggungjawab Pemerintah, namun itu merupakan tanggungjawab bersama. Dampingi, awasi dan kritisi dengan penuh tanggungjawab. Setidaknya, ada peran aktif dalam perumusan peraturan yang dapat menjadi payung teduh untuk semua. Kita berada di negara bebas kok, selama masuk akal dan demi kebaikan semua lini, why not?

Wait, see and do something good.

Tidak perlu banyak kendaraan kecil, cukup kendaraan besar yang nyaman, aman dan lebih cepat mengantarkan kita pada tujuan. Mewujudkan sila kelima demi masyarakat yang sejahtera.